Breaking News
light_mode

Ini 9 Prioritas Pembangunan Kota Pontianak

  • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan pada sembilan prioritas pembangunan.

“Kita minta seluruh OPD, rencana kerjanya tentunya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah, kemarin.

Rencana pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tersebut, kata Mahmudah akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Pontianak.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak 2019, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada sembilan prioritas pembangunan, yakni:

  1. Mendayagunakan dan mengoptimalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
  2. Mengurangi kemiskinan secara signifikan
  3. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja
  4. Memantapkan Pertumbuhan ekonomi
  5. Memeratakan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
  6. Memperkuat sistem sanitasi perkotaan
  7. Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah,
  8. Memajukan sistem transportasi, dan
  9. Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota.

“Agenda-agenda itu hendaknya ditindaklanjuti OPD terkait dan disesuaikan pendanaannya dengan kemampuan anggaran. Terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat,” papar Mahmudah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, tujuan Gabungan Forum OPD itu sebagai upaya sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Bukan hanya agar program yang direncanakan sinkron di masing-masing OPD. Tetapi juga dengan program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Jadi, ini merupakan forum penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk 2019 sebagai acuan dalam operasional dan penyusunan APBD mendatang,” jelas Amirullah. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panen Jagung di Wajok Hilir, Wabup Pagi Minta Petani Melek Teknologi

    Panen Jagung di Wajok Hilir, Wabup Pagi Minta Petani Melek Teknologi

    • calendar_month Sel, 14 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi meminta semua pihak agar bersinergi dalam meningkatkan hasil pertanian, hal ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Kabupaten Mempawah, khususnya di Desa Wajok Hilir. “Semua pihak saya minta jalin sinergisitas dalam mendukung pertanian yang ada di Kabupaten Mempawah,” pinta Wabup Pagi ketika menghadiri panen […]

  • Pusat Fokus Bangun Pendidikan di Wilayah 3T

    Pusat Fokus Bangun Pendidikan di Wilayah 3T

    • calendar_month Rab, 2 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Pusat (Pempus) memfokuskan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terisolir (3T). Kabupaten Sintang termasuk di dalamnya. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan, kendala pendidikan di wilayah 3T tersebut di antaranya infrastruktur dasar yang belum merata, khususnya di wilayah pedalaman Sintang, serta sumber pendanaan yang masih tergolong minim. “Contoh, pembangunan […]

  • Mulai Tahun Ini, Sintang Terapkan Sistem e-Ijazah: Hanya untuk Sekolah Terakreditasi
    OPD

    Mulai Tahun Ini, Sintang Terapkan Sistem e-Ijazah: Hanya untuk Sekolah Terakreditasi

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang resmi menghentikan penerbitan ijazah dalam bentuk tertulis mulai tahun ini. Sebagai gantinya, seluruh ijazah akan diterbitkan melalui sistem elektronik atau dikenal dengan istilah e-Ijazah. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan Disdikbud Sintang, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), […]

  • Miris, 45 Desa Hidup Gelap Gulita

    Miris, 45 Desa Hidup Gelap Gulita

    • calendar_month Ming, 13 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ternyata, di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang masih ada desa yang hidup gelap gulita. Kedua kecamatan itu masing-masing memiliki 29 desa. “Totalnya ada 58 desa dari dua kecamatan tersebut,” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Sintang, Andon, Minggu (13/10/2019). Dari 58 desa itu, menurut Andon baru 13 desa yang merasakan […]

  • Masa Kampanye, Anum Minta Satgas Covid-19 Tegas Terhadap Pelanggar Prokes

    Masa Kampanye, Anum Minta Satgas Covid-19 Tegas Terhadap Pelanggar Prokes

    • calendar_month Rab, 21 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak diharapkan dapat mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Karena itu, Satgas Covid-19 diminta tegas dalam melakukan monitoring, mengawal, dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) saat masa kampanye berlangsung. “Saya minta satgas tegas terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada, misalnya saat kampanye. Satgas seharusnya […]

  • Jeffray Tegaskan Tidak Ada Kepentingan Politik di Balik Aksi

    Jeffray Tegaskan Tidak Ada Kepentingan Politik di Balik Aksi

    • calendar_month Kam, 21 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Aksi demonstran yang dilakukan Dewan Adat Dayak (DAD), Aliansi Solidaritas Anak Peladang, dan berbagai elemen masyarakat memunculkan tanya adakah kepentingan politik di balik aksi bebas murni terhadap 6 terdakwa karhuta tersebut. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sintang yang akan digelar tahun 2020 mendatang, sudah di depan mata. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) […]

expand_less