Menanti Realisasi “Infrastruktur” Jalan dan Jembatan

LensaKalbar – Pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, tidak hanya menjadi prioritas Bupati Sintang, Jarot Winarno saja. Bahkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji juga memprioritaskan hal yang sama.

Janji ini sudah dikumandangkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji sejak masa kampanye Pilkada lalu. Masyarakat pun terus menanti tanda-tanda realisasinya.

Bila dilihat dari sudut pandang Sutarmidji yang baru saja menjadi Gubernur Kalbar, tentu terlalu dini untuk menagih janji tersebut. Namun bagi masyarakat, menikmati jalan dan jembatan yang bagus, sudah sangat lama dinanti.

Masyarakat Kabupaten Sintang misalnya, mereka sudah jenuh berhadapan dengan beberapa ruas jalan yang rusak, seperti di Tempunak, Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu,  Serawai dan Ambalau. Kondisinya kini sudah sangat mendesak untuk diperbaiki.

Menurut Anggota DPRD Sintang, Heri Jamri, masyarakat di Kabupaten Sintang sudah lama mengeluhkan kondisi jalannya yang bukannya membaik, malah cenderung semakin rusak. Berbagai upaya pun terus dilakukan agar kondisi infrastruktur di berbagai kecamatan tersebut dapat diatasi.  Tapi lagi-lagi ihwal tersebut terkendala dengan dana.

“Legislatif selalu mengusulkan agar infrastruktur kita dapat diperbaiki. Tapi lagi-lagi kendalanya soal dana yang masih tergolong terbatas,” ungkap Heri Jamri, Kamis (9/5/2019).

Kendati demikian, Heri Jamri tidak menampik bahwa saat ini ada ruas jalan yang kondisinya sudah diperbaiki seperti di ruas jalan di Kecamatan Binjai Hulu. Namun, belum sepenuhnya.

Olehkarenanya, komitmen Gubernur yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ia pun mengapresiasinya. Namun realisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur itupum diharapakannya  merata di Kabupaten Sintang.

“Memang tidak bisa sekaligus, mengingat luas Provinsi Kalbar ini yang sama dengan dua kali luas Jawa ditambah Bali. Tentunya didasarkan pada skala prioritas. Nah, prioritasnya ini yang juga harus merata,” katanya.

Kendati keuangan daerah terbatas, lanjut dia, bukan berarti menghambat realisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur. “Bisa saja kam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar meminta bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus),” uajrnya.

Heri Jamri menambahkan, masalah disetujui atau tidak permintaan bantuan ke Pempus itu tentu tergantung segetol apa menjoloknya. ” Setidaknya yang diusulkan adalah skala prioritas, sehingga ada pertimbangan prioritas juga oleh Pempus,” pungkasnya. (Dex)