Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ingat! Lebaran Pertama, Kapolres Sintang Buka ‘Open House’ untuk Umum

    Ingat! Lebaran Pertama, Kapolres Sintang Buka ‘Open House’ untuk Umum

    • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Hari pertama Idul Fitri 1440 H mendatang, Kapolres Sintang, AKBP Adhe Hariadi menggelar open house untuk seluruh masyarakat Bumi Senentang di Aula Mapolres Sintang. Menurutnya, open house dalam rangka lebaran ini digelar dengan tujuan memperkuat Ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali silaturrahmi dengan semua lapisan masyarakat. “Kegiatan ini sebagai wahana pendekatan dan silaturahmi antara […]

  • Sasaran Vaksinasi Nakes, Pelayan Publik dan Lansia Baru Capai 40,2 Persen

    Sasaran Vaksinasi Nakes, Pelayan Publik dan Lansia Baru Capai 40,2 Persen

    • calendar_month Sen, 12 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menargetkan sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 981 orang, pelayan publik 15.121 orang, dan lanjut usia (Lansia) sebanyak 25.429 orang. Akan tetapi, per tanggal 10 Juli 2021 ketercapaian vaksinasi untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia baru 11.916 orang atau 40,2 persen. Sementara target untuk mencapai “Herd Imunity” sekitar 41.531 […]

  • Midji: Jangan Ada Unsur Politisasi dalam Menyusun Anggaran

    Midji: Jangan Ada Unsur Politisasi dalam Menyusun Anggaran

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengingatkan bupati/walikota di 14 kabupaten/kota Provinsi Kalbar agar tidak memasukan unsur kepentingan politis dalam pelaksanaan dan penyusunan anggran. “Jangan pernah memasukkan unsur politis ke dalam penyusunan anggaran, walaupun kepala daerah itu jabatan politis, tapi jangan ada itu!, kita berpedoman pada visi misi dan rencana kerja. Saya ngga mau […]

  • Musrenbang, Banjar Serasan Fokus Jalan dan Drainase Lingkungan

    Musrenbang, Banjar Serasan Fokus Jalan dan Drainase Lingkungan

    • calendar_month Kam, 16 Jan 2020
    • 0Komentar

    Lensakalbar – Peningkatan kualitas infrastruktur merupakan satu diantara fokus pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, Kelurahan Banjar Serasan dengan kepadatan penduduknya dan hampir sebagian besar bermukim di pinggir Sungai Kapuas rawan terhadap genangan. Sehingga kawasan itu butuh peningkatan kualitas infrastruktur. “Baik itu […]

  • Berharap Peresmian Masjid Agung Al-Falah Berjalan Aman dan Lancar

    Berharap Peresmian Masjid Agung Al-Falah Berjalan Aman dan Lancar

    • calendar_month Sel, 23 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempaeah terus melakukan persiapan pada peresmian Masjid Agung Al-Falah. Selasa (23/11/2021), Bupati Mempawah, Hj Erlina dan Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi didampingi Sekda Mempawah, H Ismail meninjau Masjid Agung yang menjadi icon atau kebanggaan masyarakat Bumi Galaherang itu. Masjid Agung Al-Falah rencananya akan diresmikan langsung oleh Ketua Umum PP DMI, […]

  • Silpa Boleh, Tapi Jangan Terlalu Besar Donk

    Silpa Boleh, Tapi Jangan Terlalu Besar Donk

    • calendar_month Jum, 17 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setakat ini, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang tahun 2019 diketahui sebesar Rp1,94 triliun. Besaran anggaran tersebut pun diharapkan tidak menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). “Kalau banyak menjadi Silpa itu akan berpengaruh dengan dana perimbangan kita, pusat akan mengurangi kucuran dana alokasi kita,” kata Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward, Jumat […]

expand_less