Breaking News
light_mode

Entry Meeting BPK, Pemkab Mempawah Siap Diaudit

  • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menerima kunjungan resmi jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (26/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Mempawah tersebut menandai dimulainya proses audit keuangan daerah oleh BPK RI. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail, Inspektur Kabupaten Mempawah, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Wakil Bupati Juli Suryadi menyambut baik kehadiran tim pemeriksa dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang sangat strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Saya menginstruksikan seluruh OPD agar proaktif dan kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan,” tegas Wabup Juli.

Wabup Juli menekankan bahwa pemeriksaan BPK bukan semata kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sementara itu, perwakilan tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa proses pemeriksaan akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Pihaknya mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memfasilitasi entry meeting dan berharap komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan jajaran pemerintah daerah dapat terus terjaga.

Pertemuan ditutup dengan diskusi dan koordinasi teknis antara Wakil Bupati Mempawah dan tim BPK RI.

“Melalui pemeriksaan ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti nyata komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas dan profesional,” pungkas Wabup Juli. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berkas Tahap I Diterima, Tiga Jaksa Tangani Perkara 4 WNA Polandia

    Berkas Tahap I Diterima, Tiga Jaksa Tangani Perkara 4 WNA Polandia

    • calendar_month Rab, 22 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak tiga jaksa yang disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Sintang dalam menangani  perkara 4 warga negara asing (WNA) asal Polandia. “Ada tiga jaksa yang menanganinya, termasuk saya,” ungkap Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sintang, Robinson, Rabu (22/5/2019). Setakat ini, kata Robinson, pihaknya sudah menerima berkas tahap I dari Imigrasi tanggal 15 Mei 2019. Selanjutnya berkas tersebut akan […]

  • Muda: Daerah Harus Punya Mimpi Besar

    Muda: Daerah Harus Punya Mimpi Besar

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabupaten Kubu Raya harus menjadi bagian penting dari negeri. Meski termuda di Kalimantan Barat, Kubu Raya bertekad tidak menjadi beban bagi Republik Indonesia. Sebaliknya, hendak membuktikan diri mampu berkiprah di gelanggang nasional bahkan internasional. “Kita memang orang kampung tapi kita tidak boleh berpikir dan bertindak kampungan. Kita boleh dari kampung tapi kita buktikan […]

  • Sutarmidji Ajak Semua Bersinergi Bangun Kalbar

    Sutarmidji Ajak Semua Bersinergi Bangun Kalbar

    • calendar_month Sab, 6 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna mewujudkan pembangunan di Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar, H Sutarmidji membutuhkan sinergi antara seluruh elemen yang ada. Hal tersebut di sampaikan ketika menghadiri Halal bi halal dan Rapat kerja daerah Persatuan Alumni GMNI Kalimantan Barat, dengan tema ” Konsolidasi kebangsaan  dalam memajukan Daerah,”. Sabtu ( 6/7/2019). Menurut dia, pembangunan yang sudah dilakukan oleh […]

  • Bangun Ekonomi Perbatasan

    Bangun Ekonomi Perbatasan

    • calendar_month Kam, 26 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Alpius mendorong agar pemerintah daerah membangun ekonomi masyarakat perbatasan, guna memperkuat ekonomi masyarakat setempat. Ihwal ini diungkapkannya ketika ditemui sejumlah awak media di Gedung Parlemen Sintang, Kamis (26/10/2023). “Kami minta pemerintah daerah melalui instansi terkaitnya agar membangun ekonomi masyarakat perbatasan,” kata Alpius. Tak hanya itu, […]

  • Cegah Klaster Baru Pemerintahan, 42 Pejabat Eselon II dan III Jalani Tes Swab

    Cegah Klaster Baru Pemerintahan, 42 Pejabat Eselon II dan III Jalani Tes Swab

    • calendar_month Sen, 5 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kesehatan Sintang melakukan tes swab terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebanyak 42 pejabat eselon II dan III mengikuti pemeriksaan tersebut. Jika hasil ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, maka pejabat yang bersangkutan langsung diwajibkan menjalani isolasi. “Sekarang baru 21 pejabat eselon II dan kabag yang sudah menjalani tes swab. Masih […]

  • Dua Desa di Kecamatan Sintang Belum Posting APBDes 2025, DD Terancam Tak Bisa Dicairkan
    OPD

    Dua Desa di Kecamatan Sintang Belum Posting APBDes 2025, DD Terancam Tak Bisa Dicairkan

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Plt Camat Sintang, Erwan Candra Happy mengungkapkan bahwa hingga memasuki Triwulan II Tahun 2025, terdapat dua desa di wilayah Kecamatan Sintang yang belum memposting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025. Akibat dari keterlambatan ini, desa-desa tersebut tidak akan bisa mencairkan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau belum posting APBDes, otomatis […]

expand_less