Breaking News
light_mode

Ini 9 Prioritas Pembangunan Kota Pontianak

  • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan pada sembilan prioritas pembangunan.

“Kita minta seluruh OPD, rencana kerjanya tentunya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah, kemarin.

Rencana pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tersebut, kata Mahmudah akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJDM) Kota Pontianak.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak 2019, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada sembilan prioritas pembangunan, yakni:

  1. Mendayagunakan dan mengoptimalisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
  2. Mengurangi kemiskinan secara signifikan
  3. Meningkatkan penyerapan angkatan kerja
  4. Memantapkan Pertumbuhan ekonomi
  5. Memeratakan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
  6. Memperkuat sistem sanitasi perkotaan
  7. Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah,
  8. Memajukan sistem transportasi, dan
  9. Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota.

“Agenda-agenda itu hendaknya ditindaklanjuti OPD terkait dan disesuaikan pendanaannya dengan kemampuan anggaran. Terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat,” papar Mahmudah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, tujuan Gabungan Forum OPD itu sebagai upaya sinkronisasi program kegiatan yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Bukan hanya agar program yang direncanakan sinkron di masing-masing OPD. Tetapi juga dengan program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Jadi, ini merupakan forum penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk 2019 sebagai acuan dalam operasional dan penyusunan APBD mendatang,” jelas Amirullah. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perubahan KUA-PPAS Mempawah, Ini Harapan Wabup Pagi

    Perubahan KUA-PPAS Mempawah, Ini Harapan Wabup Pagi

    • calendar_month Jum, 12 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi menyampaikan pidato Bupati Mempawah mengenai perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Mempawah di Gedung DPRD Mempawah, Jumat (12/8/2022). Pada kesempatan tersebut, Wabup Pagi mengatakan, guna mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Mempawah tahun 2022 serta […]

  • Wabup Minta Desa Manfaatkan dan Kembangkan Lahan Tidur

    Wabup Minta Desa Manfaatkan dan Kembangkan Lahan Tidur

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi minta tiap desa agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan lahan tidur di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut penting, karena sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah. “Kami minta para kepala desa untuk dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Lakukan berbagai inovasi dalam usaha mengembangkan […]

  • Wujudkan WBK dan WBBM, Pemkot Perketat Pengawasan

    Wujudkan WBK dan WBBM, Pemkot Perketat Pengawasan

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kota Pontianak merupakan salah satu daerah yang mendapat arahan dari pemerintah pusat untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar workshop pendidikan anti korupsi dan saber pungli Kota Pontianak tahun 2020 di Hotel Kapuas […]

  • Kerja Keras dan Komitmen Bersama Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

    Kerja Keras dan Komitmen Bersama Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

    • calendar_month Kam, 5 Agu 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Meski di Pulau Jawa grafik penularan Covid-19 mulai di klaim turun, pagebluk belum berlalu. Misalnya, di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kasus baru, angka kematian, serta tingkat keterisian rumah sakit terus menanjak. Pemerintah diminta berhati-hati mengambil tiap kebijakan dan melonggarkan aturan serta lebih sigap mengantisipasi lonjakan kasus yang terinfeksi Covid-19 di kabupaten […]

  • Sintang Bangun Puskesmas di Kawasan Perbatasan

    Sintang Bangun Puskesmas di Kawasan Perbatasan

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna mendukung sarana dan prasarana Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Sui Kelik, Desa Jasa Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu. Pemerintah Kabupaten Sintang membangun satu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Puskesmas Jasa yang dibangun akan berdiri megah di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, fasilitas kesehatan yang disediakan Pemkab Sintang inipun dinilai bakal meningkatkan […]

  • Cegah BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, BPH Migas Minta Pertamina Terapkan Sistem Digitalisasi Nozzle

    Cegah BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, BPH Migas Minta Pertamina Terapkan Sistem Digitalisasi Nozzle

    • calendar_month Sen, 3 Agu 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) RI akan melakukan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu caranya adalah dengan mencatat nomor polisi kendaraan sebelum melakukan pelayanan pengisian BBM di seluruh Stasius Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Kabupaten Mempawah. “Kebijakan ini dinamakan digitalisasi nozzle. […]

expand_less