Breaking News
light_mode

Kaji Ulang Wacana Kanaikan BBM dan Perhatikan Dampaknya

  • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena kenaikannya akan memberatkan beban hidup masyarakat menengah dan bawah.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM, karena kalau BBM naik maka posisi masyarakat kelas menengah dan bawah akan semakin sulit dan dikhawatirkan masuk dalam jurang kesenjangan yang dalam,” ucap Welbertus ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Gedung Parlemen Sintang, Senin (29/8/2022).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, daripada pemerintah menaikan harga BBM, lebih baik mengkaji ulang alokasi anggaran yang tidak memiliki urgensi dan tidak berdampak signifikan seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, penanaman modal negara, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki multiplier effect di masyarakat.

Mestinya, kata Welbertus, pemerintah memberikan prioritas ketahanan ekonomi masyarakat kecil yang mengalami kontraksi dan akan semakin mengkhawatirkan kalau harga BBM dinaikan.

“Tentunya juta harap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dievaluasibdan dikaji ulang lagi, terutama dampaknya. Dan pemerintah harus mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian integral negara,” ujar Welbertus menyrankan.

Sejauh ini, Welbertus berpendapat pemerintah belum melakukan kajian sebelum menaikan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada masyarakat kelas menengah-bawah karena rakyat juga menghadapi kenaikan harga pangan.

“Lalu apakah pemerintah sudah menyiapkan peta jalan untuk kurangi beban rakyat akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tanya Welbertus.

Olehlarenanya, Welbertus meminta pemerintah tidak berpikir untung-rugi ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat sehingga pernyataan yang disampaikan pemerintah jangan menakuti rakyat.

Selain itu, Welbertus meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Distribusi BBM agar anggaran subsidi BBM tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah aktif melakukan eksplorasi sumur baru agar lifting migas dapat meningkat dan ketergantungan impor dapat ditekan sehingga ketahanan energi dalam negeri dapat terwujud,” pungkas Wrlbertus, wakil rakyat dsri Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1 ini. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yakin Pempus Bantu Rangka Baja Kelas A

    Yakin Pempus Bantu Rangka Baja Kelas A

    • calendar_month Sab, 18 Nov 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sintang memastikan Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan rangka baja Kelas A untuk pembangunan Jembatan Ketungau II. Sementara APBD Sintang hanya mampu membangun abudmennya. “Kita yakin 60 persen Pempus membantu penyediaan rangka baja Kelas A,” kata Mursalin, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang, ditemui di ruang kerjanya, kemarin. […]

  • Sintang Bangun Puskesmas di Kawasan Perbatasan

    Sintang Bangun Puskesmas di Kawasan Perbatasan

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna mendukung sarana dan prasarana Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Sui Kelik, Desa Jasa Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu. Pemerintah Kabupaten Sintang membangun satu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Puskesmas Jasa yang dibangun akan berdiri megah di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, fasilitas kesehatan yang disediakan Pemkab Sintang inipun dinilai bakal meningkatkan […]

  • Ingat!!! Temenggung Bukan untuk Kebanggan, Tapi jadi Panutan

    Ingat!!! Temenggung Bukan untuk Kebanggan, Tapi jadi Panutan

    • calendar_month Sen, 10 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Seorang Temenggung harus menjalankan perannya dengan mengkolerasi antar sub suku dengan ketua adat yang ada di desa- desa sehingga mampu menjaga komunikasi yang baik. “Daerah kita satu-satunya memiliki hukum adat dan lembaga adat yang kuat, ini harus kita pegang teguh sehingga mampu menghasilkan kekompakan dalam melaksanakan hukum adat yang berlaku,” tegas Askiman saat […]

  • Optimalkan Dana Penanganan Covid-19 untuk Kesehatan dan Keselamatan Warga

    Optimalkan Dana Penanganan Covid-19 untuk Kesehatan dan Keselamatan Warga

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina mengaku bahwa anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah tergolong kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalbar. Awalnya, kata Erlina, Pemerintah Kabupaten Memlawah hanya mengolokasikan anggaran penanganan virus Corona atau Covid-19 sebesar Rp1,5 miliar. Namun, setelah ada edaran dari Pemerintah Pusat (Pempus) dan Gubernur Kalbar, maka kita menyiapkan dana tambahan […]

  • Ingat! Mulai Oktober, Midji-Norsan Gratiskan Pemasangan Listrik untuk 8000 Rumah

    Ingat! Mulai Oktober, Midji-Norsan Gratiskan Pemasangan Listrik untuk 8000 Rumah

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Sutarmidji – Ria Norsan genap setahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Di antara sederet janji yang diucapkan secara lisan saat kampanye adalah memenuhui kebutuhan listrik. Tentu saja tak semua janji terlaksana. Namun, Rabu (25/9/2019) di Pendopo Gubernur Kalbar. Sutarmidji menyatakan bahwa program 8000 rumah yang belum teraliri listrik, akan menikmati listrik dalam waktu […]

  • Prioritaskan Duplikasi Jembatan Kapuas I

    Prioritaskan Duplikasi Jembatan Kapuas I

    • calendar_month Jum, 2 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I. Sebab menurutnya kehadiran duplikasi jembatan tersebut merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan itu. Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I.  Dia yakin sebagian […]

expand_less