Breaking News
light_mode

Di Sintang, Perekaman e-KTP Capai 92,1 persen

  • calendar_month Jum, 2 Feb 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar –  Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar semakin dekat. Para pemilih pun dituntut untuk mengantongi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Apesnya, dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, hanya empat kecamatan yang alat perekamannya masih baik.

“Ada sepuluh kecamatan yang alat perekaman mengalami kerusakan. Alat ini sudah berumur enam tahun. Belum diserahkan ke Pemkab Sintang. Sehingga kami tidak boleh melakukan perbaikan alat,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sintang, Syarif M Taufik, Jumat (2/2).

Taufik mengungkapkan, tahun ini Disdukcapil Sintang sudah diperbolehkan untuk membeli 3 unit alat perekaman e-KTP. “Akan kami tempatkan di kecamatan yang realisasi perekamannya masih rendah,” ucapnya.

Kerusakan alat ini hanya salah kendala yang dihadapi dalam perekamanan e-KTP di Kabupaten Sintang. Hambatan lainnya, terkait gangguan jaringan internet pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

“Kalau malam jaringan bagus dan lancar. Sehingga staf Saya harus lembur,” ungkap Taufik.

Baca: Ini Titik Lokasi Kampanye dan Pemasangan APK

Kasus kerusakan alat perekamanan dan leletnya jaringan ini, kata Taufik, terjadi hampir di seluruh kabupaten di Indonesia.

“Kita juga dihadapkan pada kasus lain, yakni 46.000 e-KTP yang sudah jadi, tetapi harus diganti, karena yang bersangkutan harus pindah alamat akibat pemekaran desa atau kelurahan,” paparnya.

Kendati dihadapkan pada berbagai kendala, kata Taufik, hingga 25 Januari 2018, perekaman e-KTP di Kabupaten Sintang sudah mencapai 92,1 persen.

“Artinya sudah 258 Ribu jiwa yang sudah memiliki fisik e-KTP,” jelasnya.

Dengan total penduduk Kabupaten Sintang 403 Ribu jiwa, tambah Taufik, berarti hanya 22 Ribu jiwa yang belum memiliki atau melakukan perekaman e-KTP.

“Untuk kepentingan Pilgub Kalbar, yang sudah melakukan perekaman, tetapi belum menerima fisik e-KTP, sudah kita berikatan Suket (Surat Keterangan). Jadi mereka bisa menggunakan hak suaranya sesuai TPS yang ada,” tutup Taufik. (Dex)

 

Baca Juga :

Ada 44.1 Persen Orang Kerdil di-Sintang

Gelar Jalan Sehat, Ini Tujuan KAHMI Sintang

Sah, Jane Elisabet Wuysang Pimpin PDAM Tirta Senentang

Buka Musrenbangdes, Ini yang Akan Dilakukan Syahroni

DPKAD Kumpulkan Bendahara di Sintang

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wujudkan KLA

    Wujudkan KLA

    • calendar_month Kam, 22 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima kunjungan tim verifikasi dan penilaian lapangan Kota Layak Anak (KLA) dari pemerintah pusat. Tim verifikasi dan penilaian lapangan KLA mendatangi beberapa titik penilaian pada fasilitas umum mulai dari Puskesmas Gang Sehat, SDN 34 Pontianak Kota, Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial Kota Pontianak hingga fasilitas umum lainnya. […]

  • Kalbar Tetapkan Status KLB Covid-19

    Kalbar Tetapkan Status KLB Covid-19

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 dan telah meminta data pada pintu perbatasan PLBN antara Indonesia-Malaysia untuk mengetahui jumlah orang yang masuk ke Kalbar. “Jadi, PLBN juga kita tutup, bahkan kita minta untuk menyiapkan ruang karantina karena kita serius untuk menangani […]

  • Banyak Bencana Mengguncang Indonesia, Masyarakat Sintang Diimbau Gelar Doa Bersama di Malam Tahun Baru 2019

    Banyak Bencana Mengguncang Indonesia, Masyarakat Sintang Diimbau Gelar Doa Bersama di Malam Tahun Baru 2019

    • calendar_month Ming, 30 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Sebagai wujud simpati terhadap korban bencana Tsunami, cuaca ekstrim hujan lebat, dan banjir. Masyarakat Kabupaten Sintang diharapkan tidak melakukan kegiatan berlebihan saat perayaan malam pergantian tahun 2019. “Kiranya dapat dilaksanakan sederhana saja. Tidak melakukan kegiatan seperti pawai kendaraan, pesta kembang api, petasan, panggung hiburan malam, serta kegiatan lainnya yang berlebihan,” kata Kabag Humas […]

  • Uji Kompetensi untuk Pengembangan ASN

    Uji Kompetensi untuk Pengembangan ASN

    • calendar_month Sen, 9 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 80 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah mengikuti uji kompetensi di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Senin (9/9/2019). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail dan dihadiri oleh Kepala BKPSD Kabupaten Mempawah, Abdulah dan Tim Asessor dari PT. Persona Optima Indonesia. Ismail mengatakan, bahwa Pemda Kabupaten Mempawah selama […]

  • Dewan Akan Kawal Program PLN Tuntaskan Masalah Listrik di Perbatasan Sintang

    Dewan Akan Kawal Program PLN Tuntaskan Masalah Listrik di Perbatasan Sintang

    • calendar_month Jum, 18 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Jimi Manopo meminta aliran listrik PLN bisa sampai ke daerah perbatasan Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang. Hal itu penting, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan bisa menikmati alirasn listrik dari PLN. Menurut Jimi Manopo, permohonan pengaliran listrik di daerah Ketungau yang terdiri atas Kecamatan […]

  • Ironis, Pemukiman Penduduk Berstatus Kawasan Hutan

    Ironis, Pemukiman Penduduk Berstatus Kawasan Hutan

    • calendar_month Rab, 9 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemukiman penduduk di beberapa desa di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, berstatus kawasan hutan. Akibatnya, bercocok tanam di tanah sendiri pun menjadi suatu pelanggaran hukum. “Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, jika tidak boleh bercocok tanam di lahannya sendiri,” kata Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan, kemarin. Penetapan kawasan hutan di Kecamatan Ambalau yang dilakukan Pemerintah Pusat […]

expand_less