Masalah PETI, Dewan Sintang Siap Dampingi Warga Audiensi ke Pemprov Kalbar
- calendar_month Sab, 21 Apr 2018
- comment 0 komentar
Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan.
LensaKalbar – Menambang emas menjadi satu-satu matapencaharian warga di tengah jebloknya harga karet. Namun, mereka harus berurusan dengan hukum karena aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Warga pun ingin sumber penghasilannya itu menjadi legal, misalnya dengan ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun kewenangannya bukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Olehkarenanya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan bersedia mendampingi warga untuk audensi ke Pemprov Kalbar, untuk mendapatkan solusi masalah PETI tersebut.
“Kami siap mendampingi saudara-saudara untuk audiensi ke Pemprov,” ujar Sandan di hadapan para Kepala Desa (Kases) dan perwakilan warga, di Pendopo Bupati Sintang, Jumat (20/4).
Para Kades dan warga itu mendatangi Pendopo Bupati Sintang, menyusul ditangkapnya 22 warga yang menjadi pekerja PETI di beberapa desa di Kabupaten Sintang.
Terkait masalah hukum yang menimpa pekerja PETI itu, Sandan optimis akan ada solusi terbaik.
“Saya yakin ada solusi dari penegakan hukum ini, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat prosesnya. Untuk itu, Saya berharap dapat bersabar,” ucap Sandan.
Penangkapan terhadap 22 pekerja PETI ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, lantaran hidup keluarga mereka menjadi kian sulit. Mengingat menambang emas menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sementara Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, tidak akan bisa mengintervensi kasus hukum yang sudah berjalan. Namun masalah PETI ini akan dicarikan solusinya, agar tidak ada lagi warga terjerat kasus hukum karena menambang emas.
“Kita Forkorpimda juga terus berkoordinasi dalam mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia memastikan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar. Masyarakat pun akan diikutsertakan untuk mencari solusi masalah PETI ini.
“Nanti kita akan bentuk tim yang diketuai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pemprov Kalbar, supaya permasalahan PETI ini dapat dicarikan solusinya,” jelas Jarot. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar