Breaking News
light_mode

Karolin Gagas Seminar MADN Terkait Omnibus Law

  • calendar_month Sab, 29 Feb 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menghadiri seminar dan lokakarya nasional Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dengan tema mengubah kehidupan bangsa yang lebih baik melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berlangsung di Hotel Kapuas Palace, Sabtu (29/2/2020).

Kegiatan tersebut dibuka langsung Presiden MADN Drs. Cornelis, MH bersama Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua Majelis Pertimbangan MADN, Agustin Teras Narang

Dengan adanya seminar dan lokakarya ini Bupati Landak yang juga menjadi narasumber pada lokakarya tersebut mengatakan selaku organisasi yang bergerak untuk masyarakat adat ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah terkait Omnibus Law.

“Melalui seminar dan lokakarya ini kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki regulasi yang selama ini mungkin belum berpihak kepada masyarakat adat atau belum cukup jelas membela masyarakat adat. Sehingga kami Mendorong MADN agar melakukan pemetaan terhadap persoalan yang dilapangan dan kaitannya dibidang investasi. Jika ada peluang untuk memperbaiki pembahasan Omnibus Law, dan nanti MADN akan membuat rumusan daftar inventarisir masalah untuk disampaikan juga ke Pemerintah sebagai masukan untuk memperkaya Omnibus Law kita,” ungkap Bupati Landak.

Sebagai pengagas seminar dan lokakarya nasional MADN terkait Omnibus Law ini, Bupati Landak menjelaskan bahwa dengan adanya Omnibus Law ini Pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Jadi, Omnibus Law ini adalah keinginan kita untuk meningkatkan investasi, dengan adanya investasi yang meningkat, Kita harapkan kesejahteraan masyarakat meningkat juga. Nah, forum ini adalah dimana kita membahas cara menemukan titik tengahnya agar investasi masuk, masyarakat sejahtera,” terang Bupati Landak.

Salah satu alasan Pemerintah membuat Omnibus Law yakni terlalu banyak regulasi yang dibuat, serta tak jarang pula satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih dan menghambat akses pelayanan publik serta kemudahan berusaha.

Presiden MADN, Cornelis dalam sambutannya mengatakan, MADN berperan memberikan dalam memperbaiki regulasi terhadap Omibus Law.

“Jadi yang terpenting adalah MADN memiliki andil dalam merumuskan Omnibus Law tersebut serta memberikan masukan kepada Pemerintah terhadap Omnibus Law yang berpihak kepada masyarakat,” terang Cornelis. (LK1/MC)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edi Minta Pertamina Tindak Tegas Agen Elpiji Nakal

    Edi Minta Pertamina Tindak Tegas Agen Elpiji Nakal

    • calendar_month Kam, 30 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta Pertamina mengambil langkah tegas terhadap para agen yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam hal distribusi gas elpiji bersubsidi tiga kilogram. “Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan para agen berkaitan dengan distribusi, kita minta Pertamina mengambil tindakan tegas bahkan bila perlu hingga pada penutupan,” ujarnya usai menerima […]

  • Inkrah, BB Narkotika, Miras, dan Pupuk Palsu Dimusnahkan

    Inkrah, BB Narkotika, Miras, dan Pupuk Palsu Dimusnahkan

    • calendar_month Rab, 12 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kejaksaan Negeri Sintang memusnahkan barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari kasus periode Januari hingga 12 Desember 2018. Pantauan Lensakalbar.com acara pemusnahan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan MT Haryono, Desa Nenak Lestari, Kecamatan Sintang. Tepatnya di tempat […]

  • Pemuda Sintang Ini Rasakan Manfaat jadi Peserta JKN-KIS

    Pemuda Sintang Ini Rasakan Manfaat jadi Peserta JKN-KIS

    • calendar_month Sab, 3 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Semua orang tentu tidak ingin sakit, begitu juga dengan Habibi (19), seorang pemuda asal Kecamatan Ambalau ini yang harus hidup jauh dari orang tua ketika memutuskan kuliah di Kota Sintang. Tak ingin menambah beban orangtuanya mengingat kebutuhan kuliahnya sudah cukup mahal, Habibi selalu berusaha untuk menjaga kesehatannya. Namun ternyata datangnya sakit tak bisa […]

  • 160 BUMDes di Sintang Tak Berkembang
    OPD

    160 BUMDes di Sintang Tak Berkembang

    • calendar_month Kam, 10 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 170 Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dinilai tak berkembang dengan baik atau terseok-seok. Dari 170 BUMDes di Kabupaten Sintang ini, ada 10 BUMDes yang berkembang dengan baik. “Ada yang berhasil seperti di daerah binjai itu, banyak berhasil. Rata-rata BUMDes mereka bergerak di bidang alat pertanian, perkebunan sawit dan lainnya,” kata Kepala […]

  • Wamen Diktisaintek Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Mempawah

    Wamen Diktisaintek Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Mempawah

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Stella Christie meninjau tiga lokasi calon pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Kabupaten Mempawah, Rabu (10/9/2025). Tiga lokasi yang ditinjau masing-masing berada di eks SPN Moton, SMKN 1 Mempawah Timur Desa Antibar, dan Pelabuhan Kuala Kelurahan Pasir Wan Salim. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan Mempawah […]

  • BPP Sintang Kembali Usulkan Pembangunan PLBN Sungai Kelik
    OPD

    BPP Sintang Kembali Usulkan Pembangunan PLBN Sungai Kelik

    • calendar_month Sel, 8 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang akan tetap memperjuangkan pembangunan Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Sungai Kelik. “Seharusnya rencana pembangunan PLBN kita ini, menurut Inpres nomor 1 tahun 2019 itu dibangun pada periode lima tahun lalu, yakni 2019-2024. Tapi tidak jadi, karena pandemi Covid-19 sehingga seluruh pembangunan ditunda,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan […]

expand_less