Breaking News
light_mode

Tim P4GN Diminta Lakukan Program Tepat Sasaran dan Bermanfaat

  • calendar_month Sab, 28 Des 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dalam melaksanakan rencana aksi dan sosialisasi Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak diminta melakukan program yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat.

“Salah satu programnya misalkan tes urine di kalangan guru rentang usia 30 tahun, tidak hanya terbatas dilakukan terhadap semua guru tetapi juga terhadap OPD-OPD,” ujarnya usai rapat rencana aksi dan sosialisasi Tim P4GN di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Jumat (27/12/2019).

Ia menyebut, tes urine juga harus dilakukan di titik yang cenderung rawan terkena peredaran narkoba. Pembenahan daerah kumuh salah satunya sebagai upaya menekan peredaran narkoba.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak tercatat, pengguna terbesar narkoba justru pada usia 19 hingga 30 tahun. “Kita akan koordinasi untuk melakukan random sampling,” katanya.

Diterangkannya, penekanan peredaran narkoba merupakan kewajiban Pemkot Pontianak untuk melindungi, mengayomi dan membina masyarakat Kota Pontianak terutama generasi muda. Maka pihaknya terus serius melakukan program dan koordinasi.

“Kita koordinasikan dengan Forkompinda, BNN dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak,” jelasnya.

Kepala BNN Kota Pontianak, Agus Sudiman mengatakan sepanjang 2019 masyarakat yang melapor untuk di rehab sebanyak 152 orang. Angka tersebut dikatakannya meningkat jika dibandingkan pada tahun lalu yakni 122 orang.

Ia menambahkan pelaporan tersebut secara sadar dilakukan oleh pengguna narkoba ke BNN Kota Pontianak. Potensi untuk kembali lagi menjadi pengguna narkoba menurutnya tergantung pada orang tersebut.

“Kalau mereka kambuh lagi itu kesadaran mereka, karena program rehabilitasi mendorong mereka untuk sadar,” terangnya.

Dirinya menyampaikan treatment yang dilakukan terhadap pengguna narkoba selama ini melalui beberapa fase. Mulai dari datang kembali sebanyak delapan kali untuk memastikan tidak lagi menggunakan narkoba.

Terhadap pengguna narkoba yang sudah parah dan tidak bisa dilakukan rawat jalan akan dirujuk ke tempat rehabilitasi yang dikelola BNN seperti di Lido Jawa Barat. Pihaknya juga berharap tempat rehabilitasi serupa bisa dibangun di Kota Pontianak.

“Kita berharap ada dorongan dari Wali Kota Pontianak dan dewan,” katanya.

Diakui Agus, pengguna narkoba memang rawan di kalangan mahasiswa dan siap kerja. Kemudian untuk jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar juga signifikan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan tes urine di kalangan pelajar.

“Kita mendorong, silakan Dinas Pendidikan dan instansi terkait ada pengadaan untuk tes urine, karena kita terbatas,” pungkasnya. (Jim/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • WPR Kewenangan Pempus, Pemda Hanya Bisa Usul

    WPR Kewenangan Pempus, Pemda Hanya Bisa Usul

    • calendar_month Ming, 13 Apr 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di berbagai kecamatan, namun upaya ini masih menghadapi kendala besar karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat (Pempus). Persoalan WPR sejatinya bukan hal baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Berbagai pembahasan sudah dilakukan, mulai dari tingkat kecamatan hingga rapat koordinasi lintas sektor. Namun, […]

  • Wow, Akta Lahir Pontianak Lampaui Target Nasional

    Wow, Akta Lahir Pontianak Lampaui Target Nasional

    • calendar_month Rab, 15 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar  – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak menggelar rapat Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil Lintas Sektor di Aula Gedung Kantor Terpadu, Rabu (15/11). Kegiatan ini dalam rangka percepatan kepemilikan cakupan akta kelahiran usia 0-18 tahun. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Suparma menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun […]

  • Jarot Resmikan Kue Pembangunan di Kemangai

    Jarot Resmikan Kue Pembangunan di Kemangai

    • calendar_month Sel, 13 Nov 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebenarnya di Indonesia tidak ada ribut soal suku, agama, adat, dan budaya. Persoalan utamanya adalah ribut soal rasa keadilan dalam pembangunan suatu daerah. Olehkarenanya, Bupati Sintang, Jarot Winarno berkomitmen untuk membangun Sintang dengan rasa keadilan, sehingga masyarakat yang tinggal di pedalaman Sintang dapat merasakan kehadiran pemerintah ditengah perosalan yang sedang dihadapinya. Persoalan dasar […]

  • Data Ulang Penerima Bansos

    Data Ulang Penerima Bansos

    • calendar_month Ming, 29 Mei 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa meminta agar data penerima bantuan sosial (Bansos) diperbaiki, sebab data yang ada saat ini banyak dianggap tidak akurat dan cenderung tidak tepat sasaran. “Banyak permasalahan dan persoalan di dalam data penerima bantuan dari pemerintah, dan data itu harus dibenahi karena tidak update […]

  • ODP di Mempawah jadi 93 Orang

    ODP di Mempawah jadi 93 Orang

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Orang dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Mempawah bertambah. Hingga pukul 08.00 WIB menjadi 93 orang. Dan 30 orang dinyatakan selesai dipantau. “Untuk hari ini, ada 93 yang berstatus ODP. Namun ada juga yang sudah selesai dipantau” kata Anggota Gugus Tugas Pemkab Mempawah, drg Mukhtar Siagian, Selasa (31/3/2020). Tim gugus tugas Covid-19, kata Mukhtar, […]

  • Bupati Landak Sampaikan LKPJ APBD 2019 Kepada DPRD

    Bupati Landak Sampaikan LKPJ APBD 2019 Kepada DPRD

    • calendar_month Rab, 1 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Landak secara video conference. Dalam rapat paripurna yang digelar pada ruang rapat utama Kantor DPRD Kabupaten Landak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD berserta Anggota DPRD lainnya baik […]

expand_less