Breaking News
light_mode

Turunkan Stunting, Pemkot Lakukan Intervensi Spesifik

  • calendar_month Rab, 19 Okt 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Upaya itu antara lain mulai dari sisi regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, tersusunnya rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota hingga kelurahan, sampai pada pembuatan sistem manajemen data stunting dalam bentuk digital.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, persoalan stunting pada balita mengindikasikan bahwa terjadinya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, di mana pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik.

“Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak, hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita,” ujarnya saat pemaparan komitmennya dalam Aksi Nyata Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Selain intervensi spesifik, lanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Intervensi sensitif yang dilakukan antara lain penanganan daerah rawan pangan, berupa pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi. Perbaikan sarana sanitasi dan rumah tak layak huni juga menjadi bagian penting dalam intervensi sensitif menurunkan angka stunting. Termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Keberhasilan pencegahan stunting hanya dapat dilakukan dengan kerja keras, inovasi dan dukungan dari semua pihak,” ungkap Edi.

Dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk program-program dengan  sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat, PKK, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, media massa hingga akademisi. Masalah stunting balita harus segera ditangani demi mewujudkan visi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.

Ia menyebut, mengacu pada araha Presiden RI yang dituangkan pada RPJMN 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada 2024.

“RPJMD Pemerintah Kota Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen pada tahun 2024,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina Soroti Tantangan Fiskal di HUT ke-69 Kalbar, Dorong Sinergi dan Inovasi Daerah

    Bupati Erlina Soroti Tantangan Fiskal di HUT ke-69 Kalbar, Dorong Sinergi dan Inovasi Daerah

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina menegaskan pentingnya sinergi pembangunan dan terobosan inovatif di tengah keterbatasan fiskal saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/1/2026). Menurut Bupati Erlina, tema HUT ke-69 Pemprov Kalbar “Bergerak Maju Bersama Membangun Kalimantan Barat Sejahtera” bukan hanya slogan, melainkan panggilan bagi seluruh […]

  • Mempawah Siap Uji Transparansi LKPD 2025

    Mempawah Siap Uji Transparansi LKPD 2025

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Aula Bima BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/1/2026). Entry meeting di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI ini menjadi penanda dimulainya proses audit atas pengelolaan APBD pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mempawah. Agenda tersebut sekaligus menjadi […]

  • Erlina Ria Norsan Resmi Dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kalbar, Siap Angkat Kerajinan Lokal ke Level Internasional!

    Erlina Ria Norsan Resmi Dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kalbar, Siap Angkat Kerajinan Lokal ke Level Internasional!

    • calendar_month Sen, 3 Mar 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelantikan Erlina Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Barat membawa angin segar bagi industri kerajinan daerah. Dengan visi yang kuat dan strategi berbasis digital, ia bertekad membawa produk khas Kalimantan Barat bersaing di pasar nasional hingga internasional. Kalimantan Barat dikenal dengan keindahan tenun khas Dayak, anyaman rotan, ukiran kayu, […]

  • Pendistribusian Logistik Pemilu Diyakini Aman

    Pendistribusian Logistik Pemilu Diyakini Aman

    • calendar_month Ming, 31 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pendistribusian logistik Pemilu 2019 diharapkan dapat segera dilakukan, mengingat waktu pelaksanaannya tinggal 16 hari lagi. Sebab, tahapan yang paling penting pada proses Pemilu adalah pemungutan suara. Pada saat itu, keberadaan logistik akan menjadi sangat vital. Olehkarenanya, kemanannya pun harus dipastikan. “Masalah keamanan nantinya akan di dampingi pihak kepolisian dan TNI, dan Bawaslu juga. […]

  • Jangan Jadikan Beras Penyumbang Inflasi

    Jangan Jadikan Beras Penyumbang Inflasi

    • calendar_month Sel, 10 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tahun 2020 mendatang, Dinas Pertanian Provinsi Kalbar diharapkan mampu menyediakan beras di Provinsi Kalbar agar tidak inflasi, sehingga beras Kalbar dapat mandiri dan swasembada beras. Ihwal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Ketahnan Pangan Prov Kalbar dengan tema “Ketahanan Pangan Berbasis Pangan Lokal untuk Mendukung Program […]

  • Dana Desa Tak Mungkin Selesaikan 52 Indikator Desa Mandiri

    Dana Desa Tak Mungkin Selesaikan 52 Indikator Desa Mandiri

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk mewujudkan suatu desa menjadi desa mandiri tidak hanya mesti mengandalkan dana desa, karena tidak akan dapat memenuhi 52 idikatornya. “Jangan berharap dengan dana desa, itu tidak mungkin. Saya sudah hitung dengan 52 indikator 1 Desa sangat tertinggal bisa menjadi Desa Mandiri ketika investasi di situ diperlukan antara Rp20 sampai 40 miliar, sementara […]

expand_less