Harus Holistik-Tematik

LensaKalbar – MEMASUKI tahun kedua komitmen global atau Millennium Development Goal’s (MDGs), pembangunan harus berkelanjutan didasarkan pada perencanaan yang holistik-tematik atau menyeluruh.

“Perencanaan harus terintegrasi dan holistik atau menunjuk kepada lokasi tertentu,” kata dr. Jarot Winarno M.Med.Ph, Bupati Sintang, usai meresmikan 14 proyek pembangunan, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM, Senin (21/8).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, tambah dia, dituntut untuk mengejar semua pembangunan yang sempat gagal.

“Misalnya Puskesmas yang gagal dididirikan di tempat yang jauh, harus segera diatasi, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut,” jelas Jarot.

Melalui realisasi pembangunan yang merujuk pada lokasi tertentu tersebut, kata Jarot, instansi terkait juga dapat meningkatkan program preventif dan promotif kesehatan. “Sehingga bisa menekan angka kematian ibu melahirkan,” ucapnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sintang, kata Jarot, sudah jelas bahwa arah pembangunan dilakukan mewujudkan masyarakat Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera didukung tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Jarot mengatakan, Nawacita Presiden Jokowi diterjemahkan ke dalam enam program penggerak utama di Kabupaten Sintang, yakni membangun dari pinggiran, mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur, memberikan percepatan akses listrik masuk desa, industri hilir produk, penataan daerah, serta reformasi birokrasi.

“Kita ingin semuanya dikerjakan oleh birokrasi yang bersih. Kalau kita kerjakan bersama-sama, maka pembangunan proyek yang lainnya akan tercapai sesuai dengan program perencanaan pembangunan tersebut,” jelas Jarot.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Riduan Kristian P Manik mengatakan, tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya merupakan penjabaran visi dan sasaran strategis yang hendak dicapai untuk mencapai Sasaran Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Wujudnya, menyelenggarakaan infrastruktur dengan tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong, guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Setelah mencapai MDG’s 2015, kata Riduan, targetnya memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh.

“Di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum seratus persen, mengurangi kawasan kumuh hingga nol persen, dan menyediakan akses sanitasi layak seratus persen untuk masyarakat Indonesia,” papar Riduan.

Target tersebut, tambah dia, lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Tekad Ditjen Cipta Karya, kata Riduan, bekerja bukan sekedar business as usual, tetapi perlu dilakukan perbaikan, baik dari segi fungsi, teknis, kualitas, administrasi, maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. (Dex)