Waterfront Sebagai Icon Kota
- calendar_month Sab, 12 Feb 2022
- comment 0 komentar
RAPAT: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat pembangunan Waterfront di Kabupaten Sintang, beberapa waktu lalu. (Istimewa)
LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat Pembangunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, beberapa waktu lalu.
Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat, mengatakan, Surat Bupati Sintang pengosongan daerah pembangunan waterfront di Sungai Durian sudah berakhir pada 7 Februari 2022 lalu.
“Penataan dengan pembangunan waterfront ini, nanti akan menjadi icon Kota Sintang. Ini proyek strategis nasional di Kabupaten Sintang, jadi harus kita dukung,” terang Syarief Yasser Arafat.
“Untuk PKL, Lanting dan Ruko yang belum melaksanakan Surat Bupati Sintang soal pengosongan, akan kita lakukan pendekatan sambil memberikan Surat Peringatan Pertama. Kita menggunakan tahapan dalam mengosongkan area pembangunan waterfront. Sampai ke SP3, maka mereka akan kita lakukan eksekusi,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum M. Murjani menyampaikan pembangunan waterfront ini dilakukan multiyear tahun 2021 sampai 2022 dengan anggaran 37,6 milyar yang merupakan dana dari Pemerintah Pusat. “Penertiban ini juga harus dilakukan di Dara Juanti, Depan Kantor Bupati Sintang dan lokasi pembangunan geobag. Termasuk bangunan di garis sempadan jalan dan sungai harus kita tertibkan, sehingga pada saat akan membangun, kita tidak sulit lagi,” ujarnya.
Camat Sintang, Siti Musrikah menyampaikan bahwa sebelum pembangunan waterfront dimulai, sudah dilakukan sosialisasi di depan Busera Sintang, jadi semua sudah tahu dan sudah setuju saat itu.
“Pembangunan waterfront di dua lokasi yakni di Sungai Durian dan Tanjungpuri. Di Tanjungpuri ada 11 lanting sudah disampaikan. Di Sungai Durian ada 20 lanting sudah diinformasikan. Pelaksana pembangunan waterfront ternyata mengalami kesulitan dalam bekerja, sampai Kementerian PUPR melibatkan Jasa Pengacara Negara dalam hal ini Kejati Kalbar.
Mereka selama ini hanya bisa bekerja pada malam hari saja. Kondisi saat ini, masih ada 3 tenda, 1 gerobak dan 11 lanting yang masih bertahan dan tidak mau pindah,” pungkasnya. (prokopim/LK1)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar