Kata Wagub Kalbar, Ada 7 Atensi Wapres untuk Tekan Stunting
- calendar_month Jum, 5 Agu 2022
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat, KH Ma’ruf Amin.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Barat, H Ria Norsan hadir pada kegiatan yang diadakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
“Bapak Wapres sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat memimpin langsung Raker Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 Provinsi Prioritas,” kata Wagub Kalbar.
Menurut Wagub Kalbar, ada 7 poin utama yang menjadi perhatian Wapres RI kepada para Gubernur/Wakil Gubernur yang hadir, yaitu sinkronisasi program antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, sinergitas anggaran pusat dan daerah, serta anggaran non pemerintah, seperti CSR. Kemudian, sinergitas antar pendamping di lapangan, perbaikan kualitas dan sinergi data, peningkatan kemitraan, percepatan penurunan stunting bagi daerah yang penurunnya lambat.
“Dan melakukan pergerakan atau mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat, seperti majelis taklim dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ungkap Wagub Kalbar.
Berdasarkan data yang didapat, jumlah balita stunting di 12 provinsi tersebut yakni 69% dari total anak stunting di Indonesia atau sekitar 3,6 juta anak. Karenanya, Kementerian Kesehatan RI sudah menyiapkan 11 intervensi prioritas untuk melakukan percepatan penurunan stunting, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu intervensi sebelum lahir, setelah lahir, dan remaja puteri.
“Tadi juga para Gubernur/Wakil Gubernur sudah menyampaikan komitmen untuk menurunkan angka stunting di daerahnya. Namun, kami juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, seperti masalah akses, terutama di wilayah 3T, kebiasaan masyarakat, terhentinya kegiatan Posyandu selama masa pandemi, serta belum sinkronnya data yang ada di lapangan,” pungkas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Barat. (dib/LK1)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar