Breaking News
light_mode

Ketua Dewan Sebut Seluruh Desa di Wilayah Perbatasan Belum Ada Listrik

  • calendar_month Sab, 9 Jul 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengungkapkan bahwa sampai hari ini kondisi wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang masih tertinggal, terutama pada infrastruktur penerangan atau listrik.

“Hampir seluruh desa yang adi kawasan perbatasan khususnya Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu belum teraliri infrastruktur listrik,” ungkap Florensius Ronny ketika menjadi nara sumber dialog Forum Kalbar dengan tema “Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal” di TVRI Kalbar, Selasa (21/6/2022) lalu.

Kondisi inipun, lanjut Florensius Ronny, sudah terjadi sejak lama. Penyebabnya karena jarak yang jauh dari pusat kota ditambah lagi infrastruktur jalan dan jembatan yang hancur, dan minimnya pengadaan tiang dan kabel listrik untuk kawasan perbatasan itu.

“Penyebabnya mungkin jarak yang jauh dan kondisi infrastruktur jalan kita yang belum memadai,” kata Ketua Dewan Sintang ini.

Padahal, ungkap Florensius Ronny lagi, Kabupaten Sintang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Ringin. Tentunya infrastruktur ini bisa menjangkau hingga kawasan perbatasan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan, sebab belum adanya tiang ataupun kabel listrik yang terpasang di desa – desa perbatasan.

“Kita memiliki PLTU mungkin sumber listriknya bisa mencapai Ketungau Hulu, kecamatan paling ujung ini. Tapi untuk mewujudkannya perlu anggaran besar dari pemerintah pusat, terutama pada pengadaan tiang dan kabel listriknya agar bisa sampai mengaliri kawasan perbatasan Sintang ini,” beber Florensius Ronny.

Olehkarenanya, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, berharap pemerintah pusat (Pempus) melalui instansi terkaitnya seperti PLN agar dapat memperhatikan kondisi wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang. Hal ini penting, karena menjadi kebutuhan masyarakat sehari-harinya.

“Harapan besar kita kondisi penerangan untuk kawasan perbatasan diperhatikan lah ya. Karena kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah rasa-rasa sulit sekali ya, bahkan tidak akan mampu memenuhinya. Apalagi kondisi keuangan daerah mengalami keterbatasan. Untuk itu, kita harap pemerintah pusat memberikan perhatiannya akan kondisi masyarakat di kawasan perbatasan ini,” pungkas Florensius Ronny, wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Kelam Permai – Kecamatan Dedai – Kecamatan Sungai Tebelian ini. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Parah! Diduga Oknum Kepala Sekolah di Sintang Korupsi Dana BOS

    Parah! Diduga Oknum Kepala Sekolah di Sintang Korupsi Dana BOS

    • calendar_month Sen, 10 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peringatan bagi kepala sekolah di Kabupaten Sintang agar berhati-hati dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika tak mau terjadi seperti ini. Pasalnya, dunia pendidikan di Kabupaten Sintang  telah tercoreng, hal ini dikarenakan salah satu kepala sekolah berinisial DI. Diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana BOS. Saat ini proses penyidikannya pun […]

  • Resmikan Desa BERSINAR: Mempawah Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Narkoba

    Resmikan Desa BERSINAR: Mempawah Nyatakan Perang Terbuka Terhadap Narkoba

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, resmi melaunching Desa Bersih Narkoba (Desa BERSINAR) di Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Senin (8/12/2025). Peluncuran ini menandai langkah tegas Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperkuat perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Wabup Juli menegaskan bahwa Desa BERSINAR bukan simbol semata, tetapi gerakan massif yang menuntut keterlibatan […]

  • Astaga, Puluhan Karung Bangkai Babi Dibuang di Parit

    Astaga, Puluhan Karung Bangkai Babi Dibuang di Parit

    • calendar_month Rab, 23 Feb 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Warga Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjongan, Mempawah dihebohkan dengan aksi pencemaran lingkungan. Sedikitnya 30 karung bangkai babi dibuang di sebuah parit di pinggir Jalan Mempawah-Anjungan Dalam. Pihak desa setempat sedang mencari pelaku pembuangan bangkai babi itu. “Ada kurang lebih 30-an karung berisi bangkai babi dibuang oknum tidak bertanggungjwab di parit yang terletak di […]

  • Dana Sosialisasi BPJS dan UU ASN Dikorupsi, Mantan Kadis Kesehatan Melawi Ditahan!

    Dana Sosialisasi BPJS dan UU ASN Dikorupsi, Mantan Kadis Kesehatan Melawi Ditahan!

    • calendar_month Rab, 16 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat memastikan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Undang-undang ASN tahun anggaran 2014 di Kabupaten Melawi sudah lengkap alias P21. “Berkas perkara dan tersangka sudah kami serahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar,” kata Dirkrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol […]

  • Kubu Raya Tuan Rumah Kejuprov Bridge XVII

    Kubu Raya Tuan Rumah Kejuprov Bridge XVII

    • calendar_month Ming, 15 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKlabar – Kabupaten Kubu Raya menjadi tuan rumah Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalbar XVII Bridge 2019. Kegiatan dibuka langsung Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di Gardenia Resort and Spa Kubu Raya, Jumat (13/9/2019). Kegiatan bertemakan “Bridge Sebagai Jembatan untuk Meraih Prestasi” itu juga dihadiri Ketua Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi) Kalbar Abdul Hadi, Pengurus KONI Kalbar […]

  • Pemilu 2024, Kadis DPMPD Minta Kades Netral
    OPD

    Pemilu 2024, Kadis DPMPD Minta Kades Netral

    • calendar_month Sel, 21 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka menjaga kestabilan dan kelancaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024, pemerintah telah menetapkan fokus untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta transparansi. Sejumlah langkah konkret pun diambil untuk melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Herkulanus Roni, Kepala Dinas […]

expand_less