Breaking News
light_mode

Festival Cap Go Meh 2020, Midji: Singkawang Adalah Kota Toleran di Indonesia

  • calendar_month Sab, 8 Feb 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Ribuan masyarakat dari berbagai etnis tumpah di Kota Singkawang. Mereka ingin menyaksikan berbagai atraksi masyarakat adat Tionghoa, salah satunya adalah tatung, barongsai, dan naga, Sabtu (8/2/2020).

Kegiatan yang dikemas oleh jajaran Pemerintah Kota Singkawang ini tidak hanya mengundang perhatian masyarakat setempat saja, bahkan turis dari berbagai negara pun hadir menyakisikan event yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah itu.

Selain Wali Kota Singkawang yang hadir pada kegiatan tersebut, Gubernur Kalbar dan Menteri Agama juga hadir pada kesempatan tersebut.

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji saat membuka secara resmi seluruh rangkaian kegiatan tersebut mengaku bahwa Cap Go Meh Singkawang menjadi event wisata terbesar di Bumi Khatulistiwa maupun di Indonesia.

“Cap Go Meh adalah event wisata terbesar di Indonesia, setiap tahun kita gelar dan kita kemas sebaik mungkin,” ujar Sutarmidji.

Di Kalbar, menurut Midji, atraksi tatung hanya di pusatkan di Kota Singkawang. Sebab, di Kota Pontianak tidak diizinkan.

“Semenjak saya jadi Wali Kota saya tidak mengizinkan tatung main di Pontianak supaya fokus di Singkawang saja. Jadi, di Pontianak hanya naga saja. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan berbagai atraksi tatung bisa ke Singkawang, kalau mau nonton naga di Pontianak. Artinya, ada pilihan lah antara Pontianak dan Singkawang,” jelasnya.

Ia mengatakan, Kota Singkawang adalah kota toleransi antar umat beragama. Karena itu, dia mengajak masyarakat agar bersama-sama mensukseskan berbagai pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah. Baik itu pembangunan di Kota Singkawang maupun Provinsi Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa ini mengapresiasi jajaran Pemerintah Kota Singkawang. Pasalnya hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Monitoring Center For Prevention (MCP), Kota Singkawang menempati urutan kedua setelah Provinsi Kalbar di urutan pertama.

Evaluasi sistem Monitoring Center For Prevention (MCP) dilakukan untuk mengawasi pemerintah daerah. “Nah, sekarang Kota Singkawang berada di urutan kedua setelah Provinsi Kalbar. Perizinan di Kota Singkawang kini menjadi pelayanan tercepat di Kalbar. Terus perbaiki dan berbenah. Untuk progres yang sudah dilakukan oleh Pemkot Singkawang, saya apresiasi dan sudah diresmikan juga command center Kota Singkawang. Jadi semua data bisa di akses oleh masyarakat melalui command center,” pungkasnya. (HUMPRO)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beras Plastik Beredar, Dewan Minta Dinas Terkait Segera Lakukan Sidak

    Beras Plastik Beredar, Dewan Minta Dinas Terkait Segera Lakukan Sidak

    • calendar_month Rab, 15 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar harus segera melakukan tindakan nyata. Langkah itu penting terkait temuan beras yang diduga beras plastik di Kabupaten Sanggau, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. “Saya sangat menyayangkan adanya temuan masyarakat terhadap beras yang bercampur plastik. Memang dari dulu sudah […]

  • Wali Kota Ajak Kader HMI Perkuat Silaturahmi dan Soliditas

    Wali Kota Ajak Kader HMI Perkuat Silaturahmi dan Soliditas

    • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas dalam berorganisasi. Ajakan itu disampaikannya usai menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW serta Silaturahmi dan Konsolidasi Korps Alumni HMI (KAHMI) se-Kalbar di Lotus Ballroom Novotel Pontianak Convention Center, Sabtu (25/10/2025). Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi […]

  • Bupati Erlina Ajak Generasi Muda Pertahankan dan Lestarikan Budaya Robo-Robo

    Bupati Erlina Ajak Generasi Muda Pertahankan dan Lestarikan Budaya Robo-Robo

    • calendar_month Sel, 20 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Budaya daerah adalah budaya yang menggambarkan keadaan dan sifat di setiap daerah. Mengabaikannya bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah di sekitar kita. Dengan melestarikan budaya, maka nilai-nilai luhur budaya yang ada di dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan, meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya. Banyaknya pulau di Indonesia membawa Indonesia memiliki keberagaman suku dan […]

  • Alamak! 41 Desa di Sintang Masuk Kawasan Hutan Lindung

    Alamak! 41 Desa di Sintang Masuk Kawasan Hutan Lindung

    • calendar_month Kam, 14 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dari 391 desa yang tersebar di 14 Kecamatan, Kabupaten Sintang, terdapat 41 desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Realita ini pun tercatat di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. “Solusinya sedang kita upayakan,” kata Kabid Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sintang, Mulyadi, Kamis (14/9). Mulyadi mengaku pihaknya sedang fokus […]

  • Target Pembebasan Lahan JK I Tuntas Tahun Ini

    Target Pembebasan Lahan JK I Tuntas Tahun Ini

    • calendar_month Jum, 3 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I tengah dipersiapkan. Ia berharap proses pembebasan lahan secepatnya tahun ini sudah harus tuntas. Apabila pembebasan lahan sudah tuntas, diperkirakannya tahun 2021 proses pengerjaan konstruksi sudah bisa dimulai. “Sekarang tim appraisal tengah bekerja untuk proses ganti rugi tanah, baik yang ada […]

  • Pemilu 2019, Langkah ASN dan Kades Dipantau Bawaslu…

    Pemilu 2019, Langkah ASN dan Kades Dipantau Bawaslu…

    • calendar_month Kam, 25 Okt 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Suka tidak suka, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan Kepala Desa (Kades) ruang geraknya terpantau oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pasalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 menyebutkan bahwa ASN, TNI/Polri, dan Kades serta perangkatnya dilarang ikut terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. […]

expand_less