LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan pada sembilan prioritas pembangunan.
“Kita minta seluruh OPD, rencana kerjanya tentunya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah, kemarin.
Rencana pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tersebut, kata Mahmudah akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Pontianak.
Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak 2019, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada sembilan prioritas pembangunan, yakni:
- Mendayagunakan dan mengoptimalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
- Mengurangi kemiskinan secara signifikan
- Meningkatkan penyerapan angkatan kerja
- Memantapkan Pertumbuhan ekonomi
- Memeratakan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
- Memperkuat sistem sanitasi perkotaan
- Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah,
- Memajukan sistem transportasi, dan
- Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota.
“Agenda-agenda itu hendaknya ditindaklanjuti OPD terkait dan disesuaikan pendanaannya dengan kemampuan anggaran. Terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat,” papar Mahmudah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, tujuan Gabungan Forum OPD itu sebagai upaya sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Bukan hanya agar program yang direncanakan sinkron di masing-masing OPD. Tetapi juga dengan program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Jadi, ini merupakan forum penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk 2019 sebagai acuan dalam operasional dan penyusunan APBD mendatang,” jelas Amirullah. (Nrt)
