Edi Bantah Bubarkan Kegiatan Pontianak Menari

LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dituding terkait insiden dugaan pemukulan dan pembubaran acara Pontianak Menari yang digelar di Bundaran Tugu Digulis Untan, Senin (29/4/2019) malam.

Atas dugaan tersebut pun, Edi membantahnya bahwa ihwal  tersebut tidak benar atas perintahnya.

“Tidak ada perintah dari saya untuk membubarkan acara itu, apalagi sampai memukul,” tegas Wali Kota Pontianak, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya, hal itu tidak mungkin dilakukannya, sebab acara bertajuk Pontianak Menari itu sendiri mendapat izin dari pihaknya, bahkan bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak.

Hanya saja, diakuinya ia meminta tarian yang videonya viral di media sosial dan kurang pantas ditampilkan di ruang publik dihentikan.

“Ada berita ke saya, bahwa ada sekelompok orang berupaya untuk mengamankan tarian itu, sifatnya tidak pantas untuk ditarikan di depan trotoar, saya mendapat videonya, saya bilang kalau seperti ini dan tarian itu saya lihat memang gayanya sangat terbuka tidak pas untuk ruang publik, terus saya bilang kalau untuk yang ini dihentikan tapi bukan memerintahkan untuk membubarkan kegiatan itu,” bebernya.

Namun, lanjut Edi, karena situasi dan kondisi di lapangan kisruh dan terjadi miskomunikasi hingga berakhir pemukulan yang dilakukan oknum ormas terhadap para penari.

Beberapa ormas pun, tambah Edi, menganggap tarian yang ditampilkan beberapa penari tersebut sebagai bagian dari aktivitas LGBT. Keberadaan Satpol PP di lokasi itu adalah untuk mengamankan penari dari tindakan anarkis oknum masyarakat.

“Melihat situasi yang kurang kondusif, akhirnya panitia Pontianak Menari  mengambil keputusan untuk membubarkan acara,” terangnya.

Olehkarenanya, Edi menyarankan jika memang para penari mengalami tindakan pemukulan oleh oknum masyarakat, untuk melaporkannya ke kepolisian.

“Silakan laporkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ismunandar, Ketua Program Studi Pendidikan Seni dan Pertunjukan FKIP Untan sangat menyayangkan insiden upaya pembubaran sepihak oleh oknum ormas tanpa berkoordinasi dengan pihaknya. Bahkan upaya pembubaran itu berakhir dengan pemukulan terhadap para penari dan dirinya mengaku mengalami sendiri pemukulan oleh oknum masyarakat.

“Satpol PP tidak ada melakukan pemukulan. Panitia memutuskan menghentikan kegiatan karena situasi saat itu tidak kondusif,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan ini legal dan sudah diizinkan dalam rangka merayakan Hari Tari Sedunia. Tentunya, pihaknya menampilkan seluruh genre tarian, mulai dari tari tradisional, kontemporer sampai tari populer yang sedang berkembang di kalangan anak muda. Tarian yang ditampilkan pun tidak terlepas dari etika di ruang publik.

“Tapi ini pemahaman tentang kesenian ini yang mungkin perlu ruang untuk dikomunikasikan atau kita dialogkan, bagaimana tari tradisional, bagaimana tari modern, bagaimana tari kontemporer,” pungkasnya. (Nrt/Hms)