Breaking News
light_mode

APBD-P 2021 Mempawah Defisit Rp 88, 883 Miliar

  • calendar_month Sen, 27 Sep 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Mempawah sedang membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Penyampaian Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan nota keuangan itu dibacakan Bupati Mempawah, Hj Erlina dalam sidang paripruna dewan, Senin (27/9/2021).

Di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Mempawah, Bupati Erlina memaparkan pokok-pokok rencana perubahan APBD 2021 Kabupaten Mempawah. Dimulai dari sektor pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 1,003 triliun.

“Pendapatan bersumber dari PAD Rp 100,027 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp 44,220 miliar, retribusi daerah Rp 6,271 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 4,249 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 45,285 miliar,” jelas Erlina.

Kemudian, tambah Erlina, anggaran pendapatan transfer Rp 868,275 miliar yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp 799,993 miliar, pendapatan transfer antar daerah Rp 68,281 miliar.

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditarget sebesar Rp 34,989 miliar,” katanya.

Sektor belanja, ungkap Erlina, diperkirakan sebesar Rp 1,092 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp 770,342 miliar, belanja modal Rp 180,870 miliar, belanja tak terduga Rp 10,378 miliar dan belanja transfer Rp 130,583 miliar.

“Belanja operasional sebesar Rp 770,342 miliar. Terdiri dari belanja pegawai Rp 458,548 miliar. Keperuntukannya, membayar gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) serta belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH,” bebernya.

Berikutnya, masih menurut Erlina, belanja barang dan jasa Rp 294,453 miliar terdiri atas belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas serta belanja untuk diberikan kepada pihak ketiga.

“Untuk belanja hibah dianggarkan Rp 15,972 miliar terdiri dari hibah uang dan barang kepada badan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan dan belanja hibah bantuan keuangan bagi partai politik,” ucapnya.

Masih dari sektor belanja, Bupati Erlina mengatakan pihaknya juga mengalokasikan belanja bantuan sosial (bansos) Rp 1,368 miliar yang akan diberikan kepada individu. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Raih Peringkat Tiga BKN Award

    Pemkot Raih Peringkat Tiga BKN Award

    • calendar_month Sen, 29 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Peringkat III atas capaian dalam penilaian kompetensi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Yuni Rosdiah menerangkan, BKN menganugerahkan beberapa kategori penilaian seperti pengawasan, kompetensi dan lainnya. […]

  • Sedekah Bumi, Dandim 0736/Batang Ajak Jaga Keutuhan NKRI

    Sedekah Bumi, Dandim 0736/Batang Ajak Jaga Keutuhan NKRI

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komandan Kodim (Dandim) 0736/Batang Letkol Kav.Henri Rudi Judianto Napitupulu, Rabu (19/09/2018) menghadiri Pengajian Umum Bersama Masyarakat dan TNI  Oleh KH.Sabilal Rosyad dari Pekalongan dalam rangka sedekah bumi di Desa Sukomangli Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang didapatkan masyarakat dan dalam acara tersebut […]

  • Sekolah Tatap Muka di Sintang Dimulai Juli, Kadisdikbud Sarankan Ada Satgas Covid-19 Standby di Sekolah
    OPD

    Sekolah Tatap Muka di Sintang Dimulai Juli, Kadisdikbud Sarankan Ada Satgas Covid-19 Standby di Sekolah

    • calendar_month Rab, 16 Jun 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sintang bersiap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat. “Hari ini kita sudah melakukan rapat. Hasil dari rapat ini akan kami dulu kepada Bupati Sintang untuk mendapatkan ijin melaksanakan proses belajar tatap muka terbatas bagi […]

  • Agus Jaya: Hukum Adat Dayak U’ud Danum Tidak untuk Dikomersilkan!

    Agus Jaya: Hukum Adat Dayak U’ud Danum Tidak untuk Dikomersilkan!

    • calendar_month Sab, 1 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Keberadaan masyarakat hukum adat akhir-akhir ini menjadi marak dan menarik diperbincangan oleh semua orang baik secara nasional maupun lokal. Padahal, pengakuan tentang keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat telah jelas dan tercantum dalam konstitusi baik dalam UUD 45 Pasal 18 B ayat (2), ataupun Ketetapan–Ketetapan MPR, terlebih UUPA No 5 Tahun 1960 pasal […]

  • Cukup Jakarta dan Pontianak, Sintang Tetap Aman dan Kondusif

    Cukup Jakarta dan Pontianak, Sintang Tetap Aman dan Kondusif

    • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sintang menggelar konferensi pers di Aula Mapolres Sintang, Jumat (24/5/2019). Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sintang, Kapolres, Dandim 1205/Stg, Kejari Sintang, MUI Sintang, FKUB, MABM, DAD, Puspawaja, dan Romo Paroki Kristus Raja Sintang. Secara bersama -sama semua pihak elemen bangsa tersebut membahas situasi dan kondisi terkini pasca hasil […]

  • BPJS dan Kejari Sintang Teken PKS
    OPD

    BPJS dan Kejari Sintang Teken PKS

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebagai wujud dari upaya menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Sintang kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sintang. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan sekaligus penandatangan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri […]

expand_less