Breaking News
light_mode

Papua Bisa, Kenapa Serawai – Ambalau Tidak?

  • calendar_month Jum, 25 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Masyarakat di Kecamatan Serawai – Ambalau mengaku iri dengan kondisi pembangunan di wilayah Provinsi Papua, terutana soal listrik. Di provinsi itu hampir seluruh desanya telah menikmati tenaga listrik dari PT PLN Persero.

“Contoh Provinsi Papua ya, hampir semua desa masuk tenaga listrik. Mengapa Sintang, khususnya Serawai – Ambalau tidak?,” tanya Zulkarnain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, di Kecamatan Serawai ada 38 desa dan Ambalau ada 33 desa. Jika ditotalkan ada 71 desa untuk Serawai – Ambalau.

Mirisnya, tambah Zulkarnain, dari 71 desa yang ada di Kecamatan Serawai – Ambalau wilayah yang dialiri listrik dari PLN hanya tiga desa saja. Sisanya 68 desa, belum dapat menikmati listrik. Kondisi inipun sudah terjadi sejak puluhan tahun silam.

“Yang sudah menikmati listrik itu cuma pusat Kecamatan Serawai, Amblau, dan Tontang saja, sisanya belum,” ungkapnya.

Karena itu, Zulkarnain mendorong agar masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk lebih proaktif dalam mengusulkan persoalan listrik untuk wilayahnya masing-masing.

Tanpa usulan, ungkap Zulkarnain, Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, apabila sudah diusulkan melalui musrembang tingkat desa dan kecematan, maka persoalan itu dapat ditindaklanjuti.

“Kita siap mengawal dan mendorongnya agar desa-desa yang belum menikmati listrik dapat teraliri,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, dirinya mengaku prihatin atas kondisi di wilayah Serawai – Ambalau. Sebab banyak persoalan yang belum terjawab hingga saat ini. “Artinya, tidak hanya persoalan listrik saja, tapi pembangunan jalan dan jembatan pun juga dalam kondisi yang memprihatinkan,” pungkasnya.

Karena itu, Zulkarnain berharap Pemerintah Kabupaten Sintang dapat tanggap dengan kondisi yang terjadi di Serawai – Ambalau. Sebab warga yang hidup di sana juga adalah bagian dari rakyat Indonesia.

“Kalau bisa ya, adil dan merata pembangunannya.  Karena Serawai – Ambalau juga bagian dari Indonesia,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalankan Tugas dan Fungsi dengan Baik dan Jaga Nama Institusi

    Jalankan Tugas dan Fungsi dengan Baik dan Jaga Nama Institusi

    • calendar_month Sen, 22 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komandan Lantamal XII Pontianak Laksamana Pertama TNI Suharto mengajak jajarannya untuk mengedepankan sikap adil tanpa melihat golongan dan ras dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu dalam lingkungan kerja maupun bersilaturahmi dengan semua pihak, termasuk masyarakat di Kabupaten Mempawah. Perihal inipun diungkapkannya ketika menghadiri pengukuhan Danyon Marhanlan XII di Desa Kuala Secapah, Kecamatan […]

  • Tahap Pertama Vaksinasi Covid-19 di Mempawah Capai 70 Persen

    Tahap Pertama Vaksinasi Covid-19 di Mempawah Capai 70 Persen

    • calendar_month Sel, 16 Feb 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Kesehatan Mempawah, Jamiril menyatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mempawah sejauh ini cukup efektif, yakni sudah sekitar 70 persen pada tahap pertama. “Tahap awal untuk tenaga kesehatan sudah 70 persen, mudah-mudahan dalam seminggu ini, saya targetkan bisa mencapai di angka 90 persen,” ujarnya usai menerima rombongan kunjungan kerja Komisi V […]

  • Bidan Pendidikan D3 Terancam Tak Bisa Layani Masyarakat

    Bidan Pendidikan D3 Terancam Tak Bisa Layani Masyarakat

    • calendar_month Kam, 10 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk dapat berpraktik secara mandiri, maka seorang bidan diwajibkan mengambil pendidikan profesi, seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Pendidikan profesi ini sifatnya wajib dilakukan, baik oleh bidan dengan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi, karena tanpa mengambil pendidikan profesi tersebut, maka bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas […]

  • Bawaslu dan Kominfo Komitmen Sukseskan Pemilu 2024
    OPD

    Bawaslu dan Kominfo Komitmen Sukseskan Pemilu 2024

    • calendar_month Sel, 31 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Paulinus didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik Syukur Saleh dan Kepala Bidang Informasi Publik Ida Zasniati menerima kunjungan Bawaslu Sintang di Ruang Kerja Kadis Kominfo Sintang, Selasa (31/10/2023). Bawaslu Kabupaten Sintang dipimpin langsung oleh Ketuanya yakni Muhammad Romadhon didampingi Sutami Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan […]

  • Pemkot Pontianak Raih Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

    Pemkot Pontianak Raih Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

    • calendar_month Ming, 8 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Penghargaan diterima oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin. Penghargaan yang diterima ini, menurut Bahasan, merupakan sebuah apresiasi dari Komisi Informasi atas keterbukaan informasi yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. “Ini […]

  • Bangun Mempawah dengan Prioritas IDM

    Bangun Mempawah dengan Prioritas IDM

    • calendar_month Sen, 24 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna memantapkan arah pembangunan Kabupaten Mempawah kedepannya, pemerintah menitikberatkan pembangunan dengan skala prioritas, terutama melalui pembangunan indeks desa membangun (IDM). Hal itupun sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. “Untuk menentukan skala prioritas desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat desa,” […]

expand_less