Breaking News
light_mode
OPD

BPP Sintang Kembali Usulkan Pembangunan PLBN Sungai Kelik

  • calendar_month Sel, 8 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang akan tetap memperjuangkan pembangunan Pos Lintas Batas Negera (PLBN) Sungai Kelik.

“Seharusnya rencana pembangunan PLBN kita ini, menurut Inpres nomor 1 tahun 2019 itu dibangun pada periode lima tahun lalu, yakni 2019-2024. Tapi tidak jadi, karena pandemi Covid-19 sehingga seluruh pembangunan ditunda,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang, Zulkarnain ketika ditemui Lensakalbar.co.id di ruang kerjanya, Rabu (8/10/2024).

Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2019 itu, kata Zulkarnain, ada 11 Pos Lintas Batas Negera (PLBN) yang menjadi prioritas nasional, salah satunya adalah PLBN Sungai Kelik.

“Jadi, dari 11 itu hanya Sintang yang belum terbangun. Nah tentu ini kita perjuangkan lah agar pemerintah pusat dapat membangun PLBN Sungai Kelik,” ujar Zilkarnain.

Walau demikian, Zulkarnain memastikan bahwa instansi yang dipimpinnya ini telah kembali mengusulkan PLBN Sungai Kelik untuk dibangun.

“Sejak 2023 lalu, sudah kami usulkan kembali untuk dibangun. Alhamdulillah, saat ini sudah masuk dalam rencana induk (Renduk) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI pada 2029 mendatang,” ungkap Zulkarnain.

“Secara teknis semua dokumen pembangunan sudah ada. Sudah lengkap. Cuma kendala kemarin kita adalah covid, sehingga harus mengusulkan kembali,” tambahnya.

Dengan diusulkannya kembali pembangunan PLBN Sungai Kelik ini, menurut Zulkarnain, ada beberapa dokumen yang harus dikerjakan kembali.

“Contohnya pinjam pakai lahan, itu harus diperbarui lagi atau diperpanjang. Kemudian DED-nya harus kita review kembali, karena harga satuan barang dari 2019 sampai 2024 ini tidaklah sama,” jelas Zulkarnain.

Selain itu, kata Zulkarnain, pemerintah daerah juga sudah membentuk Tim Percepatan Pembangunan PLBN Sungai Kelik, yang mana tim ini diketuai oleh Sekda Sintang.

“Tim ini sudah terbentuk. Karena kalau kami sendiri bekerja dorongannya kurang kuat. Contoh waktu kami pertemuan di bogor beberapa waktu lalu, pak Sekda kembali menyuarakan PLBN. Hasilnya, kita sudah diundang secara khusus sekarang, karena hanya Sintang yang belum terbangun PLBN-nya. Artinya, ada sinyal dari BNPP, dan tentunya ini berkat tim percepatan tadi yang tidak hentinya mengusulkan pembangunan PLBN Sunhai Kelik,” pungkas Zulkarnain. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tidak Omong Kosong, Kejari Sintang Geledah Rumdin dan Ruang Kepsek SDLB

    Tidak Omong Kosong, Kejari Sintang Geledah Rumdin dan Ruang Kepsek SDLB

    • calendar_month Jum, 21 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Janji Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Syahnan Tanjung akan mengumumkan ke publik terkait dugaan korupsi dana BOS yang melibatkan  oknum kepala sekolah. Ternyata tidak hanya omong kosong. Pasalnya, Jumat (21/12/2018) sekitar pukul 09.30 WIB, Tim Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Sintang menggeledah ruang Kepala Sekolah SDLB Sintang, Rumah Dinas (Rumdin), dan perpustakaan. Hanya […]

  • Bupati Erlina Lantik Tiga Pejabat Eselon II

    Bupati Erlina Lantik Tiga Pejabat Eselon II

    • calendar_month Kam, 17 Apr 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Kamis (17/4/2025). Mereka adalah Firdaus sebagai Inspektur Daerah, Yet Ellyana Mussa sebagai Asisten Tata Praja Setda, dan Maspupah sebagai Sekretaris DPRD Mempawah. Dalam sambutannya, Bupati Erlina menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah […]

  • Soal Polemik SMKN 1 Ambalau, Sandan Harap Pemprov Berikan Solusi Tepat

    Soal Polemik SMKN 1 Ambalau, Sandan Harap Pemprov Berikan Solusi Tepat

    • calendar_month Sen, 14 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan mengharapkan adanya solusi bagi masyarakat Kecamatan Ambalau terkait polemik pembangunan Sekolah Menegah Kejuruan  (SMK) Negeri 1 Amabalau. “Terkait SMKN 1 di Ambalau itu, tentu bukan menjadi kewenangan kita di daerah, tapi kewenangannya pemerintah provinsi. Jadi kita mau ngomong pun, ya nanti kita […]

  • 3.315 Hektar Lahan Kalbar Terbakar, Pemprov Keluarkan Pergub 39/2019 Tentang Karhutla

    3.315 Hektar Lahan Kalbar Terbakar, Pemprov Keluarkan Pergub 39/2019 Tentang Karhutla

    • calendar_month Jum, 30 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Terhitung sejak Januari hingga Juli 2019, Provinsi Kalimantan Barat menduduki posisi ke 7 bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Luas lahan yang terbakar mencapai 3.315 hektar. Sementara, berdasarkan data pemerintah pusat (Pempus) tercatat luas lahan yang terbakar mencapai sebesar 135.479 hektar. “Inilah data rill Karhutla secara nasional. Kalbar ada di posisi ke 7 […]

  • Jaga dan Lindungi Data Pribadi

    Jaga dan Lindungi Data Pribadi

    • calendar_month Sen, 19 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, agar menjaga dan melindungi data pribadinya. Hal ini dikarenakan data pribadi saat ini merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi dengan baik dan sangat rahasia. Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan, […]

  • Teken Nota Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran, Bupati Harap Sinergitas Pemerintah dan BP2MI Berjalan dengan Baik

    Teken Nota Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran, Bupati Harap Sinergitas Pemerintah dan BP2MI Berjalan dengan Baik

    • calendar_month Sel, 15 Nov 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina berharap sinergitas pemerintah daerah dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terbangun dan berjalan dengan baik. Perihal tersebut penting untuk dillakukan, karena kata Bupati Erlina, setakat ini masih banyak ditemukan jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non procedural atau tidak resmi. “Jadi, sinergitas antar lembaga pemerintah belum […]

expand_less