Breaking News
light_mode

Jalan Hancur Bikin Harga Bapokting Membumbung

  • calendar_month Ming, 20 Mei 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Untuk mencapai Ibukota Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, warga Desa Tanjung Harapan harus menempuh jarak 27 Kilometer. Medannya sangat berat, apalagi di musim hujan.

“Jalan masih hancur,” kata Kepala Desa (Kades) Tanjung Harapan, Dadang mengawali cerita ketika bertemu wartawan, Minggu (20/5).

Dadang mengungkapkan, Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu kampung di perhuluan Kabupaten Sintang, berbatasan dengan Kecamatan Ambalau.

Untuk sampai ke Ibukota Kabupaten Sintang, setidaknga membutuhkan perjalanan sehari penuh melalui jalur Sungai Melawi dengan hadangan riam yang siap mengandaskan perahu.

Selama ini warga hanya mengandalkan transportasi sungai, sebab kalau menggunakan jalur darat, untuk sampai ke Ibukota Kecamatan Serawai saja sangat sulit.

“Dengan jalan kering saja, membutuhkan waktu hampir dua jam ke ibukota kecamatan,” ungkap Dadang.

Buruknya akses ini menyebabkan harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) di Desa Tanjung Harapan sangat tinggi, jauh dari harapan. Untuk Elpiji 3 Kilogram saja bisa mencapai Rp45 Ribu per tabung.

Tinggi harga Bapokting ini lebih karena besarnya biaya distribusi dan warga Desa Tanjung Harapan tidak bisa berbuat apa-apa atas keadaan tersebut.

“Semua harus diangkut lewat sungai,” kata Dadang.

Tidak mengherankan bila harga ayam potong di Desa Tanjung Harapan bisa mencapai Rp60 Ribu per Kilogram. Masyarakat dipaksa memaklumi, karena biaya angkut pakan ternak yang harus didatangkan dari kota, sangat mahal.

Menurut Dadang, apabila jalur dari dari dan ke Desa Tanjung Harapan ini sudah baik, niscaya harga-harga Bapokting bisa lebih murah. Lantarab ongkos distribusi bisa ditekan.

Kini jalan bagus tersebut masih sebatas harapan. Kondisi empat jembatannya saja sangat memprihatinkan. Paling parah dua jembatan yang menghubungkan Desa Tanjung Harapan ke Ibukota Kecamatan Serawai.

Dua jembatan tersebut, yakni di Sungai Nyangai dan Nalai. Kayu-kayunya sudah lapuk. “Bentang tiap jembatan sekira 20 meter,” rinci Dadang.

Sudahlah distribusi barangnya sangat mahal, harga jual komoditas karet sebagai pengasilan utama warga Desa Tanjung Harapan, sampai saat ini tidak kunjung membaik.

“Paling mahal Rp 5.500 per Kilogram,” kata Dadang.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi sangat berat karena harga barang terus melonjak. Pendapatan dan pengeluaran tidak sebanding.

“Semua sudah susah,” ucap Dadang. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puasa Momentum Ujian Kesabaran di Tengah Pandemi

    Puasa Momentum Ujian Kesabaran di Tengah Pandemi

    • calendar_month Sel, 13 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Puasa Ramadan menjadi momentum menguji kesabaran umat Islam dalam menghadapi pandemi Covid-19. Betapa tidak, hampir semua aspek kehidupan terdampak akibat pandemi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa ketaatan beribadah menjadi bagian dari nilai kesabaran manusia. Selain itu, kesabaran juga tidak terlepas dari bagaimana menghadapi musibah dari Tuhan seperti halnya pandemi Covid-19. […]

  • Askiman : Manajerial Koperasi Lemah

    Askiman : Manajerial Koperasi Lemah

    • calendar_month Sen, 20 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Persoalan perkoperasian di Kabupaten Sintang cukup krusial, khususnya yang bermitra dengan perus ahaan perkebunan kelapa sawit. Lantaran berkaitan dengan kinerjanya. “Koperasi kita lemah dari sisi manajerialnya,” kata Askiman, Wakil Bupati Sintang, ketika membuka Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi, kemarin. Askiman mencontohkan, lemahnya kinerja koperasi yang bermitra dengan perkebunan di tingkat desa. Beberapa permasalahannya terlihat […]

  • PDAM Akan Gratiskan Tagihan MBR dan Sosial

    PDAM Akan Gratiskan Tagihan MBR dan Sosial

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebagai upaya menangani persoalan sosial akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan membebaskan tagihan PDAM bagi tarif golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sosial. Sedangkan tarif golongan menengah, tagihan pemakaian air leding mendapat potongan 30 persen. Golongan tarif sosial seperti rumah ibadah. “Rencana ini akan kita berlakukan selama tiga […]

  • Dana Desa Tak Mungkin Selesaikan 52 Indikator Desa Mandiri

    Dana Desa Tak Mungkin Selesaikan 52 Indikator Desa Mandiri

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri tidak hanya mesti mengandalkan dana desa, karena tidak akan dapat memenuhi 52 idikatornya. “Jangan berharap dengan dana desa, itu tidak mungkin. Saya sudah hitung dengan 52 indikator 1 Desa sangat tertinggal bisa menjadi Desa Mandiri ketika investasi di situ diperlukan antara Rp20 sampai 40 miliar, sementara […]

  • DPRD Sintang Dorong Sinergi Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam Pembangunan

    DPRD Sintang Dorong Sinergi Pusat, Provinsi, dan Daerah dalam Pembangunan

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Agung Gumiwang, menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengangkat tema pemerataan pembangunan. Menurut Agung Gumiwang, tema pembangunan infrastruktur yang merata tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan koordinasi yang kuat […]

  • Dukung BNN Pontianak Menuju WBK dan WBBM

    Dukung BNN Pontianak Menuju WBK dan WBBM

    • calendar_month Kam, 15 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh dicanangkannya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sebagai bentuk komitmen BNN Kota Pontianak dalam meningkatkan pelayanannya. “Saya mengapresiasi apabila BNN Kota Pontianak […]

expand_less