Dua Tahun Berturut-turut SPP Sintang Berkutat di Zona Merah

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus dipacu agar memperbaiki Standar Pelayanan Publik (SPP). Pasalnya sudah dua tahun berturut-turut masih berkutat di zona merah.

Langkah utama yang harus dilakukan Pemkab Sintang adalah dengan intens melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, bagaimana agar SPP tersebut dapat diperbaiki, sehingga target penilaian di 2019 ini masuk zona hijau.

Olehkarenanya, Senin (22/4/2019) Pemda Sintang mengundang Ombudsman untuk memberikan sosialisasi dan melakukan penilaian sementara (pra penilaian) terhadap 6 OPD seperti, Dinsos, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, Disnakertrans, dan Diseperindagkop dan UKM.

“Dari pra penilaian 6 OPD,  tiga sudah hijau dan toga lagi kuning mengarah hijau. Ini luar biasa, saya berterimakasi kepada kepala OPD dan jajarannya. Mereka betul-betul memperbaiki SPP ini,” ungkap  Sekda Sintang, Yosepha Hasna usai sosialiasi dan pendampingan keputusan standar pelayanan publik seusai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di Lingkungan Pemkab Sintang tahun 2019.

Sekda berharap saat penilaian yang akan dilakukan Ombudsman Kalbar pada pertengahan tahun mendatang, hasilnya bisa bagus semua, dan Sintang masuk zona hijau sesuai ditargetkan yang diharapkan.

“Saya juga sudah mengumpulkan dan mengarahkan semua OPD untuk menlengkapi semua media SPP.  Kita ingin semua OPD bisa melayani masyarakat dengan optimal, mekanisme yang jelas dan masyarakat dapat memahaminya,” katanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, Sintang memang dua kali masuk zona merah, yakni 2017 dan 2018. Maka dari itu, pihaknya mengadakan sosialisasi tentang Kepatuhan Pelayanan Publik dan Pendampingan tersebut, agar penilaian tahun 2019 dapat diperbaiki.

“Kami tadi turun ke 6 OPD, kita temukan tiga hijau dan tiga kuning yang mengarah ke hijau. Itu sudah sangat luar biasa, kita berterimakasih kepada Bupati, Wakil dan Sekda yang sudah berusaha keras bagaimana cara untuk mewujudkan penilanaian yang baik dalam rangka mewujudkan kepatuhan SPP,” ujarnya.

Adapun tiga OPD yang mendapat nilai hijau di pra penilaian ini, diantaranya Dinsos, Disdukcapil dan Disdikbud, sementara kuning mengarah ke hijau, Dinkes, Disnarkertrans dan Disperindagkop UKM.

“Mudahan saja nanti saat penilaian yang akan kita lakukan di pertengahan tahun ini, semuanya menjadi hijau tak hanya 6 OPD itu, tapi semuanya. Masih ada satu atau 2 bulan untuk memperbaikinya,” harapnya. (Dex)