LensaKalbar – Pemerintah Provinsi Kalbar diminta serius menyikapi persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang. Jika tidak diatasi sedini mungkin akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Seperti diketahui, ruas Jalan Kayan Hilir – Kayan Hulu menyandang status jalan Provinsi Kalbar. Artinya, kewenangan penuh untuk mengatasi kedua ruas jalan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Pemerintah Kabupaten Sintang tidak bisa meletakan porsi anggaran untuk mengatasi ruas jalan itu. Karena status kedua jalan itu milik Provinsi Kalbar,” kata Ketua Komisi B DPRD Sintang, Florensius Roni, ketika ditemui di Gedung DPRD Sintang, Selasa (5/6).
Olehkarenanya, perhatian Pemerintah Provinsi Kalbar sangat diharapkan, agar mobilitas masyarakat setempat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tidak terganggu.
“Jika dibiarkan terus menerus maka dapat menghambat mobilitas masyarakat. Lagi pula yang menggunakan ruas jalan tersebut sudah mencapai puluhan ribu jiwa.
Dan ekonomi masyarakat setempat juga saya pastikan terhambat dengan kondisi ruas jalan tersebut,” ujar Roni.
Legislator Partai NasDem inipun berpendapat alangkah baiknya Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat segera mengambil langkah-langkah konkrit sebagai penanganan dini. Seperti meletakan UPJJ agar ruas jalan itu dapat difungsionalkan.
“Kita sangat mohon kepada Pemprov Kalbar untuk segera memberikan penanganan. Minimalnya memfungsionalkan jalan tersebut. Tidak mampu memberikan peningkatan ya difungsikan dulu lah,” katanya. (Dex)
