Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jamaah Salat Iduladha Tumpah Ruah di Jalan Rahadi Usman

    Jamaah Salat Iduladha Tumpah Ruah di Jalan Rahadi Usman

    • calendar_month Kam, 29 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ribuan masyarakat muslim di Kota Pontianak memadati ruas Jalan Rahadi Usman depan Taman Alun Kapuas untuk melaksanakan Salat Iduladha 1444 Hijriah. Warga yang berbondong tampak gembira menyambut hari raya. Pada Hari Raya Iduladha kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak membagikan 14 ekor sapi dan disebar ke beberapa mesjid di setiap kecamatan. Salah satunya […]

  • Dibangun Tahun 1980, Tujuh Bangunan KUA Memprihatinkan

    Dibangun Tahun 1980, Tujuh Bangunan KUA Memprihatinkan

    • calendar_month Kam, 31 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Kanwil Kemenag Sintang, Anuar Ahmad menilai ada 7 bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sintang kondisinya memprihatinkan. Pasalnya sejak didirikan tahun 1980 silam bangunan tersebut belum pernah disentuh perbaikan. 7 bangunan KUA yang dimaksud Anuar Ahmad tersebut, meliputi: KUA Ketungau Hulu KUA Ketungau Tengah KUA Kayan Hilir KUA Kayan Hulu KUA […]

  • Pj Bupati Mempawah Apresiasi Hasil Reses DPRD, Siap Prioritaskan Aspirasi Masyarakat

    Pj Bupati Mempawah Apresiasi Hasil Reses DPRD, Siap Prioritaskan Aspirasi Masyarakat

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses II anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Ihwal inipun disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses II yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mempawah, Senin (17/2/2025). Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD memaparkan berbagai aspirasi dan […]

  • Bupati Erlina Lantik Pejabat Eselon III, IV, dan 10 Kepala UPTD

    Bupati Erlina Lantik Pejabat Eselon III, IV, dan 10 Kepala UPTD

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 166 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional dilantik dan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pelantikan pejabat terdiri dari, pejabat eselon III sebanyak 36 orang, eselon IV sebanyak 120 orang dan Kepala UPTD 10 orang. Pelantikan pejabat itupun dipimpin langsung Bupati Mempawah, Hj Erlina di Aula Balairung Setia, […]

  • GBBD Segedong Ditutup dengan Bola Voli Bersama

    GBBD Segedong Ditutup dengan Bola Voli Bersama

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rangkaian kegiatan Gema Bina Bangun Desa (GBBD), Kecamatan Segedong ditutup dengan olahraga bersama di Lapangan Voli Desa Parit Bugis, Selasa (1/8/2023). Kegiatan tersebut diikuti Bupati Mempawah, Hj Erlina bersama Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi berserta rombongan Pemerintah Kabupaten Mempawah lainnya. Bupati Erlina mengatakan, kegiatan Voli Ball yang dilaksanakan hari ini, bertujuan untuk […]

  • Hari Pertama, UNBK dan UNKP Sintang Berjalan Aman dan Lancar

    Hari Pertama, UNBK dan UNKP Sintang Berjalan Aman dan Lancar

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2019
    • 0Komentar

    Kusnadi: Pedalaman Sintang Masih Terkendala Jaringan Internet LensaKalbar – Secara umum, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTS dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) se Kabupaten Sintang tidak ditemukannya kendala. Lantaran persiapan yang dilakukan telah matang. Hanya saja, keterbatasan persoalan jaringan internet, khususnya di wilayah pedalaman Sintang masih dialami. Olehkarenannya, Pemerintah Pusat (Pempus) diharapkan agar […]

expand_less