Breaking News
light_mode

UU Desa Nomor 6 Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

  • calendar_month Sen, 27 Feb 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Implementasi atas Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan telah memberikan manfaat yang siginifikan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik dan efektif, khususnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ihwal ini diungkapkan Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi ketika membuka secara resmi Rakor dan Dialog Umum Tentang Koordinasi APH dan APIP dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah di Aula Balairung Setia, Senin (27/2/2023).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka 9 tahun Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tujuannya, kata Wabup Pagi, guna mensinergikan dan mensinkronkan pelaksanaan pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan desa dapat benar- benar terlaksana sesuai peraturan perundang- undangan serta taat hukum.

“Kami harap pelaksanaan pemerintahan desa yang terintegrasi dengan APIP dan APH dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” ungkap Wabup Pagi.

Olehlarenanya, lanjut Wabup Pagi, keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut mesti dioptimalkan dengan baik dan selaras dengan aturan yang telah diterbitkan.

“Semoga kegiatan ini menjadi motivasi bagi pemdes, dan melahirkan strategi baru demi kemajuan desa di Kabupaten Mempawah,” kata Wabup Pagi berharap.

Di kesempatan tersebut, Wabup Pagi minta semua pihak, baik itu kepala desa, BPBD, dan masyarakat desa untuk terus membangun musyawarah mufakat. “Dan sejumlah pihak terkait untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan secara bertahap kepada seluruh elemen pemerintahan desa,” pungkas Wabup Pagi. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perhatian! Pejabat Harus Sudah Laporkan Hartanya Sebelum 31 Maret

    Perhatian! Pejabat Harus Sudah Laporkan Hartanya Sebelum 31 Maret

    • calendar_month Sen, 19 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 harus sudah diserahkan sebelum 31 Maret. Bagi pejabat di Kabupaten Mempawah yang mangkir, siap-siap saja menerima sanksi administrasi. “Berdasarkan aturan, setiap penyelenggara negara bersedia diperiksa kekayaannya. Baik sebelum, selama, dan sesudah menjabat,” ingat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mempawah, Gusti Ramlana, ketika membuka Sosialisasi e-Filling LHKPN 2018, kemarin. Ramlana […]

  • Satpol PP Sintang Buka Laporan Online
    OPD

    Satpol PP Sintang Buka Laporan Online

    • calendar_month Kam, 16 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengumumkan inisiatif terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan gangguan di lingkungan mereka. Melalui kolaborasi dengan program Sitibum Gakda, masyarakat Kabupaten Sintang dapat membuat laporan melalui situs web satpolpp.sintang.go.id, yang dirancang untuk memberikan pelayanan respon cepat. “Kami ingin memberikan solusi yang responsif bagi masyarakat Sintang. […]

  • CT Scan 128 Slice Kado Istimewa RSUD SSMA

    CT Scan 128 Slice Kado Istimewa RSUD SSMA

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Delapan tahun usia Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak sejak berdirinya tahun 2012 lalu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh jajaran RSUD SSMA menjadikan momentum itu untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Peningkatan pelayanan rumah sakit menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Di hari ulang tahun yang ke […]

  • Bayar Pajak dan Retribusi Lewat Aplikasi ePonti

    Bayar Pajak dan Retribusi Lewat Aplikasi ePonti

    • calendar_month Sen, 25 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebagai kota perdagangan dan jasa, salah satu penunjang ekonomi Kota Pontianak adalah retribusi daerah, yang kemudian diolah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak upaya yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD, salah satunya dengan melibatkan teknologi. Seperti dengan diluncurkannya Aplikasi Elektronik PAD Online Terintegrasi (ePonti), sebuah platform digital yang terintegrasi bagi pembayar dan […]

  • Asisten 1 Lantik 3 Kades

    Asisten 1 Lantik 3 Kades

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mewakili Bupati Sintang, Jarot Winarno melantik 3 kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2024 dan pengesahan perpanjangan masa jabatan kepala desa hasil Pilkades serentak tahun 2021 masa jabatan 2021-2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Praja, Rabu […]

  • Kapolda Pastikan Penegakan Hukum PETI Tetap Jalan, Jarot: Sintang Harus Zero Merkuri!

    Kapolda Pastikan Penegakan Hukum PETI Tetap Jalan, Jarot: Sintang Harus Zero Merkuri!

    • calendar_month Sel, 18 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dihadapan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Pekerja Tambang Emas Kabupaten Sintang. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengaku, Jumat (14/12/2018) lalu, telah bertemu langsung dengan Gubernur dan Kapolda Kalbar. Pertemuan itupun tidak lain membahas persoalan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Sintang. Gubernur Kalbar dengan tegasnya meminta cepat Kabupaten Sintang untuk memproses itu. […]

expand_less