Breaking News
light_mode

14 kabupaten/kota Diminta Terapkan PP 60 Tahun 2008

  • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar –  Kepala Inspektorat  Provinsi Kalbar,  Sekundus meminta Pemerintah Daerah di 14 kabupaten/kota untuk memahami dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara tepat pada OPD masing-masing, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

“Kita minta  agar sistem tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena tahap pengawasan adalah faktor vital dalam mendukung terlaksananya keseluruhan sistem pengendalian internal yang baik, dan pada tahap inilah peran APIP sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya fungsi pengawasan yang benar,” kata Sekundus, Senin (25/9), usai pembukaan Workshop Maturitas SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Workshop Kapabilitas APIP bagi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Aula Badan Pengawasan  Provinsi  Kalbar.

Menurtnya, kegiatan workshop ini diselenggarakan  dengan landasan hukum, yakni UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Sementara, Sekda Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Asssoie mengatakan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Instansi Pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Pedoman ini dipergunakan oleh seluruh Unit APIP di Indonesia. Maka dari itu, setiap unit APIP akan mampu merumuskan rencana tindak yang lebih jelas dan terstruktur sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien dan efektif guna mencapai target kapabilitas yang lebih tinggi untuk menuju APIP yang afektif,” katanya. (Nrt)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Sintang Minta Jaga dan Lestarikan Cagar Budaya

    Dewan Sintang Minta Jaga dan Lestarikan Cagar Budaya

    • calendar_month Rab, 6 Mar 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola dengan baik, menjadi aset yang sangat berharga untuk pengembangan sektor pariwisata. “Sehingga harus diberikan anggaran yang sesuai untuk melestarikan dan mengelolanya,” kata Hamzah Sopian, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, kepada Lensakalbar.com, Rabu (6/3/2019). Menurut Hamzah, cagar budaya penting untuk dilestarikan. Lantaran peninggalan […]

  • Pemkot Gelontorkan Bantuan Operasional untuk 2.635 RT dan 580 RW 

    Pemkot Gelontorkan Bantuan Operasional untuk 2.635 RT dan 580 RW 

    • calendar_month Sel, 4 Mei 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai menggelontorkan bantuan operasional RT/RW se-Kota Pontianak untuk tahun anggaran 2021. Setiap RT dan RW masing-masing menerima bantuan dana operasional sebesar Rp1,5 juta per tahun yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2021. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, bantuan operasional ini rutin diberikan setiap tahunnya. Ia berharap […]

  • Momen Sintang Bangkit dari Pandemi Covid-19

    Momen Sintang Bangkit dari Pandemi Covid-19

    • calendar_month Sen, 9 Jan 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyampaikan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani dan Tahun Baru 2023 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini menurut Wabup Melkianus, menjadi momentum istimewa bagi kita semua untuk bangkit setelah dua tahun belakangan ini menghadapi pandemi Covid-19. “Atas nama pemerintah daerah dan pribadi saya […]

  • Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    • calendar_month Sel, 2 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengelolan Dana Desa (DD) dinilai tak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, lantaran kebijakan masih berada mengacu pada program yang ditentukan pemerintah pusat (Pempus). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, Senin (1/8/2022). Karenanya, Heri Jambri meminta kebijakan pengelolaan dana desa ditentukan […]

  • Rusak Parah, Pemkab Sintang Diberi Waktu Tiga Hari Cari Solusi untuk Jalan Simba Raya

    Rusak Parah, Pemkab Sintang Diberi Waktu Tiga Hari Cari Solusi untuk Jalan Simba Raya

    • calendar_month Rab, 13 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang diberikan waktu tiga hari untuk dapat memberikan solusi yang riil terkait kondisi ruas jalan Desa Simba Raya. Jika tidak, masyarakat setempat akan melakukan aksi pemblokiran yang lebih besar lagi. “Kita beri pemerintah waktu tiga hari. Kalau tidak jalan ini akan kita tutup terus dan tak akan kita buka,” ucap satu […]

  • Jelang New Normal, Bupati Ajak Rakyatnya Amalkan PHBS

    Jelang New Normal, Bupati Ajak Rakyatnya Amalkan PHBS

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar mengubah perilaku hidul bersih dan sehat (PHBS), guna menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kebutuhan gizi yang cukup bisa menjaga daya tahan tubuh masyarakat. Bila daya tahan tubuh kuat, maka ini akan menyulitkan virus Corona menulari dari satu orang ke orang yang lain. “Mencuci tangan, olahraga yang cukup, […]

expand_less