Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Plt Camat Sintang Soroti Pengelolaan Dana Desa Tahap II
    OPD

    Plt Camat Sintang Soroti Pengelolaan Dana Desa Tahap II

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sintang, Erwan Candra Happy menyoroti permasalahan serius terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya ketidaksesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dari sejumlah desa di wilayah yang dipimpinnya. Ketidaksesuaian ini diketahui terjadi akibat beberapa desa tidak mengajukan atau mencairkan Dana Desa […]

  • Rumah Betang Tampun Juah Harus Selesai!

    Rumah Betang Tampun Juah Harus Selesai!

    • calendar_month Kam, 20 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward berharap Pemerintah Kabupaten Sintang segera melanjutkan progres pembangunan rumah Betang. Paslanya keberadaan rumah Betang tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat. “Kita harap pembangunannya cepat selesai. Karena ini juga bakal menjadi iconnya Sintang,” kata Jeffray Edward, Kamis (20/6/2019). Selain itu, Jeffray mengingatkan kepada kontraktor yang memenangkan tender pembangunan tesebut, […]

  • MABM Mempawah Gelar Musda ke III, Ini Pesan Bupati dan Wagub Kalbar

    MABM Mempawah Gelar Musda ke III, Ini Pesan Bupati dan Wagub Kalbar

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke III di Aula Wisma Candramidi, Selasa (21/1/2020). Musda MABM Mempawah ini dibuka langsung oleh Bupati Mempawah dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan, Wakil Bupati Mempawah, M Pagi, Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi, Sekda Mempawah, […]

  • Bupati Mempawah Terbitkan Edaran THR

    Bupati Mempawah Terbitkan Edaran THR

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Memastikan pekerja mendapatkan haknya, Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Kabupaten Mempawah. Surat edaran nomor : 560/2390/Perindagnaker-D itu, ditandatangani Bupati Mempawah, Erlina pada 28 April 2021. Selanjutnya, surat edaran disampaikan kepada seluruh perusahaan yang beroperasional di wilayah Kabupaten […]

  • Berharap KONI Tingkatkan Prestasi Olahraga Mempawah

    Berharap KONI Tingkatkan Prestasi Olahraga Mempawah

    • calendar_month Sel, 21 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mempawah menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) di Wisma Chandramidi, Selasa (21/6/2022). Kegiatan Musorkab KONI itupun dibuka langsung Bupati Mempawah, Hj Erlina. “KONI memiliki tugas pokok untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet serta kinerja wasit dan pelatih. Tak kalah pentingnya lagi KONI berperan dalam […]

  • Ingin Nomor Ponsel Tetap Aktif, Segera Registrasi Ulang dengan NIK

    Ingin Nomor Ponsel Tetap Aktif, Segera Registrasi Ulang dengan NIK

    • calendar_month Rab, 1 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bagi siapapun yang ingin Kartu SIM Prabayar (Nomor Ponselnya) tetap bisa digunakan atau aktif, harus mendaftar (registrasi) ulang dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kurun 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. “Segera registrasi ulang SIM Card bagi pelanggan lama atau registrasi pakai NIK bagi pelanggan baru,” kata Anderson, Kepala Dinas Komunikasi dan […]

expand_less