Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Berharap TJSP/CSR Perusahaan di Mempawah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bupati Berharap TJSP/CSR Perusahaan di Mempawah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Kam, 29 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Mempawah. Pemerintah tentu punya program tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, perlu adanya kerjasama dengan berbagai elemen, salah satunya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Mempawah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal […]

  • Oksigen RSUD Rubini Mempawah Menipis

    Oksigen RSUD Rubini Mempawah Menipis

    • calendar_month Sen, 12 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Fasilitas di sejumlah daerah terpuruk akibat lonjakan kasus infeksi Covid-19 yang mencetak rekor baru tiap hari. Pemerintah pontang-panting menambah kapaistas ruang isolasi dan berburu pasokan oksigen. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Mempawah. Dimana saat ini pemerintah setempat telah mempersiapkan rumah singgah bagi pasien yang sedang masa penyembuhan Covid-19. Kemudian kekhwatiran juga terjadi […]

  • Ups, Generasi Milineal Diminta Hati-hati Gunakan Internet

    Ups, Generasi Milineal Diminta Hati-hati Gunakan Internet

    • calendar_month Kam, 19 Okt 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anak-anak yang lahir pada 1990-an ke atas atau disebut sebagai generasi milineal, dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Untuk itu, mereka harus berhati-hati menggunakan internet, supaya tidak terjerumus pada hal-hal negatif. “Berhati-hatilah dalam menggunakan internet dan manfaat waktu dengan sebaik mungkin,” pesan dr. H Jarot Winarno M.Med.Ph, Bupati Sintang, kepada anak-anak […]

  • Dukung Program Nasional Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa Produktif

    Dukung Program Nasional Vaksinasi 7 Juta Warga Perkebunan dan Desa Produktif

    • calendar_month Jum, 24 Sep 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina berkesempatan menghadiri gerakan nasional vaksinasi tujuh juta warga perkebunan dan desa-desa produktif di 17 provinsi di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan GAPKI Kalbar itu dipusatkan di HPI Agro Anjongan, Jumat (24/9/2021). Dalam kesempatan itu, Bupati Erlina menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap GAPKI Kalbar yang telah menginisiasi gerakan nasional vaksinasi tujuh […]

  • Catat! Polres Sintang Gelar 14 Hari Operasi Patuh Kapuas Mulai 10 Juli 2023

    Catat! Polres Sintang Gelar 14 Hari Operasi Patuh Kapuas Mulai 10 Juli 2023

    • calendar_month Sen, 10 Jul 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Polres Sintang menggelar apel gelar pasukan “Operasi Patuh Kapuas 2023” di Halaman Mapolres Sintang, Senin (10/7/2023). Apel tersebut dipimpin langsung Wakapolres Sintang, Kompol Firah Meydar Hasan. Kata Wakapolres, operasi tersebut akan digelar selama kurang lebih 2 pekan terhitung dari 10 Juli – 23 Juli mendatang. Operasi Patuh Kapuas merupakan langkah Kepolisian dalam mewujudkan […]

  • Pj Bupati Ismail Sidak MPP Mempawah

    Pj Bupati Ismail Sidak MPP Mempawah

    • calendar_month Sen, 10 Jun 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail meninjau pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabuapten Mempawah di Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Senin (10/6/2024). Pj Bupati Ismail mengatakan MPP adalah pusat pelayanan publik yang menyediakan berbagai pos pelayanan terintegrasi satu pintu dari mulai pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan […]

expand_less