Bupati Ungkap Penyebab Angka Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Turunnya Stunting

LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan penyebab dan langkah startegis yang diambil pemerintahannya pada penanganan angka kemiskinan dan stunting di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy.

“Angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan sebesar 0,85 poin pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan angka stunting menurun sebesar 19,5 poin di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021,” ungkap Bupati Jarot ketika menghadiri Road Show Daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy di Command Center Kabupaten Sintang, Kantor Bupati Sintang, Selasa (14/2/2023).

Upaya menekan angka stunting terus dilakukan pemerintah daerah, salah satunya kata Bupati Jarot, dengan memaksimalkan percepatan Open Defecation F ree atau ODF pada tiap desa.

“Sintang mampu menekan angka stunting dalam 2 tahun terakhir karena mengoptimalkan dan memaksimalkan ODF tiap desa. Langkah strategis ini gencar kami lakukan,” ungkap Bupati Jarot.

Sedangkan kemiskinan ekstrem meningkat, disebabkan musibah banjir di akhir tahun 2021 maupun 2022 yang berdampak pada turunnya harga komoditi sawit dan karet. Kemudian ditambah dengan kondisi pandemi Covid -19.

Walau demikian, Bupati Jarot menegaskan, bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya dan berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Sejumlah langkah strategis akan kami ambil untuk menekan kedua persoalan ini,” pungkas Bupati Jarot.

Pada kegiatan tersebut, masing-masing kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat menyampaikan kondisi terbaru keadaan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem terbarunya.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menyampaikan bahwa fokus peningkatan status desa memiliki pengaruh besar dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kalbar.

“Kendala dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem adalah adanya miskomunikasi antara para aparatur yang terlibat. Hal ini akan segera diupayakan penanganannya,” kata Gubernur Sutarmidji.

Sementara, Menko PMK RI, Muhadjir Effendy berharap pertemuan ini dapat memberikan solusi untuk berbagai kendala yang ada di daerah.

“Ini merupakan tindak lanjut pertemuan bersama pak Presiden beberapa waktu lalu. Pembahasan kita ini adalah 2 dari 8 program pokok yang harus di perhatikan oleh para kepala daerah. Tujuannya untuk koordinasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing kabupaten/kota untuk kemudian dicarikan solusi, termasuk melalui jejaring kementerian teknis, sehingga hasil pertemuan yang dilaksanakan ini dapat di implementasikan,” pungkasnya. (Dex)