Breaking News
light_mode

Wujud Transparansi, Wajib Pajak Dipasangi Alat Perekaman Transaksi Usaha

  • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak 35 dari 45 Wajib Pajak (WP) hotel, restoran dan tempat hiburan akan dipasang alat perekaman atau monitoring transaksi usaha. Pemasangan perangkat ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 25 April 2019 lalu.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Yaya Maulidia, menjelaskan, sebagai tindak lanjut MoU itu maka dituangkan dalam perjanjian optimalisasi pendapatan daerah bersama Bank Kalbar, yang mana Bank Kalbar akan menyediakan dan memasang sebanyak 35 alat monitor transaksi pajak tersebut.

“Tujuannya untuk memudahkan dalam memonitor transaksi harian WP, sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi laporan perhitungan pajak yang dilaporkan WP setiap bulannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/6/2019).

Ia menambahkan, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, mulai dari sosialisasi, survey hingga pada pemasangan serta monitoring. Saat ini, lanjut Yaya, pihaknya sudah menggelar sosialisasi selama dua hari, tanggal 20-21 Juni 2019. Dalam sosialisasi yang diikuti WP hotel, restoran dan tempat hiburan, pihaknya menyampaikan informasi terkait tujuan dan fungsi dari alat yang akan dipasang.

“Selanjutnya, kami akan melakukan survey tanggal 25-27 Juni 2019 untuk memastikan metode apa yang akan diterapkan bagi masing-masing WP,” terangnya.

Survey akan dilakukan bersama Bank Kalbar dan PT Collega sebagai pihak ketiga yang akan memasang alat tersebut. Survey ini dilakukan lantaran tiap-tiap WP berbeda dalam mengelola transaksi usahanya. Pasalnya, ada sejumlah WP yang tidak memiliki sistem atau aplikasi, dengan kata lain merekam transaksinya secara manual. Namun ada pula WP yang sudah menggunakan aplikasi atau cash register.

Yaya memaparkan, ada tiga jenis alat yang akan dipasang pada masing-masing tempat usaha, yakni i-POS, tapping box dan server data capture (web service). Ketiga jenis alat itu memiliki metode yang berbeda sehingga pemasangan alat akan menyesuaikan sistem transaksi yang digunakan WP.

“Kalau WP perekaman transaksinya secara manual, maka dia akan diterapkan i-POS. Kalau WP sudah menerapkan aplikasi atau cash register, maka kemungkinan akan dipasang tapping box karena tapping box nanti dihubungkan dengan cash register yang sudah dilengkapi monitor dan printer,” paparnya.

Selain kedua metode itu, lanjut dia, ada pula WP yang mungkin menggunakan server atau sistem cloud dalam transaksi usahanya. Terhadap WP ini, metode pemasangan alat monitoring yang diterapkan adalah server data capture (web service).

“Jadi monitoring transaksi usaha WP bisa dilihat secara realtime dan bisa dimonitor oleh BKD setiap transaksi,” ungkap Yaya.

Menurutnya, pemasangan alat monitoring transaksi ini dilakukan secara bertahap. Dari 45 WP, 35 diantaranya akan dipasang alat yang disediakan oleh Bank Kalbar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pemasangan alat monitoring transaksi dari Bank Kalbar ini juga tersebar di kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Karena kebutuhan alat itu sangat besar, sehingga apabila ada kabupaten/kota yang tidak bisa dipasang di wilayahnya, maka kemungkinan akan dialihkan untuk Kota Pontianak.

“Selain bantuan 35 alat dari Bank Kalbar, sisanya kita akan gunakan anggaran dari BKD,” pungkasnya.

Yaya menuturkan, dengan dipasangnya alat perekaman transaksi usaha WP ini sebagai komitmen pelaku usaha dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan data transaksi. “Kami berharap para WP mematuhi ketentuan ini,” imbuhnya. (Nrt/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asap Masih Fluktuatif, Warga Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Rumah

    Asap Masih Fluktuatif, Warga Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Rumah

    • calendar_month Ming, 11 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1440 Hijriah diselimuti kabut asap. Berdasarkan hasil pantauan alat pemantau kualitas udara yang ada di Pontianak Tenggara, Minggu (11/8/2019) pukul 07.00 WIB berada di angka 240 dan masuk kategori tidak sehat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, angka tersebut masih bersifat fluktuatif. Tidak menutup kemungkinan akan menurun apabila […]

  • Mempawah Raih Opini “Kualitas Tertinggi” dari Ombudsman RI

    Mempawah Raih Opini “Kualitas Tertinggi” dari Ombudsman RI

    • calendar_month Rab, 4 Des 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah berhasil meraih penghargaan dari Ombudsman RI terkait Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan perolehan nilai 89,55 (Zona Hijau) dan meraih Opini “Kualitas Tertinggi”. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah pada acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan […]

  • Dewan Sintang Minta OPD Bekerjasama Atasi Stunting

    Dewan Sintang Minta OPD Bekerjasama Atasi Stunting

    • calendar_month Jum, 2 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta segera bekerjasama dalam penanganan stunting di Kabupaten Sintang. Angka 28 anak di Kabupaten Sintang yang menderita stunting dinilai sangat memprihatinkan dan pemerintah mesti menyikapinya dengan serius. “Pemerintah Kabupaten Sintang melalui dinas terkait harus segera melakukan langkah-langkah penangannya. Lantaran kasus stunting ini merupakan persoalan […]

  • Pj Bupati Hadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024

    Pj Bupati Hadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024). Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif”, dan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur […]

  • Usut Tuntas Kasus Video Mesum Pelajar

    Usut Tuntas Kasus Video Mesum Pelajar

    • calendar_month Jum, 10 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi V DPRD Provinsi Kalbar mendesak Polda Kalbar. Untuk segera mengusut tuntas kasus video mesum yang diduga melibatkan pelajar di Kalbar. “Kami sangat prihatin dengan berita tersebut. Ini tentu menjadi tamparan bagi para guru serta orangtua,” ujar Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid, Jumat (10/11). Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Landak […]

  • Jadilah Wanita yang Pintar dan Tangguh

    Jadilah Wanita yang Pintar dan Tangguh

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penasehat Dharma Wanita Persatuan Setda Kalbar, Ny Lismaryani Sutarmidji mengatakan sebagai wanita tentu kita tidak boleh melupakan kodrat yang mana memiliki tugas utama sebgaai seorang istri dan seorang ibu, meskipun sebagai wanita karir yang berkarya berprofesi dibidang masing – masing. “Saya juga mengingatkan keseluruh peserta seminar untuk tidak melupakan kodratnya. Jangan mentang-mentang pangkatnya […]

expand_less