Mensos Gus Ipul: Tak Ada Lagi Data Asal-Asalan, Bansos Harus Tepat Sasaran!

LensaKalbar – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak lagi mentolerir data kesejahteraan sosial yang tidak akurat. Sebab, menurutnya, akurasi data adalah kunci utama ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia.

“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, atau pindah. Karena itu, pemutakhiran tidak bisa berhenti. Ujung tombaknya ada di Puskesos, kader sosial, pendamping, hingga RT dan RW,” tegas Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf saat meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Rabu (22/10/2025).

Ia menekankan, pemerintah kini bergerak di bawah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data, dengan sistem Satu Data Indonesia. Seluruh data dari daerah dan kementerian akan diintegrasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Semua data harus terhubung agar bansos benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Kalau datanya salah, kebijakan pun meleset,” ujarnya.

Gus Ipul juga memuji langkah Pemerintah Kota Pontianak, yang dinilainya menjadi salah satu daerah paling sigap dalam memperkuat sistem data sosial di lapangan.

“Saya lihat langsung, tim di Pontianak bekerja dengan serius melayani masyarakat. Ini contoh nyata praktik baik yang akan kami replikasi di daerah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Sosial memperkuat basis data kesejahteraan sosial.

Ia menyebut data akurat bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi utama penyusunan program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Bantuan sosial itu tahap awal perlindungan dasar. Setelah itu, tugas kami di daerah mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi,” kata Edi.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemkot Pontianak dan Kemensos akan membuat penyaluran bantuan lebih cepat, tepat, dan terukur.

“Dengan satu basis data yang sama, program dari pusat dan daerah bisa saling menopang. Efeknya akan langsung dirasakan warga,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menyebutkan, layanan Puskesos di Pontianak kini bertambah pesat. Dari semula hanya dua titik, kini menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan.

“Pendanaan bersumber dari APBD 2025. Dengan perluasan ini, kami ingin memperkuat koordinasi pusat dan daerah agar pemutakhiran data dan penyaluran bansos makin presisi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot juga telah mengalokasikan tambahan anggaran operasional bagi petugas Puskesos sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kerja lapangan. (prokopim/LK1)