Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pajak Kunci Percepatan Pembangunan Mempawah

    Pajak Kunci Percepatan Pembangunan Mempawah

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran pajak. Hal itu ditegaskan Bupati Mempawah Erlina saat membuka Festival Pajak Daerah Tahun 2025 yang digelar BPPRD di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Selasa (23/12/2025). Didampingi Wakil Bupati Juli Suryadi, Bupati Erlina menekankan bahwa pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan […]

  • Wabup Pagi: Bentuk Karakter Anak yang Islami

    Wabup Pagi: Bentuk Karakter Anak yang Islami

    • calendar_month Sel, 8 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi bersama Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Mempawah menggelar Peringatan 1 Muharram 1445 Hijriyah di Pendopo Rumah Jabatan Wakil Bupati Mempawah, Selasa (8/8/2023). Wabup Pagi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus NU Kabupaten Mempawah atas terselenggaranya kegiatan. Menurutnya, sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan tema yang diusung […]

  • MABM Adalah Organisasi yang Plural dan Multikultural, Bukan Etnosentris!

    MABM Adalah Organisasi yang Plural dan Multikultural, Bukan Etnosentris!

    • calendar_month Kam, 23 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) bukanlah organisasi yang mengembangkan paham etnosentris!. Tapi, suatu organisasi yang plural dan multikultural. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan. Ihwal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua MABM Provinsi Kalbar, Chairil Effendy isaat memberikan sambutannya pada Musda DPD MABM Mempawah ke III di Aula Wisma Candramidi, Selasa (21/1/2020). […]

  • Bagikan 1.000 Seragam SD dan Alat Tulis, Jarot: Orang Sintang Hanya Lulus SD!

    Bagikan 1.000 Seragam SD dan Alat Tulis, Jarot: Orang Sintang Hanya Lulus SD!

    • calendar_month Ming, 26 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Masalah Pendidikan di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Di Kabupaten Sintang saja, rata-rata anak hanya mencapai tingkat kelulusan sekolah dasar. “Rata-rata lama sekolah penduduk di Sintang itu 6,9 tahun. Artinya hanya lulus SD,” ungkap Bupati Sintang, Jarot Winarno tatkala menyerahkan bantuan 1.000 seragam sekolah dasar dan alat tulis di SDN 12 SP […]

  • Kemenag Kurban 25 Ekor Sapi, 17 Ekor untuk 9 Kecamatan di Mempawah

    Kemenag Kurban 25 Ekor Sapi, 17 Ekor untuk 9 Kecamatan di Mempawah

    • calendar_month Sab, 1 Agu 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tahun ini, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mempawah melalukan pemotongan hewan kurban sebanyak 25 ekor sapi, Sabtu (1/8/2020). “Dari 25 ekor sapi kurban tersebut, delapan di antaranya telah dipotong di Kantor Kemenag Jalan Raden Kusno Mempawah. Sisanya 17 ekor, disalurkan ke sembilan kecamatan lewat Kantor Urusan Agama (KUA),” kata Kepala Kemenag Mempawah, Mi’rad. Nantinya, […]

  • ODP di Mempawah jadi 93 Orang

    ODP di Mempawah jadi 93 Orang

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Orang dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Mempawah bertambah. Hingga pukul 08.00 WIB menjadi 93 orang. Dan 30 orang dinyatakan selesai dipantau. “Untuk hari ini, ada 93 yang berstatus ODP. Namun ada juga yang sudah selesai dipantau” kata Anggota Gugus Tugas Pemkab Mempawah, drg Mukhtar Siagian, Selasa (31/3/2020). Tim gugus tugas Covid-19, kata Mukhtar, […]

expand_less