Breaking News
light_mode

DAD dan FKOB Sepakat Berdamai

  • calendar_month Rab, 15 Sep 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Peristiwa berdarah di Kecamatan Segedong berakhir damai. Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Mempawah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Bugis dan Dayak, Rabu (15/9/2021) di Kantor Bupati Mempawah. Semua pihak membuat pernyataan sikap dan menandatangani kesepakatan damai.

Ada tiga pernyataan sikap dalam kesepakatan damai yang dibacakan oleh Ketua III Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah, Rapinus HR. Pertama, bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mempawah khususnya dan Kalbar umumnya.

“Kedua, menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di Kalbar. Saling menghormati kerukunan umat beragama dan antar suku di Indonesia,” ucap Rapinus yang juga Ketua Timanggong Kecamatan Sungai Pinyuh itu.

“Ketiga, terhadap peristiwa di Kecamatan Segedong akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk  melakukan proses hukum yang berlaku,” tegasnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Bugis (FKOB) Kabupaten Mempawah, Riduan HM Yusuf memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Segedong.

“Terima kasih kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan Forkopimda Kabupaten Mempawah yang telah memfasilitasi silaturahmi ini. Apresiasi kami sampaikan kepada DAD, Timanggong, Pemuda Dayak, Tokoh Masyarakat Bugis dan lainnya hingga tercapai kesepakatan bersama,” kata Riduan.

Disamping pernyataan sikap, terang Ketua PAN Kabupaten Mempawah itu, masyarakat Bugis dan Dayak sepakat untuk melaksanakan ritual adat masing-masing. Khusus masyarakat Bugis, akan menggelar ritual adat tolak bala kampung.

“Tolak bala kampung akan dilaksanakan setelah masyarakat Dayak menggelar ritual adat di TKP rumah korban. Kita semua saling urunan untuk melaksanakan kegiatan adat masing-masing. Inilah wujud saling menghormati dan menghargai,” katanya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah ini mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga kedamaian, kerukunan serta keharmonisan kehidupan antar suku dan agama di Kabupaten Mempawah. Saling menghargai adat istiadat masing-masing serta menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat yang telah terjalin dengan baik.

“Alhamdulillah, masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang beredar. Karena, masyarakat sudah memahami kalau kasus yang terjadi di Kecamatan Segedong merupakan persoalan pribadi atau personal, dan tidak ada hubungan dengan suku maupun agama,” tegasnya.

Dilain pihak, Ketua Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Mempawah (IPDKM), Adrianus yang turut mengawal kesepakatan tersebut mengapresiasi tindakan cepat Forkopimda Kabupaten Mempawah dalam menyikapi persoalan di masyarakat. Sehingga, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

“Upaya Bupati Mempawah dan Forkopimda sangat tepat dan cepat. Sebagai pimpinan wilayah sudah seharusnya mengambil tindakan tersebut. Supaya dapat mengantisipasi dan meredam hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menurut Adrianus, kisruh dan konflik di masyarakat tidak akan terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Mempawah secara rutin melaksanakan pembinaan dengan mengadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para pemuda serta seluruh stakeholder lintas etnis di Kabupaten Mempawah.

“Melalui pembinaan tersebut, pemerintah mengingatkan masyarakat lintas etnis agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini,” tuturnya.

Terhadap peristiwa berdarah di Segedong, Adrianus minta seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah khususnya masyarakat Adat Dayak dan Bugis agar kembali merajut tali silahturahmi sehingga terjalin kebersamaan, kedamaian, keharmonisan dan ketentraman.

“Kami mengapresiasi sikap FKOB yang menerima sangsi Adat Dayak yang dikenakan kepada pelaku. Acara adat rencananya akan dilaksanakan pada 21 September di Segedong. Ke depan, sering-seringlah berkomunikasi, saling sapa dan duduk bersama. Sehingga, kita bersama dapat mengantisipasi hal-hal buruk di masyarakat,” pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
    OPD

    Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    • calendar_month Sel, 22 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kecamatan Sintang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Ambeg Paramarta, Kantor Kecamatan Sintang, Selasa (22/10/2024). FKP digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan birokrasi. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat yang turut berpartisipasi aktif memberikan masukan. Camat Sintang, Tatang Supriyatna menjelaskan bahwa forum ini […]

  • Tingkat Penularan Covid-19 jadi Landasan Penerapan New Normal

    Tingkat Penularan Covid-19 jadi Landasan Penerapan New Normal

    • calendar_month Sab, 30 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Terkait wacana penerapan new normal, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, pihaknya bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mendiskusikan hal tersebut. Diakuinya, persiapan penerapan new normal sudah harus disusun. Terlebih saat ini pembatasan-pembatasan di Kota Pontianak sudah diberlakukan pada setiap aktivitas masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, pendidikan, ibadah dan sebagainya. […]

  • Minta Lurah Verifikasi Data Warga Miskin

    Minta Lurah Verifikasi Data Warga Miskin

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta para lurah melakukan musyawarah kelurahan untuk menentukan dan memverifikasi data penduduk miskin. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah penduduk miskin 24.668 Kepala Keluarga (KK). “Sementara data dari Bappeda Kota Pontianak berdasarkan survei tahun 2017 jumlah penduduk miskin 29.171 jiwa atau setara 8.400 KK,” sebutnya. Namun […]

  • Jarot-Sudiyanto Tinjau RIM 2 di Gedung Diklat BKPSDM Sintang

    Jarot-Sudiyanto Tinjau RIM 2 di Gedung Diklat BKPSDM Sintang

    • calendar_month Sen, 19 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno bersama Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto meninjau Ruang Isolasi Mandiri (RIM) 2 di Mess Badan Diklat BKPSDM Sintang, Komplek Gedung Serbaguna Sintang, Senin (19/4/2021). Turut mendampingi Bupati dannWakil Bupati, yakni Kadis Kesehatan Sintang, Harysinto Linoh, Direktur RSUD Ade M Djeon Sintang, Rosa Trifina, Kadis Perkim Sintang, Zulkarnaen dan Tim Satgas […]

  • 230 Petugas Fardhu Kifayah Terima Bantuan Operasional

    230 Petugas Fardhu Kifayah Terima Bantuan Operasional

    • calendar_month Jum, 31 Mar 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 230 petugas fardhu kifayah se-Kota Pontianak menerima bantuan dana operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak masing-masing sejumlah Rp1,8 juta, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Jumat (31/3/2023). “Kami menyerahkan bantuan sebagai bentuk penghargaan sekaligus upaya menjalin silaturahmi dengan para petugas […]

  • Berharap Pempus Cabut Aturan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19

    Berharap Pempus Cabut Aturan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pandemi Covid-19

    • calendar_month Jum, 8 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengharapkan pemerintah pusat (Pempus) mencabut aturan dalam penggunaan dana desa selama masa pandemi Covid-19. Mengingat kondisi terkini pandemi sudah melandai atau bisa dikatakan aman, meskipun belum berakhir. Sehingga, kata Florensius Ronny, Pemerintah Desa (Pemdes) dapat melakukan perencanaan pembangunan di tiap masing-masing desa yang […]

expand_less