Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Zona Merah Meningkat, Bupati Minta Satgas Covid-19 Responsif!

    Zona Merah Meningkat, Bupati Minta Satgas Covid-19 Responsif!

    • calendar_month Rab, 4 Agu 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina meminta Satgas Penanganan Covid-19 menyikapi secara serius perkembangan peta zonasi risiko dari minggu ke minggu. Hal tersebut lantaran jumlah kecamatan yang masuk zona merah atau risiko tinggi meningkat menjadi 5 dari 9 kecamatan yang ada di wilayah yang dipimpinnya itu. “Ini harus disikapi secara serius. Mempawah masuk zona yang […]

  • Sekda Ismail Dorong OPD Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

    Sekda Ismail Dorong OPD Tingkatkan Standar Pelayanan Publik

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah diminta untuk berkomitmen dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik. “Saya minta kepada seluruh perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik untuk berkomitmen dan menyepakati peningkatan standar pelayanan publik dengan memenuhi dan melengkapi indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Ismail memimpin Rapat […]

  • Pentingnya Sinergitas dan Kolaborasi DPRD dan Kepala Daerah

    Pentingnya Sinergitas dan Kolaborasi DPRD dan Kepala Daerah

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mitra Kepala Daerah. Perihal inipun tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat checks and balances. “Tentunya ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan […]

  • Kejati Tetapkan IS dan MR Tersangka Korupsi Dana Hibah Mujahidin

    Kejati Tetapkan IS dan MR Tersangka Korupsi Dana Hibah Mujahidin

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat akhirnya menekan tombol merah. Dua orang resmi dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung SMA Mujahidin yang dibiayai dana hibah Pemprov Kalbar senilai Rp 22,04 miliar. Penetapan kedua tersangka dilakukan pada Rabu (12/11/2025) di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, hal inipun disampaikan langsung oleh Aspidsus Kejati Kalbar, Siju […]

  • Jangan Lepas Kontrol

    Jangan Lepas Kontrol

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Perkembangan teknologi informasi yang ditandai semakin mudahnya mengakses internet, sangat tidak mungkin dibendung. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. “Internet akan memberikan dampak berbeda bagi penggunanya. Jika digunakan dengan baik, akan memberikan dampak baik pula. Namun jika digunakan dengan tidak bijak, akan berdampak buruk pula,” kata Anggota DPRD Kabupaten […]

  • Peran Aktif Kader PKK Meningkatkan Kualitas Kesehatan

    Peran Aktif Kader PKK Meningkatkan Kualitas Kesehatan

    • calendar_month Jum, 2 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan populasi penderita tuli akan terus meningkat seiring pertambahan usia. Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian mengatakan, tantangan utama dalam menghadapi masalah ini di Kota Pontianak adalah melakukan pemeriksaan dan pelayanan dengan optimal. Gangguan pendengaran merupakan salah satu gangguan kesehatan yang berisiko menurunkan produktivitas. […]

expand_less