Breaking News
light_mode

10 Ribu Massa ASAP dan DAD Gelar Aksi Damai di PN Sintang

  • calendar_month Ming, 8 Mar 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak lebih dari 10 ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan Dewan Adat Dayak (DAD) bakal turun ke Pengadilan Negeri (PN) Sintang.

Ribuan massa itu ingin mengawal hasil putusan pengadilan terhadap 6 peladang yang diproses hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang.

Aksi damai yang bakal berlangsung besok, Senin (9/3/2020) pukul 09.00 WIB terpusat di Pengadilan Negeri Sintang. Sebelumnya, masa berkumpul di dua titik. Yakni, Tugu BI dan Gedung Kenyalang Sintang.

Aksi tersebut diharapkan dapat menampung semua aspirasi dan tuntutan masa.

“Diperkirakan massa yang turun lebih dari 10 ribu,” ucap Koordinastor Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP), Andreas kepada Lensakalbar.co.id, Minggu (8/3/2020).

Andreas mengungkapan bahwa ada empat poin yang bakal menjadi tuntutan ribuan massa kepada para pembangku kebijakan terkait proses hukum terhadap 6 peladang di Kabupaten Sintang.

Berikut empat poin tuntutan masa terkait proses hukum terhadap 6 peladang:

  • Bebaskan ke 6 peladang
  • Revisi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009
  • Meminta pemerintah beri solusi kepada peladang dalam menggarap ladang
  • Forkopimda harus satu kata. Mulai dari Bupati, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dandim bahwa tidak akan ada lagi peladang yang ditangkap untuk mengolah ladangnya dengan cara di bakar

“Besok itu agendanya putusan pengadilan terkait 6 peladang yang diproses hukum. Jadi, ini aksi damai kita dalam mengawal proses hukum terhadap 6 peladang di PN Sintang,” ungkap Andreas.

Karena itu, Andreas berharap pengadilan dapat mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana terhadap 6 peladang yang diproses hukum itu.

“Yang kita harapkan 6 peladang besok menerima hasil putusan pengadilan “Bebas”,” bebernya.

Andreas mrngaku tidak dapat menjamin aksi damai yang dilakukan dapat berjalan aman dan kondusif. Sebab semuanya tergantung dari hasil putusan pengadilan.

“Apakah hasilnya bebas atau bersalah kita lihat besok. Kalau bebas kita aman. Tapi, pengadilan memvonis bersalah kita dari ASAP tidak bertanggungjawab. Namun kita imbau masa dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya tidak melakukan aksi anarkis atau lainnya,” tegas Andreas. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mulai Besok, PKB Sintang Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

    Mulai Besok, PKB Sintang Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

    • calendar_month Rab, 15 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sintang membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Penjaringan resmi dibuka mulai besok, Kamis (16/1/2020) hingga Rabu (22/1/2020). Dalam penjaringan ini, PKB membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat. Bahkan PKB juga mempersilahkan bagi seluruh tokoh dari internal partai yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. […]

  • Soal Mutasi Pejabat, Sekda Akan Gelar Rapat Bersama Tim Baperjakat

    Soal Mutasi Pejabat, Sekda Akan Gelar Rapat Bersama Tim Baperjakat

    • calendar_month Jum, 18 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus memastikan bahwa dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama Tim Baperjakat untuk menentukan atau mengusulkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang akan mendapatkan promosi/mutasi selanjutnya. “Kalau tidak ada halangan hari Senin kita akan gelar rapat bersama tim baperjakat ya. Rapat ini untuk menguslkan kembali sisa […]

  • Jarot Bagikan Bantuan Beras untuk PKM

    Jarot Bagikan Bantuan Beras untuk PKM

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 715.180 kilogram beras dibagikan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk 35.759 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19. Pembagian beras itu hasil dari bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalbar, Senin (6/4/2020). Masing-masing PKM bakal menerima 20 kilogram beras. “Jadi, ada 715.180 kilogram. Masing-masing PKM menerima bantuan beras sebanyak 20 kilogram,” […]

  • Pj Bupati Ismail Sambut Kunker Pangdam XII/Tanjungpura

    Pj Bupati Ismail Sambut Kunker Pangdam XII/Tanjungpura

    • calendar_month Rab, 8 Jan 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menyambut kedatangan Pangdam XII/Tanjungpura dalam rangka kunjungan kerja di Kodim 1201 Mempawah, Rabu (8/1/2025). Dalam sambutannya, Pj Bupati Ismail memperkenalkan Kabupaten Mempawah yang terdiri dari 9 kecamatan, 60 desa, dan 7 kelurahan dengan total penduduk mencapai 310.000 jiwa. Pj Bupati Ismail juga menegaskan pentingnya kerukunan masyarakat dalam menjaga […]

  • Serap Aspirasi 5 Desa, Santosa: Infrastruktur Jalan Masih jadi Persoalan Masyarakat

    Serap Aspirasi 5 Desa, Santosa: Infrastruktur Jalan Masih jadi Persoalan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 28 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak tanggal 23 hingga 28 Juni 2022 ini sesuai dengan perundang-undangan melaksanakan kewajiban ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat atau konstiuen, yang dikenal dengan kegiatan reses anggota DPRD. Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui pandangan umum […]

  • Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Surtarmidji menegaskan, kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar agar bisa lebih ketat dalam mengeluarkan administrasi kependudukan. langkah itu dinilainya penting dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Menurut saya, akar permasalahan dari TPPO yang terjadi di Kalbar terletak pada dokumen […]

expand_less