Breaking News
light_mode

Kemenkes RI Luncurkan Desa Rasau Jaya Satu Sebagai Desa Berdaya Sehat

  • calendar_month Sab, 31 Agu 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya resmi ditetapkan sebagai Desa Berdaya Sehat. Bahkan, peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Oscar Primadi, Sabtu (31/8/2019).

Peluncuran yang dilaksanakan di Halaman SMK Muhammadiyah Rasau Jaya Satu, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam.

Oscar Primadi menjelaskan, program Desa Berdaya Sehat di Desa Rasau Jaya Satu diinisiasi Pemuda Muhammadiyah. Sejumlah kegiatan menandai program tersebut. Seperti Gerakan Makan Ikan, Penyuluhan Kesehatan, Tabur Benih Ikan, dan Penanaman Pohon.

Menurut Oscar, Desa Berdaya Sehat sejalan dengan program yang dijalankan Kementerian Kesehatan RI terutama melalui puskesmas. Yakni bagaimana menggerakkan masyarakat untuk berbudaya hidup sehat.

Seperti memastikan ibu hamil di wilayah tersebut melahirkan di fasilitas layanan kesehatan, memastikan bayi di daerah itu mendapatkan imunisasi lengkap, memastikan bayi mendapatkan ASI secara eksklusif, pemantauan kesehatan balita, dan seterusnya.

“Mudah-mudahan bisa benar-benar bergandengan dengan program-program kesehatan pemerintah karena Pemuda Muhammadiyah merupakan salah satu komponen besar aset bangsa yang memang harus menggerakkan upaya-upaya yang lebih kuat lagi untuk membangun ini. Unsur-unsur pemuda ini memang amat sangat penting di dalam upaya kita menjalankan pembangunan di republik tercinta ini,” tutur Oscar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengapresiasi kegiatan Desa Berdaya Sehat yang dirintis Pemuda Muhammadiyah.

Menurutnya, Desa Berdaya Sehat merupakan sebuah terobosan yang harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, ujarnya, sangat terbuka dengan ide-ide kreatif termasuk dari kaum muda.

“Dari jajaran pemerintah daerah selalu ingin mendapatkan terobosan program-program prioritas yang bisa didukung, termasuk dalam hal menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Mumpung saat ini kita juga dalam proses penyusunan program tahun 2020,” ucapnya.

Yusran menambahkan, melalui inventarisasi pihaknya, belum banyak lembaga-lembaga kepemudaan yang berkolaborasi dengan program pemerintah daerah.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kubu Raya untuk gemar mengonsumsi daging ikan.

“Saya ajak kita semua untuk gemar mengonsumsi daging ikan. Supaya tidak ada stunting dan tidak ada yang gizi buruk khususnya di Desa Rasau Jaya Satu ini,” imbaunya. (Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Klenteng di Purun Kecil Terbakar

    Klenteng di Purun Kecil Terbakar

    • calendar_month Sel, 13 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Musibah kebakaran mengejutkan masyarakat Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Mempawah. Kelenteng Sam San Ket Bong terbakar, Selasa (13/4/2021) pukul 00.00 WIB. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Desa Sungai Purun Kecil, Zainol Bahri membenarkan terjadinya musibah kebakaran tersebut. Dia mengaku pertama kali mendapatkan informasi itu dari salah […]

  • Pontianak Siap jadi Kota Ramah HAM

    Pontianak Siap jadi Kota Ramah HAM

    • calendar_month Rab, 23 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kota inklusif merupakan satu diantara indikator Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mewujudkan hal itu, sebuah kota harus memenuhi kriteria sebagai kota yang ramah terhadap kelompok disabilitas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mewujudkannya salah satunya dengan menyediakan ruang publik atau ruang terbuka […]

  • Perjalanan Dinas Luar Negeri Bukan Wisata, Tapi Amanah Negara

    Perjalanan Dinas Luar Negeri Bukan Wisata, Tapi Amanah Negara

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara bukanlah kegiatan bepergian, melainkan amanah yang membawa nama baik institusi dan daerah. Penegasan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak, Iwan Amriady saat membuka Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Mekanisme Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Ruang Rapat […]

  • Inflasi di Pontianak Masih Terkendali

    Inflasi di Pontianak Masih Terkendali

    • calendar_month Sen, 23 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, angka inflasi Kota Pontianak masih terkendali, yakni di angka 3,5 plus minus 1 sebagaimana hasil laporan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar. “Angka tersebut masih tergolong terkendali,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak di Aula Abdul Muis […]

  • Warga Jalan Penjara Masuk Penjara Karena Edarkan Sabu-sabu

    Warga Jalan Penjara Masuk Penjara Karena Edarkan Sabu-sabu

    • calendar_month Ming, 18 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selama ini, Eko Chandra tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Kota Pontianak atau dikenal dengan Jalan Penjara. Kemudian pria 40 tahun ini mengontrak rumah di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Sabtu (17/03/2018) menjadi hari paling bersejarah bagi Eko, karena akan benar-benar tinggal di penjara, bukan lagi di Jalan Penjara. Pasalnya, Ia […]

  • Peran Penting PPPK dalam Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

    Peran Penting PPPK dalam Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting, terutama dalam menentukan keberhasilan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sejatinya adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang dapat diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk […]

expand_less