Breaking News
light_mode

16 Reklame Disegel Tim Penertiban Pajak Daerah

  • calendar_month Kam, 15 Des 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 reklame berbagai merek.

Reklame dari berbagai jenis seperti neon box, papan reklame dan lainnya disegel dengan spanduk maupun stiker bertuliskan ‘Reklame Ini Belum Membayar Pajak’. Tim Penertiban menyisir sejumlah titik lokasi di Jalan Khatulistiwa, Panglima Aim, Pattimura, MT Haryono dan Prof M Yamin.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Harry Munandar menjelaskan, penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

“Jadi reklame-reklame ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang menunggak kewajibannya,” ujarnya usai memimpin penertiban reklame, Kamis (15/12/2022).

Penertiban ini, lanjut Harry, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD. Menurutnya, tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya pada BKD Kota Pontianak. Oleh sebab itu pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya.

“Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya,” imbaunya.

Harry juga mengimbau masyarakat atau WP yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus ‘Kring Pengawasan’ dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

“Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina Resmi Pimpin Mabicab Pramuka Mempawah 2024–2029, Ajak Pramuka Berinovasi Hadapi Tantangan Zaman

    Bupati Erlina Resmi Pimpin Mabicab Pramuka Mempawah 2024–2029, Ajak Pramuka Berinovasi Hadapi Tantangan Zaman

    • calendar_month Kam, 21 Agu 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah Erlina resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah masa bakti 2024–2029. Pelantikan berlangsung di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Kamis (21/8/2025), dipimpin Ketua Kwarda Pramuka Kalbar, Syarief Abdullah Alkadrie. Acara ini dihadiri Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalbar Alfian Salam yang mewakili Gubernur, Wakil […]

  • Wagub Minta Bupati dan Satgas Covid-19 Komitmen Tuntaskan Capaian Vaksinasi di Mempawah

    Wagub Minta Bupati dan Satgas Covid-19 Komitmen Tuntaskan Capaian Vaksinasi di Mempawah

    • calendar_month Sen, 11 Okt 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan menuntut komitmen Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah untuk memaksimalkan kinerja di masyarakat. Khususnya berkaitan dengan pencapaian vaksinasi agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. “Seluruh stakeholder yang tergabung di Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah harus komitmen merealisasikan kebijakan yang diputuskan dalam rapat. Jangan sampai pada saat rapat kita semua […]

  • PLBN Sungai Kelik Stagnan?

    PLBN Sungai Kelik Stagnan?

    • calendar_month Sel, 5 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu dinilai stagnan. Pasalnya sampai hari ini belum ada kejelasan dari negara tetangga (Malaysia). Terutama soal titik nol PLBN itu. “Posisinya di Malaysia tidak ada gerak sama sekali atau stagnan. Yang kita dapat informasi, Malaysia maunya titik nol-nya itu ada di Batu Lintang […]

  • Korban Kebakaran Dijanjikan Kemudahan Perizinan

    Korban Kebakaran Dijanjikan Kemudahan Perizinan

    • calendar_month Rab, 30 Agu 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menjanjikan kemudahan pengurusan perizinan bagi pemilik 12 Rumah Tokoh (Ruko) Dealer Motor yang terbakar, di Jalan MT Haryono Sintang, Minggu (27/8) lalu. “Bagi pemilik bangunan yang ingin membangun kembali, pemerintah siap memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan, seperti mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pendahuluan,” kata dr. Jarot Winarno M.Med.Ph, Bupati […]

  • Kapolres Dorong Perusahaan di Sintang Berikan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19

    Kapolres Dorong Perusahaan di Sintang Berikan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Pasalnya wabah yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat ini menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali. Upaya pemerintah mendorang agar perusahaan yang berpoerasi di Kabupaten Sintang mwndapat dukungan penuh dari pihak kepolisian. Dimana, Kapolres Sintang AKBP John H Ginting […]

  • Nikodemus: Ruas Jalan Sepauk–Tempunak Dapat Suntikan Dana Besar dari Pusat

    Nikodemus: Ruas Jalan Sepauk–Tempunak Dapat Suntikan Dana Besar dari Pusat

    • calendar_month Sab, 11 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Sepauk–Tempunak pada tahun ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN. Dukungan tersebut dinilai cukup signifikan dan menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan jalan di daerah tersebut. Menurut Nikodemus, beberapa ruas jalan strategis telah memperoleh alokasi anggaran dengan nilai yang cukup […]

expand_less