Breaking News
light_mode

Pemkab Dukung Pembentukan Tim Pora di Mempawah

  • calendar_month Sel, 18 Agu 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pontianak bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Rapat Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) tingkat kecamatan.

Rapat dipimpin langsung Bupati Mempawag, Hj Erlina di Aula Balairung Setia dan dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Tatang Suheryadi, Selasa (18/8/2020).

Dikesempatan tersebut, Bupati Erlina menyambut baik dan mendukung pembentukan Tim Pora oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak untuk tingkat kecamatan di Kabupaten Mempawah.

“Karena keberadaan orang atau warga negara asing yang melakukan berbagai kegiatan di wilayah hukum Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah perlu mendapat perhatian semua pihak,” katanya.

Apalagi, kata Erlina, dilihat dari letak posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan pembangunan Pabrik Pengelolaan Almunia SGR oleh PT Antam di Kecamatan Sungai Kunyit, sangat strategis sebagai tempat tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang.

“Sangat potensial apabila diboncengi kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab. Seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang seperti narkoba, serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi dan sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah, termasuk Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Erlina menyebut, kehadiran wisatawan asing dan investasi asing memang sangat dibutuhkan dan diperlukan sebagai bagian dari keberhasilan promosi investasi atau promosi wisata yang ada di Kabupaten Mempawah. Asalkan membawa manfaat bagi pembangunan, pengembangan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

“Namun dampak negatifnya juga harus diwaspadai untuk menjamin terpeliharanya stabilitas keamanan nasional dan keamanan daerah. Meski demikian, pengawasan yang tidak berlebihan yang dapat memicu terganggunya kenyamanan dan kelancaran aktivitas orang asing harus juga menjadi perhatian kita bersama,” katanya

Olehkarenanya, Erlina menilai Tim Pora di tingkat kecamatan menjadi solusi atas salah satu tantangan yang memastikan bahwa keberadan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang datang dan melakukan kegiatan legal dapat dilakukan pengawasan secara cepat, tepat dan bersinergis dengan berbagai pihak, sehingga tidak berdampak negatif keberadaannya di Kabupaten Mempawah. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pastikan Stok Sembako Mempawah Aman, Bupati Sidak Sejumlah Pasar

    Pastikan Stok Sembako Mempawah Aman, Bupati Sidak Sejumlah Pasar

    • calendar_month Kam, 15 Feb 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok, Bupati Mempawah, Hj Erlina melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Sebukit Rama Mempawah dan Pasar Sungai Pinyuh, Kamis (15/2/2024). Bupati Erlina dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa sidak pasar ini dilaksanakan sebagai upaya memantau stabilitas harga barang pokok di tengah inflasi yang terjadi di Indonesia, […]

  • Masyarakat Adat Dayak Tolak Program Transmigrasi di Kalbar

    Masyarakat Adat Dayak Tolak Program Transmigrasi di Kalbar

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menerima langsung aksi damai dari berbagai organisasi masyarakat adat Dayak di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Senin (21/7/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana program transmigrasi di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Dayak menyampaikan kekhawatiran atas dampak sosial, […]

  • 80 Persen Warga Pontianak Patuh PPKM Darurat

    80 Persen Warga Pontianak Patuh PPKM Darurat

    • calendar_month Sel, 13 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kota Leo Joko Triwibowo dan Dandim 1207/BS Kolonel Inf Jajang Kurniawan melakukan monitoring pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kota Pontianak. Sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak mulai Senin (12/7/2021) kemarin, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai 80 persen […]

  • Sasaran Vaksinasi Nakes, Pelayan Publik dan Lansia Baru Capai 40,2 Persen

    Sasaran Vaksinasi Nakes, Pelayan Publik dan Lansia Baru Capai 40,2 Persen

    • calendar_month Sen, 12 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menargetkan sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 981 orang, pelayan publik 15.121 orang, dan lanjut usia (Lansia) sebanyak 25.429 orang. Akan tetapi, per tanggal 10 Juli 2021 ketercapaian vaksinasi untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia baru 11.916 orang atau 40,2 persen. Sementara target untuk mencapai “Herd Imunity” sekitar 41.531 […]

  • Berikan Imunisasi JE di Sekolah

    Berikan Imunisasi JE di Sekolah

    • calendar_month Ming, 22 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar memberikan imunisasi JE di lingkungan sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar. “Siswa SD harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga kesehatan siswa. Dan kami mendukung upaya pemerintah dalam memberikan imunisasi JE kepada siswa. Tentunya ini untuk kebaikan […]

  • SDN 12 Merahau Butuh Perhatian Serius Pemerintah

    SDN 12 Merahau Butuh Perhatian Serius Pemerintah

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Permasalahan pendidikan yang terjadi di indonesia adalah masalah kurangnya sarana prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah  terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Hal seperti itu membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pendidikan yang […]

expand_less