31 Km Ruas Balai Karangan–Sintang Terdampak Penundaan Anggaran Pusat
- calendar_month Sel, 3 Jun 2025
- comment 0 komentar
Zulkarnaen, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang.
LensaKalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Zulkarnaen, menyatakan bahwa pembangunan fisik di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang tidak terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
Meskipun sejumlah program mengalami penyesuaian, sebagian besar proyek pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau kita lihat, kegiatan pembangunan fisik di kawasan perbatasan kayaknya tidak terlalu terdampak dengan efisiensi ini. Cuma ada kegiatan-kegiatan dari pusat yang terdampak efisiensi,” ungkap Zulkarnaen saat ditemui Lensakalbar.co.id di ruang kerjanya, kemarin.
Salah satu proyek yang terdampak adalah pembangunan jalan strategis nasional, khususnya ruas Balai Karangan – Sintang sepanjang kurang lebih 31 kilometer.
Menurut Zulkarnaen, proyek ini sebenarnya sudah memiliki anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, saat ini anggaran tersebut masih berstatus “ditandai bintang”, yang berarti belum dapat direalisasikan karena menunggu persetujuan lanjutan atau efisiensi anggaran.
“Contohnya jalan strategis nasional. Sekarang ada ruas Balai Karangan – Sintang sepanjang 31 kilometer. Sebenarnya anggarannya sudah ada di Kementerian PUPR, cuma ditandai bintang,” ungkap Zulkarnanen.
Zulkarnaen menjelaskan bahwa secara teknis, badan jalan di ruas tersebut sudah tersedia, sehingga jika proyek ini bisa dijalankan, maka kualitas jalan akan jauh lebih baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar, khususnya dari segi konektivitas dan aksesibilitas.
“Kalau anggarannya itu bisa dikerjakan, maka 31 kilometer itu akan bagus, karena badan jalannya sudah ada semua. Kalau kita mampu memperbaiki 31 kilometer itu, kita enak sekali jalannya,” kata Zulkaranen.
Lebih lanjut, Zulkarnaen berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan anggaran tersebut agar proses pembangunan di daerah perbatasan bisa terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat setempat.
“Infrastruktur yang memadai di kawasan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kedaulatan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” pungkas Zulkarnaen. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar