Breaking News
light_mode

Sintang Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

  • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak (KLA). Tujuannya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Selain itu, pembangunan melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA) ini untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tak hanya itu, kebijakan kabupaten/kota layak anak juga  bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak hak anak Indonesia, khususnya di Sintang dapat lebih dipastikan dan terjamin.

Sebab, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa maupun suatu daerah di masa depan. Apalagi, sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Tentunya mereka terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara kreatif, sederhana, dan ringkas.

“Kita komitmen dan terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak,” kata Asisten Administasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintan, Igor Nugroho ketika menghadiri Pengukuhan Forum Anak Kecamatan Sintang dan Sosialisasi Hak Anak serta Deklarasi Menuju Kecamatan Sintang Layak Anak di Aula Abdi Praja, Kantor Camat Sintang, Rabu (8/3/2023).

Untuk mewujudkan perihal tersebut, kata Igor Nugroho, terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhui. Dimana, pada tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 24 indikator yang harus dipenuhi.

Tentunya hal ini, menurut Igor Nugroho, didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster. Pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempa, pendidikan. Dan kelima adalah pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Jadi untuk mewujudkan KLA ini, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi daerah sebagai upaya percepatan KLA. Di dalam rencana aksi tersebut beberapa upaya atau program yang diajukan untuk mewujudkan Sintang layak anak, salah satunya dengan membentuk forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan,” pungkas Igor Nugroho. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masih Banyak Truk Bawa Muatan Overload

    Masih Banyak Truk Bawa Muatan Overload

    • calendar_month Kam, 9 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejumlah angkutan umum yang melintas di Jalan Rahadi Usman diperiksa oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak dan Satlantas Polresta Pontianak, Rabu (8/5/2019). Berbagai jenis kendaraan, mulai dari pick up, truk hingga tronton diperiksa kelengkapan surat-menyurat maupun kelayakan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk memberikan […]

  • Polsek Timur dan Ambawang Ringkus Pelaku Curanmor

    Polsek Timur dan Ambawang Ringkus Pelaku Curanmor

    • calendar_month Jum, 9 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Satreskrim Polsekta Pontianak Timur berhasil meringkus Iwn (38) seorang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor (Curanmor) di Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Jumat (9/8/2019). Pelaku ditangkap berdasarkan LP/1296/VIII/RES.1.8/ 2019. Di mana korban telah melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor miliknya ke Mapolsek Pontianak Timur. “Pelaku sudah kita amankan di […]

  • Suak Medang Masuk Program Lisdes
    OPD

    Suak Medang Masuk Program Lisdes

    • calendar_month Sel, 15 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Desa Suak Medang, Dedi Sumitro mengungkapkan bahwa desa yang dipimpinnya ini tidak lama lagi akan masuk jaringan listrik dari PT PLN Persero. Pasalnya, kata Dedi Sumitro, sejak tahun 2023 lalu, desanya tersebut sudah masuk dalam program listrik desa (Lisdes). “Ya, jadi desa kami sudah masuk dalam program lisdes ya. Kami tidak tahu […]

  • Wabup Pagi Harap IBI Ikut Wujudkan Mempawah Cerdas Mandiri dan Terdepan

    Wabup Pagi Harap IBI Ikut Wujudkan Mempawah Cerdas Mandiri dan Terdepan

    • calendar_month Rab, 17 Mei 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi menghadiri peringatan HUT ke-72 dan Halal Bihalal di Rumah Jabatan Wabup Mempawah, Rabu (17/5/2023). Pada kesempatan tersebut, Wabup Pagi mengatakan bahwa HUT IBI dan Halal Bihalal yang dilaksanakan hari ini adalah upaya dalam mewujudkan hubungan horizontal maupun vertikal yang lebih baik lagi sebagaimana disebutkan dalam Hadist Nabi, […]

  • Bangkitkan Semangat! Pj Bupati Mempawah Serukan Kebangkitan Gerakan Pramuka

    Bangkitkan Semangat! Pj Bupati Mempawah Serukan Kebangkitan Gerakan Pramuka

    • calendar_month Jum, 14 Feb 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gerakan Pramuka di Kabupaten Mempawah memasuki babak baru! Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menyerukan kebangkitan Pramuka dalam pelantikan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah periode 2024-2029, yang digelar di Mempawah Convention Center, Jumat (14/2/2025). Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Ismail menegaskan bahwa Pramuka harus kembali menjadi wadah utama pembinaan karakter generasi […]

  • Siapkan Lapangan Pekerjaan Baru

    Siapkan Lapangan Pekerjaan Baru

    • calendar_month Jum, 25 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa mengatakan masyarakat Kabupaten Sintang, rerata masih mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, seperti pertambangan tanpa izin (PETI) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan mereka tersebut, sering kali berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, politisi Partai PKB mengaku prihatin terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap […]

expand_less