LensaKalbar – Meskipun dalam waktu singkat, kedatangan Gubernur Kalbar di Kabupaten Sintang, Selasa (22/1/2019), membawa angin segar bagi masyarakat Sintang.
Pasalnya, orang nomor satu di Provinsi Kalbar itu, memastikan bahwa Provinsi Kapuas Raya akan terbentuk di masa pemerintahannya. Kondisi itupun telah disampaikannya kepada bapak Presiden RI, Joko Widodo pada Selasa ( 15/1/2019) lalu.
“Prinsipnya, Presiden RI memberikan lampu hijau kepada kita untuk pemakaran Provinsi Kapuas Raya,” ucap Sutarmidji, ketika berada di Sintang.
Midji sapaan akrabnya, mengaku saat ini Presiden sudah meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menyiapkan seluruh data tentang Kapaus Raya.
“Baru beberapa menit saya duduk di sini (Kantor Bupati Sintang). Pak Mensesneg menelfon saya. Dia minta saya ke Jakarta untuk membahas pemekaran ini,” kata Midji.
Sebagai bentuk keseriusannya soal Provinsi Kapuas Raya, Midji menyatakan akan membawa lima Bupati dan lima Ketua DPRD yang masuk dalam rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
“Rencana Februari atau Maret, saya akan ajak lima Bupati dan Ketua DPRDnya untuk menghadap beliau kembali, supaya ada kepastian dan keseriusan kita tentang pemekaran tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Midji mengaku telah menyampaikan secara riil kondisi di Kalbar. Dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang ramai dibandingkan Kaltim dan Kaltara.
“Kaltim itu, jumlah penduduknya lebih kecil dibanding Kalbar. Begitu juga dengan Kaltara, yang bahkan lebih dari dua kali lipat. Apalagi luas wilayah kita, lebih besar dari Kaltara,” katanya.
Tak hanya itu, Midji juga menyampaikan bahwa wilayah perbatasan antara Kalbar dengan negara Malaysia berjarak kurang lebih 960 kilometer. Dan itu tidak mungkin di kontrol dari Pontianak.
“Kemudian rentang kendali pelayanan publik juga akan repot. Saya juga sudah sampaikan infrastruktur kita yang parah. Beliau meminta data jalan yang paling rusak, makanya sudah saya kirim datanya. Itulah obrolan saya sekitar 40 menit dengan Presiden RI,” tuturnya.
Pemekeran Provinsi Kapuas Raya, ungkap Midji, tidak ada hubungannya dengan politisasi. Tapi memang harus diperjuangkan dengan waktu yang tepat.
“Ini adalah kebutuhan. Bukan keinginan. Saya pastikan Kapuas Raya terbentuk di masa pemerintahannya,” tutupnya. (Dex)
