Breaking News
light_mode

Pontianak Akan Miliki Dua IPALD

  • calendar_month Sel, 2 Feb 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Untuk mengatasi persoalan air limbah di Kota Pontianak, pemerintah pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala kota. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, pembangunan SPALD ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional dengan anggaran sebesar Rp1,9 triliun yang bersumber dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) melalui pemerintah pusat. Saat ini sudah mulai tahapan Detail Engineering Design (DED), ditargetkan DED sudah rampung pada bulan Juli 2021.

“Untuk penyelesaiannya ditargetkan selama enam tahun dengan jumlah 16.500 sambungan rumah,” ujarnya usai rapat koordinasi pembahasan draft final report DED SPALD di Hotel Neo, Selasa (2/2/2021).

Ia menambahkan, lokasi untuk pengolahan air limbah direncanakan ada dua Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), yakni di Nipah Kuning eks Rumah Potong Hewan (RPH) Jalan Martapura 2. Untuk cakupan layanan pengolahan air limbah adalah 35 persen dari jumlah penduduk yang ada.

“Dengan adanya pembangunan SPALD ini nantinya diharapkan akan mengatasi persoalan air limbah hampir 40 persen warga Kota Pontianak,” ungkapnya.

Edi memaparkan, yang dimaksud air limbah di sini adalah air kotoran yang dihasilkan oleh tubuh manusia maupun air kotor sisa dari cucian dan air limbah rumah tangga. Air limbah tersebut selanjutnya dialirkan melalui pipa dari rumah hingga ke IPALD untuk kemudian diolah.

“Dengan adanya pengolahan air limbah ini, maka parit yang ada tidak lagi tercemar dengan air limbah,” tuturnya.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Amirullah menjelaskan, SPALD skala kota ini merupakan pengolahan air limbah secara terpadu. Sistem jaringannya seperti yang digunakan PDAM, dimana nantinya air limbah tersebut muara akhirnya terpusat di dua IPALD yang ada, yakni di Nipah Kuning dan Martapura.

“Dengan memanfaatkan SPALD ini diharapkan adanya peningkatan kualitas air tanah, kualitas air di saluran, yang pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Pontianak,” jelasnya.

Target awalnya coverage layanan pengolahan air limbah ini sebesar 35 persen rumah tangga, atau 16.500 sambungan rumah. Untuk tahap awal mulai tahun 2021 ini hingga 2026, sebagai pilot project akan dibangun 3.000 sambungan rumah oleh pemerintah pusat. Kemudian secara bertahap sisa sambungan tersebut akan dibangun oleh Pemkot Pontianak.

“Sumber dana berasal dari ADB berupa pinjaman yang akan dibantu melalui pemerintah pusat,” terang Amirullah.

Dikatakannya, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemkot Pontianak, seperti pembebasan lahan, pembangunan jalan akses dan pembangunan sambungan air limbah dari rumah tangga. Diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp107 miliar selama enam tahun.

“Pembangunan SPALD ini sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemkot Pontianak,” pungkasnya. (LK1/prokopim)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Harap Eksekutif dan Legislagif Kompak Membangun Sintang

    Dewan Harap Eksekutif dan Legislagif Kompak Membangun Sintang

    • calendar_month Rab, 23 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Yuvita Apolonia Ginting berharap eksekutif dan legislatif bersinergi dalam menyukseskan setiap program pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut Srikandi DPRD Sintang ini, suksesnya setiap program pembangunan yang dilakukan, karena adanya dukungan dan kekompakkan dari semua pihak. Setiap program pembangunan diharapkan hal yang memang menjadi […]

  • Erlina Hadiri Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam, Dorong Revisi UU Pemda dan Penguatan Otonomi Daerah

    Erlina Hadiri Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam, Dorong Revisi UU Pemda dan Penguatan Otonomi Daerah

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah Erlina menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Aston Hotel Batam, Senin (19/1/2026). Rakernas ini menjadi panggung strategis para bupati se-Indonesia untuk menekan penguatan otonomi daerah, termasuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rakernas yang mengusung tema “Wujudkan Asta […]

  • Tidak Ada Ruang untuk WPR

    Tidak Ada Ruang untuk WPR

    • calendar_month Kam, 26 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk mencari solusi terkait permasalahan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Komisi A DPRD Sintang mendatangi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalbar, Selasa (24/4) lalu. Namun yang didapat para Wakil Rakyat Bumi Senentang itu tidak menggembirakan. Lantaran ESDM Kalbar menyatakan, tidak ada ruang untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi PETI, baik […]

  • Dewan Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19

    Dewan Dukung Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19

    • calendar_month Kam, 9 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Upaya pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Sintang mendapat dukungan penuh semua pihak, tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Rudy Andryas. Dimana, Rudy menilai berbagai langkah yang diambil dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi penyebaran Covid-19 sudah tepat. Apalagi Dinas Kesehatan selalu mengupdate data terbaru terkait […]

  • Wabup Pagi Lantik Pejabat Administrator ke Fungsional

    Wabup Pagi Lantik Pejabat Administrator ke Fungsional

    • calendar_month Jum, 30 Des 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi melantik penyetaraan jabatan Administrator pada jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Jumat (30/12/2022). “Ini merupakan implementasi dari penyederhanaan birokrasi dan reformasi birokrasi ya. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang agile, fleksibel dan kolaboratif,” kata Wabup Pagi. Penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi, kata Wabup Pagi, tentunya akan berdampak […]

  • Ingat!!! Warga Tarakan Diimbau Jaga Kondusifitas Pileg dan Pilpres 2019

    Ingat!!! Warga Tarakan Diimbau Jaga Kondusifitas Pileg dan Pilpres 2019

    • calendar_month Kam, 17 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa saat ini masyarakat tengah berada di ambang tahun politik, yang akan menghadapi dinamika dan suhu politik yang kian memanas, unpredictabledan (sulit dibaca). Sebagaimana lazimnya politik, sangat identik dengan kepentingan yang dalam praktik penyelenggaraannya tidak mustahil dapat memicu timbulnya kegaduhan. Selain itu, tidak jarang pada akhirnya akan bermuara menjadi persoalan […]

expand_less