Breaking News
light_mode

Ini 9 Prioritas Pembangunan Kota Pontianak

  • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan pada sembilan prioritas pembangunan.

“Kita minta seluruh OPD, rencana kerjanya tentunya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah, kemarin.

Rencana pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tersebut, kata Mahmudah akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Pontianak.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak 2019, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada sembilan prioritas pembangunan, yakni:

  1. Mendayagunakan dan mengoptimalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
  2. Mengurangi kemiskinan secara signifikan
  3. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja
  4. Memantapkan Pertumbuhan ekonomi
  5. Memeratakan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
  6. Memperkuat sistem sanitasi perkotaan
  7. Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah,
  8. Memajukan sistem transportasi, dan
  9. Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota.

“Agenda-agenda itu hendaknya ditindaklanjuti OPD terkait dan disesuaikan pendanaannya dengan kemampuan anggaran. Terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat,” papar Mahmudah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, tujuan Gabungan Forum OPD itu sebagai upaya sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Bukan hanya agar program yang direncanakan sinkron di masing-masing OPD. Tetapi juga dengan program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Jadi, ini merupakan forum penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk 2019 sebagai acuan dalam operasional dan penyusunan APBD mendatang,” jelas Amirullah. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satu Warga Sungai Pinyuh dan Segedong ODP Covid-19

    Satu Warga Sungai Pinyuh dan Segedong ODP Covid-19

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina memastikan belum ada warganya yang terindikasi positif virus Corona atau Covid-19. Namun, status Orang dalam Pemantauan (ODP) ada dua orang. “Alhamdulillah, yang postif covid-19 belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Tapi, ODP ada dua. Satu adalah warga Sungai Pinyuh dan satunya lagi warga Segedong,” ungkap Bupati Mempawah, Hj Erlina, Sabtu […]

  • Pemkab Mempawah Peringati Harkitnas ke-117

    Pemkab Mempawah Peringati Harkitnas ke-117

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di halaman Kantor Bupati Mempawah, Selasa (20/5/2025). Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid. Dalam sambutannya, Wabup Juli menekankan bahwa Harkitnas bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi […]

  • Berharap Dua Dokter Spesialis di RSUD Serawai Layani Masyarakat dengan Maksimal
    OPD

    Berharap Dua Dokter Spesialis di RSUD Serawai Layani Masyarakat dengan Maksimal

    • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serawai, Heri Kurniadi berharap dua dokter spesialis yang ditempatkan di rumah sakit yang dipimpinnya diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Kami harap dua dokter spesialis dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Heri Kurniadi ketika ditemui di Pendopo Bupati Sintang, Kamis […]

  • Kelas Standar BPJS, Ronny Minta Tak Bedakan Pelayanan Kesehatan

    Kelas Standar BPJS, Ronny Minta Tak Bedakan Pelayanan Kesehatan

    • calendar_month Sen, 13 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah bakal meniadakan atau menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan pada Juli 2022 mendatang. Dengan begitu, tidak ada lagi kelas 1,2, dan 3 seperti saat ini. Semuanya akan dilebur menjadi Kelas Standar dan iurannya disesuaikan dengan besaran gaji peserta BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. […]

  • Tak Terima DAU Sintang Dipotong, Jarot Surati Kemenkeu

    Tak Terima DAU Sintang Dipotong, Jarot Surati Kemenkeu

    • calendar_month Ming, 12 Nov 2017
    • 1Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, dr. H Jarot Winarno M.Med. Ph, nampaknya tidak terima dengan ulah Pemerintah Pusat (Pempus) yang memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana insentif daerah. “Jumat (110/11) saya sudah melayangkan surat ke Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terkait pemotongan tersebut,” kata Jarot, ditemui di Gedung DPRD Sintang, kemarin. Surat yang disampaikan ke Kemenkeu tersebut […]

  • Soal Kebutuhan Listrik di Pedalaman, Dorong Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Pempus

    Soal Kebutuhan Listrik di Pedalaman, Dorong Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Pempus

    • calendar_month Ming, 29 Mei 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Agustinus Aci mendorong pemerintah daerah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat (Pempus) khususnya PT PLN agar bisa melakukan percepatan pembangunan aliran listrik di wilayah pedalaman kabupaten ini. “Karena saat ini masih banyak di wilayah pedalaman terutama pedesaan yang masih belum menikmati sarana dan prasarana listrik […]

expand_less