Breaking News
light_mode

Wali Kota Tekankan Penghematan Anggaran

  • calendar_month Sen, 19 Apr 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran.

Penghematan tersebut mulai dari penggunaan listrik, air, telepon, bahan bakar, perjalanan dinas hingga penggunaan rutin barang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan penghematan itu tujuannya agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

“Sehingga bisa dialokasikan untuk program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujarnya usai membuka rapat asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2022 di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (19/4/2021).

Edi menyebut, pihaknya akan memfokuskan program-program yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan atau kemauan. Program yang merupakan kebutuhan dimaksud adalah program yang menyentuh masyarakat langsung atau pro rakyat.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2020 hingga sekarang seluruh daerah mengalami tekanan kehidupan ekonomi dan sosial budaya akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pihaknya berupaya memulihkan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Pontianak.

“Sehingga Kota Pontianak bisa segera bangkit dari kesulitan ekonomi serta aktivitas perekonomian masyarakat berjalan normal,” harapnya.

Dampak pandemi terhadap ekonomi makro tidak hanya dirasakan Kota Pontianak, bahkan dunia pun mengalami hal serupa lantaran semua terfokus pada permasalahan kesehatan. Pembatasan aktivitas yang diberlakukan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menyebabkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak.

Menghadapi tekanan ekonomi yang demikian, ia berpendapat harus ada upaya untuk melibatkan masyarakat agar bergerak produktif seperti usaha mikro kecil dan menengah.

“Jika ekonomi tidak bergerak maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ikut merosot,” ungkap Edi.

Merosotnya PAD, kata dia, akan berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rehabilitasi serta operasional lainnya. Pemkot Pontianak mempersiapkan program untuk menstimulus, baik secara aturan legalitas misalnya dengan memberikan kemudahan dan percepatan perizinan serta upaya-upaya lain dalam rangka membangkitkan ekonomi.

“Sehingga pemulihan ekonomi lebih cepat dan pembangunan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (LK1/prokopim)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi Segel Lahan Terbakar di Punggur Kecil

    Polisi Segel Lahan Terbakar di Punggur Kecil

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Muda Mahendrawan bersama Kapolresta Pontianak Kota, Kasdim 1207/BS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, dan camat melakukan pengecekan lahan terbakar di Dusun Kenanga, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (18/9/2019). Pengecekan dilanjutkan pemasangan plang oleh Polresta Pontianak Kota di atas lahan yang berbatasan dengan PT SUM itu. Pemasangan plang […]

  • Ketua Dewan Ungkap Penyebab Serapan Anggaran 2023 Rendah

    Ketua Dewan Ungkap Penyebab Serapan Anggaran 2023 Rendah

    • calendar_month Rab, 1 Nov 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2023 rendah. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny. Penyebabnya bukan kesengajaan atau kelalaian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebaliknya, bahwa terjadi perubahan-perubahan aturan berkontribusi pada rendahnya serapan tersebut. Contoh, jelas Florensius Ronny, bahwa baru […]

  • Waterfront Sebagai Icon Kota

    Waterfront Sebagai Icon Kota

    • calendar_month Sab, 12 Feb 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat Pembangunan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Syarief Yasser Arafat, mengatakan, Surat Bupati Sintang pengosongan daerah pembangunan waterfront di Sungai Durian sudah berakhir pada 7 Februari 2022 lalu. “Penataan dengan […]

  • Melkianus Apresiasi Penanganan Covid-19 di Bumi Senentang

    Melkianus Apresiasi Penanganan Covid-19 di Bumi Senentang

    • calendar_month Kam, 7 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Mayoritas daerah Bumi Senentang sudah dapat disebut aman, meskipun pandemi belum berakhir. “Kerja keras pemerintah daerah dan semua pihak terkait harus kita apresiasi, baik semua kebijakan dan langkah yang diambil dalam penanganan Covid-19 ketika mengalami puncaknya. Secara garis besar, […]

  • Mangapen Semakin Percaya Dengan Kartu Sakti JKN-KIS

    Mangapen Semakin Percaya Dengan Kartu Sakti JKN-KIS

    • calendar_month Sen, 12 Okt 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kesadaran sebagai warga negara untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membuat kepercayaan diri salah satu peserta asal Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang meningkat ketika berobat, salah satunya adalah Mangapen (33). Ia mengaku saat ini tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya pengobatan, semua aman dan nyaman karena ditanggung oleh Program […]

  • Dewan Minta Kades Bijak dan Profesional Kelola DD

    Dewan Minta Kades Bijak dan Profesional Kelola DD

    • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman mengingatkan para kepala desa (Kades) agar lebih bijak dan profesional dalam mengelola dana desa (DD). Hal ini terkait maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat desa dalam pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. “Tentunya kami sangat perihatin dengan adanya aparat desa yang terjerat […]

expand_less