Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bangunan Pendopo Bupati Sintang Capai 55 Persen, 2020 Lanjut Tahap II

    Bangunan Pendopo Bupati Sintang Capai 55 Persen, 2020 Lanjut Tahap II

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bangunan Pendopo Bupati Sintang diperkirakan rampung pada Desember 2019 mendatang. Tapi, hanya tahap pertama. Tahap keduanya dilanjutkan di tahun anggaran 2020. “Sekarang tahap pertama sudah 55 persen bangunannya. Insya Allah Desember 2019 nanti selesai bangunan tahap pertama ini,” kata Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sintang, Zulkarnain, Rabu (25/9/2019). Zulkarenain tidak menampik […]

  • Operasi Pasar Bentuk Komitmen Mempawah Kendalikan dan Tekan Inflasi Daerah

    Operasi Pasar Bentuk Komitmen Mempawah Kendalikan dan Tekan Inflasi Daerah

    • calendar_month Sen, 31 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja berkomitmen dan berupaya menekan laju inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di tengah masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil, adalah dengan melaksanakan operasi pasar (OP) di 9 kecamatan. Operasi pasar dinilai mampu mengendalikan dan menekan laju inflasi yang menjadi atensi pemerintah […]

  • M Pagi Teken PPAS-P Mempawah

    M Pagi Teken PPAS-P Mempawah

    • calendar_month Sen, 12 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi menandatangani Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun anggaran 2019, Senin (12/8/2019) malam di Aula gedung DPRD Kabupaten Mempawah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 21 Tahun […]

  • Di Tengah Pandemi Covid-19, Polres Mempawah dan PPDI Salurkan Sembako untuk Disabilitas

    Di Tengah Pandemi Covid-19, Polres Mempawah dan PPDI Salurkan Sembako untuk Disabilitas

    • calendar_month Ming, 17 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejak minggu pertama Ramadhan, Polres Mempawah telah menyalurkan bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (Sembako) kepada kaum disabilitas yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Penyaluran sembako tersebut dilakukan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Mempawah. “Jadi, bantuan sembako ini dari Polres Mempawah untuk kaum disabilitas, kita hanya bantu menyalurkan saja sesuai data yang […]

  • Dewan Apresiasi Bulog Salurkan 1.300 Ton Beras untuk Masyarakat Kurang Mampu

    Dewan Apresiasi Bulog Salurkan 1.300 Ton Beras untuk Masyarakat Kurang Mampu

    • calendar_month Kam, 9 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Anastasia mengapresiasi langkah Bulog Kabupaten Sintang menyalurkan 70 persen dari total beras ke beberapa wilayah di kabupaten tersebut. Menurut Anastasia, tindakan Bulog Kabupaten Sintang untuk menyalurkan beras ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pangan. “Jadi, hingga penghujung tahun […]

  • Fraksi Golkar: Rampungkan Proyek Sebelum Jabatan Bupati Berakhir

    Fraksi Golkar: Rampungkan Proyek Sebelum Jabatan Bupati Berakhir

    • calendar_month Kam, 12 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Fraksi Golkar DPRD Sintang mengingatkan Bupati maupun anggota DPRD Sintang lainnya agar merampungkan sejumlah proyek untuk segera diselesaikan mengingat masa jabatan Bupati maupun anggota DPRD akan berakhir. “Jadi, kami harap proyek yang sedang masa pekerjaan harus segera dirampungkan,” kata Harjono Bejang, Fraksi Golkar DPRD Sintang. Selain itu, Harjono Bejang juga menyoroti persoalan investasi […]

expand_less