Kantor Camat Sepauk Kekurangan Pegawai
- calendar_month Rab, 6 Sep 2017
- comment 0 komentar
Ilustrasi
LensaKalbar – Kantor Camat Sepauk sangat membutuhkan tambahan pegawai. Lantaran yang ada saat ini belum sebanding dengan beban pelayanan dan luas wilayah.
“Masalah kekurangan pegawai ini sudah kita sampaikan ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Sintang,” kata Cinghan, Camat Sepauk, kemarin.
Cinghan mengungkapkan, jumlah pegawai di Kantor Camat Sepauk 20 orang. Akhir 2017 berkurang lagi seiring Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sepauk yang memasuki masa purnatugas.
Untuk mengatasi kekurangan pegawai ini, Mantan Sekretaris Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Sintang ini berinisiatif menarik Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pegawai Kantor Camat Sepauk.
“Enam Sekdes ditarik ke kecamatan untuk menutupi kekurangan pegawai. Tetapi belum juga mencukupi,” ungkap Cinghan.
Persoalan yang dialami Sepauk ternyata menyeluruh di 14 Kantor Camat di Sintang. Tidak ada yang jumlah pegawainya ideal. Pemkab Sintang pun tidak bisa berbuat banyak sekali meminta ASN di Kantor Camat supaya lebih optimal bekerja.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kabupaten Sintang, Palentinus menjelaskan, penambahan pegawai tidak bisa dilakukan. Lantaran Pemerintah Pusat (Pempus) belum mencabut penghentian sementara (moratorium) penerimaan CASN.
Sebagai sentra pelayanan bagi masyarakat, kata Palentinus, Kantor Camat memang perlu didukung jumlah pegawai memadai. Untuk mengatasi kekurangan pegawai, memang bisa dimungkinkan dengan menarik Sekdes.
“Tetapi perlu mekanisme untuk menarik Sekdes ke Kantor Camat. Peretujuan pihak desa tetap diperlukan. Begitu pula dengan rekomendasi Camat yang mengajukan,” kata Palentinus.
Pemkab Sintang, tambah dia, bakal menyetujui penarikan tersebut, bila persyaratannya dipenuhi.
“Apalagi penambahan pegawai, sifatnya sudah mendesak. Demi kepentingan bersama dan masyarakat luas,” papar Palentinus.
Dia mengungkapkan, bukan hanya Kantor Camat yang kekurangan pegawai, di beberapa kecamatan juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan dan guru. Sudah diusulkan untuk penambahan, karena setiap tahun terus berkurang.
“Cuma kebijakan moratorium masih berjalan,” tutup Palentinus. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar