LensaKalbar – Mensinergiskan Eksekutif (Kepala Daerah) dengan Legislatif (DPRD) merupakan hal yang mutlak dilakukan Sekretaris DPRD (Sekwan). Termasuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.
“Terus terang saja, posisi Sekwan ada yang bilang kaki dua. Satu kaki sebagai stafnya Bupati, satunya lagi secara operasional bekerja pada Pimpinan Dewan,” kata Abdurrani, Sekwan Sintang, ketika ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (4/5/2019).
Kendati bekerja pada Pimpinan DPRD, lanjut dia, secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
Supaya dapat mensinergiskan Legislatif dengan Eksekutif tersebut, Abdurrani pun mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Asosiasi Sekwan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) di Yogyakarta selama empat hari sejak 25 April 2019.
Rakernas dan Seminar Asdeksi ini dibuka Bupati Sleman dan dihadiri sekitar 1.200 peserta dari seluruh Indonesia. “Ada beberapa narasumber. Salah seorang di antaranya Kasubdit Penyelidikan Kejagung, Sugeng Riyanta yang dilantik menjadi Kajari Jakarta Pusat pada 29 April lalu,” ungkapnya.
Narasumber lainnya, lanjut Abdurranj, dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyampaikan materi tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi.
Selain menghadirkan beberapa narasumber yang menyampaikan materi seputar peningkatan kapasitas keilmuan Sekwan, ungkap Abdurrani, dalam kegiatan itu juga membahas program-program Asdeksi.
Program-program tersebut, jelas Abdurrani, tidak lepas dari koridor memfasilitasi atau menjembatani Legislatif dengan Eksekutif.
“Contohnya, bagaimana program setelah Pileg (Pemilihan Legislatif). Nanti kan ada hal-hal baru yang perlu aturan-aturan dengan fungsi Sekwan yang perlu diketahui,” ungkapnya.
Hasil Rakernas dan Seminar Asdeksi ini, lanjut Abdurrani, dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas. “Karena ini kan ada beberapa program Asdeksi, kemudian rekomendasi yang disampaikan,” tutupnya. (Dex)
