LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengingatkan bupati/walikota di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalbar agar tidak memasukan unsur kepentingan politis dalam pelaksanaan dan penyusunan anggran.
“Jangan pernah memasukkan unsur politis ke dalam penyusunan anggaran, walaupun kepala daerah itu jabatan politis, tapi jangan ada itu!, kita berpedoman pada visi misi dan rencana kerja. Saya ngga mau seperti itu” tegas Sutarmidji pada sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar di Grand Mahkota Hotel, Kamis (5/3/2020).
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Bari dalam laporannya menyampaikan, Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 ini mengangkat tema “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terhadap penyusunan RAPBD Tahun 2021”.
Kegiatan ini melibatkan TAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. (LK1/Prokopim)
