Tahun ini, Pempus Rehab 250 Rumah Tak Layak Huni di Mempawah

LensaKalbar – Sebanyak 250 rumah penduduk tak layak huni di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalbar, tahun ini akan direhab atau diperbaiki pemerintah.

Perbaikan tersebut dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Masing-masing rumah akan mendapat jatah anggaran sebesar Rp 17,5 juta.

“Biaya bantuan per rumah Rp 17,5 juta dengan perincian Rp 15 juta pembelian material dan Rp 2,5 juta biaya tukang,” kata Kasi Perumahan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perkimtan Mempawah, Muhammad Atta, kepada Lensakalbar.co.id, Selasa (4/2/2020).

Atta memgatakan, rumah penduduk yang akan menerima bantuan tersebut tersebar di dua kelurahan dan lima desa yang ada di Kabupaten Mempawah.

Adapun dua kelurahan dan lima desa yang mendapatkan bantuan tersebut,, sebagai berikut:

• Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir ada 25 calon penerima bantuan (CBP)
• Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ada 23 calon penerima bantuan (CBP)
• Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, ada 48 calon penerima bantuan (CBP)
• Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, ada 30 calon penerima bantuan (CBP)
• Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, ada 37 calon penerima bantuan (CBP)
• Desa Sungai Kunyit Hulu, Kecamatan Sungai Kunyit, ada 33 calon penerima bantuan (CBP)
• Desa Sungai Duri I, Kecamatan Sungai Kunyit, ada ada 54 calon penerima bantuan (CBP)

“Jadi, ada 250 rumah penduduk semuanya. Ini yang sudah kita data dan verifikasi. Insyaallah, akan dibantu pada tahun ini,” ujarnya.

Menurut Atta, bantuan yang disalurkan pada tahun ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pagu dana keseluruhannya sebesar Rp 4,375 miliar.

“Nah, dana Rp 4,375 miliar ini kita bagi per rumah tak layak huni sebesar Rp 17,5 juta. Kemudian dipotong Rp 2,5 juta untuk biaya upah tukang. Sisanya Rp 15 juta untuk pembelian material,” ungkapnya.

Sebagai bentuk pengawasan, lanjut Atta, bakal ada tenaga pendamping dan tenaga fasilitator lapangan yang ditunjuk langsung dari Pemerintah Pusat (Pempus).

“Nanti mereka akan dipimpin seorang koodinator fasilitator. Mereka semua ditunjuk langsung dari pusat, bahkan gaji mereka juga pusat yang menanggungnya. Jadi, tugas kami hanya mengawasi dan membantu kelancaran dari pada program ini,” katanya.

Kendati demikian, Atta berharap Pempus dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi untuk Kabupaten Mempawah, terutama dalam program ini. Sebab, pemerintah bertekad ingin menuntaskan rumah tak layak huni di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Mempawah.

“Jadi, tidak hanya di Mempawah Hilir, tapi seluruh kecamatan dan desa yang ada,” pungkasnya. (Dex)