Bupati Erlina Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah Usai Terima LHP BPK RI

LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh regulasi usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (13/1/2026).

Penyerahan LHP tersebut digelar di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Barat. Dalam kesempatan itu, Erlina didaulat menyampaikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah.

Bupati Erlina menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dinilainya sebagai wujud nyata komitmen BPK RI dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen BPK RI dalam menjalankan amanat undang-undang, sekaligus menjadi sinergi yang positif antara pemeriksa keuangan negara dan pemerintah daerah,” ujar Bupati Erlina.

Menurut Bupati Erlina, LHP hasil pemeriksaan kepatuhan tidak sekadar laporan administratif, melainkan dokumen strategis yang memberikan gambaran riil pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan tersebut, kata Bupati Erlina, menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Melalui pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, kepala daerah memperoleh gambaran jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan, termasuk potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Bupati Erlina.

Bupati Erlina juga menilai rekomendasi BPK RI bersifat tidak hanya korektif, tetapi prospektif dan visioner, khususnya dalam mendorong sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

“Rekomendasi tersebut akan saya jadikan bahan evaluasi mendalam serta pijakan konkret dalam menyusun kebijakan fiskal daerah ke depan,” tegas Bupati Erlina.

Menutup sambutannya, Bupati Erlina memastikan seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius melalui langkah perbaikan yang terukur, penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

“Saya yakin, dengan sinergi yang baik antara BPK dan pemerintah daerah, tata kelola keuangan daerah yang sehat dan patuh regulasi dapat terwujud, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Bupati Erlina.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah Ismail, serta pihak terkait lainnya. (Dex)