LensaKalbar – Kasus-kasus kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan peserta didik terhadap guru maupun sebaliknya, mencerminkan adanya suatu kekeliruan dalam proses belajar mengajar.
“Kasus tersebut, bisa saja karena metode penyampaian guru dalam proses belajar mengajar itu, sudah tidak lazim, tidak sesuai situasi dan kondisi atau fenomena sosial saat ini,” kata Ketua Komisi C DPRD Sintang, Herimaturida, kemarin.
Herimaturida mencontohkan, saat ini peserta didik sudah memegang smartphone. Alat komunikasi ini memiliki peran sangat penting dalam kehidupan mereka.
“Sehingga mereka lupa dengan kewajibannya untuk belajar. Sudah tidak lagi memperhatikan guru yang mengajarnya,” katanya.
Dengan kondisi anak yang gandrung bermain gadget itu, malah gurunya masih menerapkan metode penyampaian mata pelajaran biasa-biasa saja. Alhasil, peserta didik pun enggan memperhatikannya.
Ketika guru berupaya untuk menarik perhatian peserta didik, misalnya dengan mengambil atau menyita gadget tersebut, niscaya akan terjadi “konflik”, tidak lagi terlihat mana guru yang harus dihormati dan mana murid yang mesti disayangi.
Peserta didik yang waktu kesehariannya selalu habis di hadapan gadget, untuk berselancar di internet, bermain game dan sebagainya, tentu arti penting mata pelajaran bagi mereka sudah terkikis. Ujung-ujungnya, guru pun tidak lagi mereka hormati.
Olehkarenanya, Legislator Partai Gerindra ini menyarankan, metode penyampaikan dalam mendidik disesuaikan dengan perkembangan zaman dan fenomena sosial saat ini. Selain itu, utamakan pula pendidikan akhlak atau etika terhadap peserta didik.
“Supaya peserta didik tetap menghormati gurunya, karena guru memang harus dihormati,” tegasnya.
Metode penyampaian mata pelajaran dan pendidikan akhlak di sekolah, menurut Herimaturida, sangat erat kaitannya dalam upaya mencegah tindak kekerasan di sekolah. Sehingga sekolah dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas.
Pemerintah, tambah dia, sudah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, agar berdaya saing tinggi. Bahkan pemerintah pun sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), bagaimana mencegah kekerasan di sekolah tersebut. Tinggal bagaimana menjalankannya dengan baik dan benar. (Dex)
