Breaking News
light_mode

Landak Siap Salurkan BLT 600 Ribu

  • calendar_month Sel, 12 Mei 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemkab Landak rencananya akan segera menyalurkan bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumbr dari Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk masyarakat tedampak pandemi Corona atau Covid-19.

Sebelum dilakukan penyaluran BLT ini, Bupati Landak menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui video conference bersama Sekda, Kepala Dinas terkait, para Camat, dan seluruh Kepala Desa, Senin (11/5/2020).

Hal tersebut mengacu pada instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Untuk itu melalui rapat koordinasi ini Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta kepada Kepala Desa untuk menganggarkan bantuan langsung tunai ini, mengingat sumber bantuan berasal dari Dana Desa.

“Desa tetap harus menganggarkan untuk bantuan langsung tunai dengan sumber dana desa. Jadi, dana desa yang selama ini berupa kegiatan fisik diminta untuk dianggarkan juga untuk bantuan langsung tunai,” jelas Karolin.

Bupati Landak mengungkapkan untuk Bantuan Langsung Tunai dana desa ini nantinya akan diterima masyarakat sebesar 600 ribu rupiah/bulan yang akan diberikan dalam jangka waktu tiga bulan kepada keluarga penerima.

“Untuk bantuan langsung tunai sendiri adalah sebesar 600 ribu rupiah per keluarga dan disalurkan dalam jangka waktu tiga bulan. Jadi tiap bulan satu kk 600 ribu,” terang Bupati Landak.

Selanjutnya, Bupati Landak meminta para Kepala Desa besama tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang telah dibentuk agar segera melakukan pendataan dilapangan terhadap masyarakat yang berhak benerima bantuan tersebut sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Kami meminta Kades membentuk relawan lawan covid-19 yang diharapkan segera melakukan pendataan dilapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar bantuan ini tepat sasaran,” ujar Karolin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Landak, Mardimo telah menyampaikan kriteria dan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa.

Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, non BPNT dan non kartu prakerja.

Untuk itu, Mardimo menegaskan bahwa penerima bantuan BLT Dana Desa ini adalah masyarakat diluar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dirinya mengungkapkan saat ini pihaknya sudah memilah data penerima bantuan sosial untuk menjadi dasar pendataan dilapangan.

“Data sudah kami pilah, data di DTKS itu penerima PKH, BPNT, BST itu sudah dipilah. Artinya kita fokus pada non PKH, Non BPNT, non BST, sehingga akan lebih mudah kita dalam memilahnya,” kata Mardimo.

Lebih lanjut meminta tim pendata BLT dana Desa dilapangan juga melibatkan para pendamping PKH dan pendamping desa.

“Harapan kami berkatan dengan pendataan dilapangan selain melibatkan RT atau Kadus, libatkan juga pendamping PKH dan pendamping Desa,” pungkasnya. (LK1/MC)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Penyebaran Covid-19, Jarot Ajak Rakyatnya Amalkan PHBS

    Cegah Penyebaran Covid-19, Jarot Ajak Rakyatnya Amalkan PHBS

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan saat ini dunia sedang di landa wabah virus Corona atau Covid-19, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 itu, Bupati Jarot mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar wabah yang mengancam kesehatan masyarakat tersebut tidak menular atau masuk […]

  • Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Surtarmidji menegaskan, kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar agar bisa lebih ketat dalam mengeluarkan administrasi kependudukan. langkah itu dinilainya penting dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Menurut saya, akar permasalahan dari TPPO yang terjadi di Kalbar terletak pada dokumen […]

  • Wabup Juli Tegaskan Dukungan Penuh ke TNI AL: Keamanan Laut Harga Mati!

    Wabup Juli Tegaskan Dukungan Penuh ke TNI AL: Keamanan Laut Harga Mati!

    • calendar_month Jum, 5 Des 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Siryadi  menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mendukung sinergi strategis bersama TNI Angkatan Laut untuk menjaga keamanan dan ketahanan wilayah pesisir. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Armada Republik Indonesia (RI) ke-80 Tahun 2025 di Mako Kodaeral XII, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jongkat, […]

  • Pemerintah dan Relawan Bersatu Tangani Dampak Banjir di Mempawah

    Pemerintah dan Relawan Bersatu Tangani Dampak Banjir di Mempawah

    • calendar_month Jum, 31 Jan 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Derita akibat banjir yang melanda Kabupaten Mempawah menggugah kepedulian berbagai pihak. Pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat bahu-membahu memastikan para pengungsi mendapatkan bantuan yang layak. Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail, dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Jumat (31/1/2025), menegaskan pentingnya distribusi logistik yang tepat sasaran. “Saat ini terdapat […]

  • Mampu Bayar Iuran JKN-KIS? Jangan Ambil Hak Orang Lain Donk!

    Mampu Bayar Iuran JKN-KIS? Jangan Ambil Hak Orang Lain Donk!

    • calendar_month Sel, 23 Jun 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Vivianti adalah peserta JKN-KIS dari segmen PBPU yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki hak rawat dikelas 3. Selama menerima KIS tersebut, belum pernah sekalipun ia gunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP maupun pada saat rawat inap di rumah sakit. “Saya sempat menerima […]

  • Kadinkes Stuntikan Vaksin Dosis Pertama ke Wabup Sudiyanto
    OPD

    Kadinkes Stuntikan Vaksin Dosis Pertama ke Wabup Sudiyanto

    • calendar_month Sel, 16 Mar 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus melakukan vaksinasi pada sejumlah pihak. Setelah tenaga kesehatan (nakes) yang jadi prioritas utama, selanjutnya sejumlah pihak mendapat vaksin serupa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dr. Harysinto Linoh menjelaskan bahwa vaksinasi dosis pertama untuk seluruh camat Se Kabupaten Sintang, anggota DPRD Kabupaten Sintang dan seluruh pejabat eselon II di […]

expand_less