Tol Pontianak – Singkawang Masuk Tahap DED
- calendar_month Sab, 6 Jul 2019
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan persoalan pilpres sudah selesai dirinya tidak akan membicarakan persoalan 02 ataupun 01. Menurutnya ada hal yang lebih penting dari itu yakni bagaimana pembangunan di Kalbar bisa dilaksanakan.
Sutarmidji menyampaikan ada dua isu pembangunan besar yang akan dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus) yakni jembatan sungai sambas besar dan jalan tol Pontianak – Singkawang.
“Tahun depan jembatan sungai sambas besar sudah mulai dibangun dengan dana hampir 1 triliun rupiah,” ucapnya saat menghadiri Halal Bi Halal MABM, Sabtu (6/7/2019).
Orang nomor satu di Kalbar inipun menjelaskan untuk tol Pontianak – Singkawang saat ini telah melewati tahap pra Feasibility Study (FS). Menurutnya, tengah dipersiapkan Detail Engineering Design (DED) dan sudah ada investor yang siap membangun.
Sementara, kata Midji, anggaran APBD Kalbar dalam pemerintahannya akan diwujudkan rumah sakit enam lantai dua gedung. Dan kantor gubernur yang representatif, serta rumah jabatan juga akan diperbaiki dengan percampuran berbagai etnis yang ada.
Selain itu, tambah Midji, Pemprov Kakbar juga akan memperbaiki 11 asrama yang ada di pulau jawa, satu dibangun baru dan satu asrama akan di jual karena tidak ada yang menggunakan.
“Tahun ini ada dua SMK unggulan dan tahun depan akan ada tiga SMK unggulan serta juga akan dibangun lembaga sertifikasi tenaga kerja yang lengkap dengan peralatan sehingga ketika investasi masuk Kalbar masyarakat telah siap menjadi tenaga kerjanya,” ungkapnya.
Kemudian, kata Midji, ada sembilan jembatan untuk membuka terisolasi satu daerah. Hal tersebut supaya masyarakat menikmati hasil pembangunan. Ia juga menyampaikan niat semasa pemerintahannya yakni mewujudkan desa mandiri.
Ia juga berharap ada menteri yang berasal dari Kalbar. Namun untuk dirinya sendiri masih enggan jika ditawarkan posisi tersebut. Karena menurutnya lebih baik jadi gubernur dari pada menteri. Untuk gubernur dengan masa jabatan lima tahun tapi jika menteri setiap saat bisa diganti presiden.
“Kalau kebakaran hutan yang kasian Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolresta karena ancamannya dicopot, kalau Gubernur tidak bisa dicopot” tutupnya. (Nrt/Humpro)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar