LensaKalbar – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Y Trisna Ibrahim mengatakan harga pangan masih relatif stabil menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriyah meski terjadi beberapa kenaikan pada komoditas tertentu.
Hal itu diungkapkannya usai mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Skyroom Cendana Hotel Mercure, Selasa (11/4/2023).
Seluruh kepala daerah maupun perwakilan dari 14 kabupaten/kota di Kalbar hadir pada agenda tersebut. Gubernur Kalbar Sutarmidji memimpin langsung jalannya rapat. Trisna menerangkan, terdapat beberapa arahan Gubernur yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, salah satunya operasi pasar dan menyalurkan cadangan beras pangan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di beberapa titik di Kota Pontianak.
“TPID Kota Pontianak sudah melaksanakan instruksi Gubernur dalam rangka intervensi harga yang sudah merangkak naik,” sebutnya.
Angka inflasi di Kota Pontianak per bulan Maret berada pada 5,04 persen lebih rendah dari capaian bulan Februari yaitu 5,45 persen. TPID Kota Pontianak senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengintervensi harga.
Trisna menambahkan, langkah strategis selanjutnya adalah mempelajari komoditas penyumbang inflasi. Menyambung arahan Sutarmidji, dirinya menyampaikan, target inflasi di setiap daerah maksimal empat persen.
“Jika sudah di angka itu, maka inflasi akan sangat aman,” ujarnya.
Terdapat 400 komoditas di Kalbar yang terus mengalami fluktuasi harga. Untuk Kota Pontianak sendiri, sekitar 100 komoditas yang menjadi variabel survei Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai patokan harga se-Kalbar.
“Ada tiga daerah yang menjadi penghitung inflasi, yaitu Sintang, Singkawang dan Kota Pontianak. Hitungan itu akan menjadi berita resmi yang dirilis BPS. Sehingga kita harus segera intervensi melibatkan instansi lain seperti Bulog dan lainnya. Termasuk gula pasir,” paparnya.
Lewat kesempatan HLM tersebut, Trisna menyampaikan rekomendasi pihaknya kepada Pemprov Kalbar sebagai rencana intervensi pangan, yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan.
Nantinya, BUMD ini yang menjadi leading sektor intervensi pangan. Rencana ini pula sudah sejalan dengan penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada rapat koordinasi rutin TPID nasional.
“Mudah-mudahan bisa segera terwujud BUMD pangan, sehingga kita mampu melakukan quick response untuk menekan harga di pasar,” terangnya. (kominfo/LK1)
