LensaKalbar – Pemotongan anggaran pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), tentunya bukan hal yang menggembirakan bagi semua daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus menyiasatinya, agar tidak berdampak buruk bagi pembangunan.
“Paling realistis adalah memperkecil biaya perjalanan dinas,” kata Andi Irsan, Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Sintang, Selasa (26/9).
Pemotongan biaya perjalanan dinas, menurut Irsan, merupakan langkah tepat untuk efisiensi anggaran. Supaya program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap berjalan.
“Supaya alokasi belanja langsung tetap terjaga,” jelasnya.
Bagaimanapun juga, kata Irsan, sangat tidak diharapkan pembangunan terkendala karena minimnya dana, sementara belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas, tidak dikurangi.
Sementara Kabupaten Sintang, tambah dia, mempunyai visi misi yang dituangkan dalam Penggerak Utama (Prime Mover) Pembangunan. Di antaranya membangun dari daerah pinggiran dan mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur.
“Program tersebut diharapkan mampu berjalan, karena infrastruktur yang memadai sudah menjadi harapan masyarakat sejak lama,” terang Irsan.
Menurut Irsan, komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang sudah sangat baik dengan visi misinya tersebut.
“Patokannya jelas. Pembenahan infrastruktur wilayah pedalaman. Tentu membutuhkan dana besar. Makanya, bila pemerintah fokus, diyakini program yang dicanangkan dapat terlaksana,” katanya.
Ia kembali mengingatkan, pengalokasian anggaran sangat menentukan. Pembiayaan tidak mendesak bisa saja ditangguhkan. Satu di antaranya perjalanan dinas. Efesiensi harus diambil sebagai langkah menyiasati pemotongan DAU.
Terpisah, Bupati Sintang, dr. Jarot Winarno M.Med.Ph membenarkan tentang adanya pemotongan DAU tersebut. Hal itu sepenuhnya kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus).
“Bukan hanya untuk Sintang, tetapi semua Pemerintah Daerah di Indonesia mendapat pemotongan serupa,” katanya.
Dengan pemotongan DAU tersebut, kata Jarot, Pemkab Sintang tentu akan berhemat. Anggaran yang tidak menjadi skala prioritas, terpaksa ditunda. Apalagi, kini Kabupaten Sintang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.
“Di tengah membenahi kegawatdaruratan infrastruktur ini, tentu pemotongan DAU akan sangat terasa. Bagi Kabupaten Sintang, Rp16 Miliar sangat besar dan begitu dibutuhkan,” kata Jarot. (Dex)
