Wajib Nih!!! DD dan ADD Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
- calendar_month Rab, 4 Okt 2017
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Seluruh Kepala Desa di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diminta agar berhati – hati dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Apalagi uang negara harus dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk serta aturan yang berlaku di republik ini.
“Para Kades agar selalu memperhatikan petunjuk dan tata cara serta mekanisme
pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Uang negara yang dikelola itu harus benar – benar tepat sasaran. Itu penting supaya tidak kesulitan dalam mempertanggungjawabkannya,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH, Selasa (3/10).
Legislator Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan desa kades harus lebih intens melibatkan semua unsur terkait.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dilibatkan agar anggaran negara bisa bermanfaat buat mereka,” tuturnya.
Supaya kades tidak berhadapan dengan persoalan hukum terkait kebijakan pembangunan di kemudian hari, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Mempawah ini menegaskan, maka kades harus bisa memanfaatkan keberadaan tenaga pendamping desa yang disediakan oleh
pemerintah.
“Jika kades dan tenaga pendamping sudah bekerja sama dengan baik maka dana yang masuk ke desa dapat terserap dengan baik sebagaimana yang diharapkan,” ungkapnya.
Kemudian, tambah Ermin Elviani, penggunaan DD dan ADD bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga masyarakat desa bisa merasakan langsung pembangunan desa yang telah disinkronkan melalui rencana pembangunan daerah.
Sedangkan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Evi mengharapkan, kades harus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat
desa.
“Jangan sampai Dana Desa dipergunakan tetapi kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran yang dilaporkan. Serta jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Semua pekerjaan harus berdasarkan musyawarah mufakat,” tegasnya.
Untuk itu, Evi mengajak kades untuk manfaatkan anggaran tersebut dalam membangun desa sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dengan akses jalan yang bagus dengan
sendirinya pertumbuhan ekonomi kerakyatan akan meningkat,” ucap Evi. (Nrt)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar