Breaking News
light_mode

OPD Harus Mampu Wujudkan Visi Misi Pemkab Mempawah

  • calendar_month Rab, 17 Feb 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024 di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (17/2/2021).

Sosialisasi yang digelar secara tatap muka dan daring ini dibuka Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Muhammad Pagi mengatakan, dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024, maka secara resmi telah menjadi acuan pemerintah daerah menyusun rencana strategis perangkat daerah selama lima tahun.

“Termasuk menyusun rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang merupakan implementasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program-program kerja perangkat daerah,” katanya.

Olehlarenanya, Wabup berharap program kerja perangkat daerah dapat selaras, konsisten serta sesuai target-target yang ditetapkan. Hal itu terlihat pada capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mempawah yang telah menjalankan roda pemerintahan sejak April 2019 sampai saat ini.

“Hasilnya ada beberapa indikator pembangunan telah tercapai dan bahkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap dia.

Kendati demikian, ada beberapa target yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga perlu dievaluasi dari berbagai aspek, serta bersama-sama mencari solusi dan penyebabnya.

“Harapan kita, target-target itu dapat meningkat hingga di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Wabup juga mengatakan, pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Mempawah dan masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup.

“Saya berharap perangkat daerah saat penyusunan RKPD 2022 dapat memfokuskan pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Mempawah, sehingga beberapa indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur kinerja bupati dan wakil bupati dapat tercapai,” ucapnya.

Adapun fokus prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah daerah pada tahun 2022 diantaranya, meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya pengangguran terbuka, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya indeks infrastruktur.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Pagi meminta kepada kepala OPD agar memperhatikan kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD agar tetap konsisten dalam penyusunan rencana strategis atau renstra perangkat daerah.

“Mengenai indikator kinerja utama atau IKU yang telah ditetapkan sebanyak 20 indikator, merupakan target yang harus dicapai kepala-kepala OPD yang tertuang dalam program-program kerja perangkat daerah,” jelasnya.

Wabup juga meminta agar koordinasi antar OPD dapat diperkuat, sehingga tercipta sinergitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Kepada seluruh OPD, saya minta berkomitmen dalam pencapaian target pembangunan yang selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD maupun Ranwal RKPD tahun 2022,” pungkasnya. (*)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina, Sekda, Kapolres dan Dandim Ikuti Virtual Meeting Bersama Mendagri Tito

    Bupati Erlina, Sekda, Kapolres dan Dandim Ikuti Virtual Meeting Bersama Mendagri Tito

    • calendar_month Sen, 5 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian meminta kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia agar menyikapi dengan serius terkait isu pengendalian inflasi. “Isu ini harus prioritas dan bersinergi bersama semua stakeholder seperti penanganan Covid-19,” kata Mendagri ketika menggelar virtual meeting terkait pengendalian inflasi bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, Seninn (5/9/2022). […]

  • Dewan Akan Kawal Program PLN Tuntaskan Masalah Listrik di Perbatasan Sintang

    Dewan Akan Kawal Program PLN Tuntaskan Masalah Listrik di Perbatasan Sintang

    • calendar_month Jum, 18 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jimi Manopo meminta aliran listrik PLN bisa sampai ke daerah perbatasan Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang. Hal itu penting, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan bisa menikmati alirasn listrik dari PLN. Menurut Jimi Manopo, permohonan pengaliran listrik di daerah Ketungau yang terdiri atas Kecamatan […]

  • Operasi Bina Karuna Kapuas, Upaya Kepolisian Antisipasi Karhutla di Sintang
    OPD

    Operasi Bina Karuna Kapuas, Upaya Kepolisian Antisipasi Karhutla di Sintang

    • calendar_month Kam, 2 Mar 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polres Sintang menggelar Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 di Halaman Mapolres Sintang, Kamis (2/3/2023). Kabag Ops Polres Sintang, Kompol Eko Budi Darmawan ketika memimpin apel gelar pasukan menjelaskan, penanganan Karhutla menjadi prioritas dan perhatian serius, mengingat bencana kabut asap seperti tahun sebelumnya sangat berdampak terhadap masyarakat. Berdasarkan […]

  • Edi: Lurah Harus Ajak Warganya Aktif Jaga Lingkungan

    Edi: Lurah Harus Ajak Warganya Aktif Jaga Lingkungan

    • calendar_month Rab, 3 Apr 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ratusan kaum emak-emak dan komunitas peduli sampah Kota Pontianak berkumpul di Promenade Tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Sabtu (30/3/2019). Kehadiran mereka untuk ikut aksi gotong royong membersihkan sampah di sepanjang Sungai Kapuas. Sebelum dimulainya aksi, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan arahan. Dirinya optimis ke depan wilayah […]

  • Meski Sah Secara Agama, Masyarakat Non-Muslim Wajib Miliki Akta Pernikahan

    Meski Sah Secara Agama, Masyarakat Non-Muslim Wajib Miliki Akta Pernikahan

    • calendar_month Sel, 16 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setelah resmi menikah secara agama, hendaknya semua pasangan suami istri segera mengurus akta perkawinan di catatan sipil. Agar pernikahan diakui oleh negara dan sah secara hukum, pasangan suami istri harus melakukan pencatatan pernikahan demi mendapatkan akta perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan […]

  • Merdeka! 253 Napi Dapat Remisi HUT RI Ke-73, 6 Orang Langsung Bebas

    Merdeka! 253 Napi Dapat Remisi HUT RI Ke-73, 6 Orang Langsung Bebas

    • calendar_month Jum, 17 Agu 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Lapas Kelas II B Sintang, Pudjiono menyampaikan, sebanyak 253 orang warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari HUT Kemerdekaan RI Ke-73. “Jadi remisi umum I ada 247 narapidana, artinya remisi umum yang mendapatkan remisi pengurangan hukuman dari satu bulan sampai enam bulan dan remisi umum II, ada 6 […]

expand_less