Breaking News
light_mode

Melkianus Ingatkan Pemerintah untuk Perhatikan Pustu di Pedalaman Sintang

  • calendar_month Ming, 29 Mei 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Bangunan sejumlah Puskemas Pembantu (Pustu) yang menjadi andalan masyarakat dalam memeriksakan kesehatan di kawasan pedesaan, Kabupaten Sintang memprihatinkan dan tidak layak digunakan.

Sebagian besar bangunan layanan kesehatan itu kurang terawat. Bahkan ada yang sudah lapuk karena dimakan usia. Kondisi ini mendapat perhatian dari Legislatif yang meminta pemerintah daerah segera memperhatikan prasarana kesehatan tersebut.

“Kami minta kepada pemkab melalui instansi terkait agar bisa lebih memperhatikan kondisi infrastruktur pendukung di bidang kesehatan seperti pustu, khususnya yang ada di wilayah pelosok atau pedalaman di kabupaten ini,” kata Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Melkianus, Minggu (29/5/2022).

Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke daerah-daerah Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu masih ada beberapa bangunan pustu yang sudah tidak layak pakai dan harus segera direnovasi.

“Tentunya pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini, karena sudah lama bangunan ini berdiri. Jangan hanya bangunan Puskesmas yang megah, tapi pelayanan amburadul. Lebih baik Puskesmas Pembantu ini yang diperhatikan karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tengah masyarakat, terutama di daerah pelosok dan pedalaman,” kata Melkianus.

Melkianus menegaskan, perbaikan Pustu penting dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat yang ada di Bumi Senentang ini.

“Fasilitas pendukung kesehatan memang seharusnya diperbaiki dan menjadi layak bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, Pustu sebagai tempat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat keberadaannya harus, layak khususnya dari segi bangunan.

“Ini harus betul-betul diperhatikan, supaya masyarakat yang hendak datang berobat serta para petugas medis yang bertugas bisa sama-sama nyaman,” ulas Melkianus.

Tidak hanya itu, Menurut Melkianus, seyogyanya penanggungjawab Pustu adalah seorang bidan dan perawat tetapi kondisi saat ini ada beberapa Pustu hanya ada salah satu di antaranya saja. Tentunya ini harus diperhatikan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan.

“Ada Pustu di desa hanya ada perawat saja dan tidak ada bidannya, sementara di desa lain ada bidannya tapi tidak ada perawatnya hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga pelayanan di pelosok atau pedalaman bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan dan melancarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, kata Melkianus, Pustu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan puskesmas, dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah desa dan kelurahan pustu merupakan bagian integral dari puskesmas.

“Kami meminta pemerintah daerah segera menugaskan bidan dan perawat di setiap Pustu yang ada di daerah pelosok atau pedalaman sehingga pelayanan dapat dimaksimalkan, karena Pustu menjadi pilihan masyarakat satu-satunya yang bisa di jangkau oleh masyarakat,” pungkas Melkianus, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Binjai Hulu – Kecamatan Ketungau Hilir – Kecamatan Ketungau Tengah – Kecamatan Ketungau Hulu ini. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tetapkan Batas Wilayah

    Tetapkan Batas Wilayah

    • calendar_month Jum, 10 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus mengungkapkan bahwa penetapan batas wilayah bukan hanya memberikan dasar yang jelas untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga mempengaruhi distribusi sumber daya dan pengelolaan administrasi publik. “Artinya, kejelasan batas wilayah sangat penting dilakukan, supaya tidak menghambat pembangunan dan kebijakan pemerintah lainnya. Kita pernah mengalami kebijakan pemerintah […]

  • Kantor Desa Jungkat Diresmikan, Bupati Erlina Minta Tingkatkan Pelayanan Publik

    Kantor Desa Jungkat Diresmikan, Bupati Erlina Minta Tingkatkan Pelayanan Publik

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah Hj Erlina meresmikan Gedung Balai Desa Jungkat, Kecamatan Jungka, Selasa (24/9/2019). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita di halaman Kantor Desa Jungkat. Peresmian tersebut dihadiri oleh Camat Jongkat, Muspika Jongkat, Kepala Desa Jungkat, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dalam kesepampatan itu, Erlina mengatakan, pembangunan Gedung Balai Desa yang menggunakan APBDes […]

  • BPS Sintang Siapkan 700 Petugas Sensus Penduduk Manual

    BPS Sintang Siapkan 700 Petugas Sensus Penduduk Manual

    • calendar_month Kam, 20 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang menargetkan 8.000 kepala keluarga (KK) terdata di Sensus Penduduk 2020 secara online. Berdasarkan data, dari 90.000 kepala keluarga di Kabupaten Sintang. Yang sudah terdata di sistem Sensus Pendudul 2020 secara online baru 256 KK dengan status clean. “Ya, sampai 31 Maret 2020. Target kami ada 8.000 KK […]

  • Peserta MTQ Jaga Kesehatan

    Peserta MTQ Jaga Kesehatan

    • calendar_month Kam, 9 Des 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas keberangkatan rombongan Kafilah Kota Pontianak yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Sintang pada Sabtu (11/12/2021). Ada 17 cabang lomba MTQ yang akan diikuti oleh Kafilah Kota Pontianak. Kepada para peserta MTQ, ia memberikan semangat dan berharap semua peserta […]

  • RAPBD, KPK Ingatkan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

    RAPBD, KPK Ingatkan 14 Kabupaten/Kota di Kalbar Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Perwakilan Tim Korsupgah KPK RI, Tri Budi Rochmanto mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi di 8 fokus area antara lain, terkait perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. Ihwal tersebut sebagai […]

  • Sekda Ismail Minta Bawaslu Matangkan Pengawasan Pemilu 2024

    Sekda Ismail Minta Bawaslu Matangkan Pengawasan Pemilu 2024

    • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dinilai lebih berat, bila dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu. Karenanya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Mempawah diminta untuk mematangkan tiap langkah strategis dalam mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pesta demokrasi tersbesar di Indonesia. “Pemilu 2024 jauh lebih berat. Bila Pemilu 2019 Bawaslu hanya melakukan pengawasan pemilihan legislatif dan dan […]

expand_less