Breaking News
light_mode

Sintang Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

  • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak (KLA). Tujuannya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Selain itu, pembangunan melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA) ini untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tak hanya itu, kebijakan kabupaten/kota layak anak juga  bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak hak anak Indonesia, khususnya di Sintang dapat lebih dipastikan dan terjamin.

Sebab, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa maupun suatu daerah di masa depan. Apalagi, sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Tentunya mereka terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara kreatif, sederhana, dan ringkas.

“Kita komitmen dan terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak,” kata Asisten Administasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintan, Igor Nugroho ketika menghadiri Pengukuhan Forum Anak Kecamatan Sintang dan Sosialisasi Hak Anak serta Deklarasi Menuju Kecamatan Sintang Layak Anak di Aula Abdi Praja, Kantor Camat Sintang, Rabu (8/3/2023).

Untuk mewujudkan perihal tersebut, kata Igor Nugroho, terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhui. Dimana, pada tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 24 indikator yang harus dipenuhi.

Tentunya hal ini, menurut Igor Nugroho, didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster. Pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempa, pendidikan. Dan kelima adalah pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Jadi untuk mewujudkan KLA ini, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi daerah sebagai upaya percepatan KLA. Di dalam rencana aksi tersebut beberapa upaya atau program yang diajukan untuk mewujudkan Sintang layak anak, salah satunya dengan membentuk forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan,” pungkas Igor Nugroho. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 288 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

    288 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

    • calendar_month Kam, 22 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengambil sumpah/janji jabatan 288 pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Kalbar, Kamis (22/8/2019). Sutarmidji meminta kepada para pejabat yang dilantik dari agar memperbaiki sisi koordinasi. Sebab masih ada OPD sulit berkoordinasi antara Kadis, Sekdis, Kabid, Kasi dan staf, apalagi antar OPD. “Ini harus diperbaiki, dan kerja juga harus […]

  • Pedagang dan Pembeli Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

    Pedagang dan Pembeli Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

    • calendar_month Rab, 23 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kasi Bina Usaha Perdagangan, Disperindagnaker Mempawah, Budiman mengingatkan untuk para pedagang atau pembeli di pasar tradisional dan lainnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti 3M. “Kami juga menghimbau untuk yang melakukan interaksi di pasar tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” katanya. Langkah 3M tersebut, kata Budiman, sebagai upaya memutus rantai penyebaran […]

  • <b>“Bola Panas”</b> SK Pimpinan Dewan, Hanura Sintang Digonjang Kisruh Internal

    “Bola Panas” SK Pimpinan Dewan, Hanura Sintang Digonjang Kisruh Internal

    • calendar_month Sel, 8 Okt 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali digonjang kisruh internal. Kini ‘bola panas’ itu dilemparkan ke Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung. Dimana, Ketua DPC Hanura Sintang, Heri Jamri menilai Ketua DPD Hanura, Suyanto Tanjung tidak rasional dan tidak mengikuti mekanisme partai soal penetapan SK Wakil Ketua DPRD Sintang. “Ini kebijakan yang mengorbankan kadernya […]

  • Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Lewat Lomba Kadarkum

    Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Lewat Lomba Kadarkum

    • calendar_month Sel, 10 Sep 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna memupuk kesadaran hukum di lingkup keluarga dan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kota Pontianak. Lomba Kadarkum diikuti 100 peserta yang berasal dari 20 kelurahan. Masing-masing kelurahan mengutus lima orang peserta. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Iwan Amriady mengungkapkan, kegiatan lomba ini merupakan […]

  • Ketua Komisi A DPRD Sintang Positif Covid-19

    Ketua Komisi A DPRD Sintang Positif Covid-19

    • calendar_month Sel, 15 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa terkonfirmasi positif Covid-19. Santosa menyampaikan bahwa dirinya dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan tes swab yang hasilnya keluar pada Senin (14/12/2020) pukul 13.16 WIB. Santosa menyebutkan, saat ini kondisinya dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa gejala yang dialami, seperti hilangnya penciuman, sendi sendi tubuh […]

  • Waduh, Masih Ada “Diskriminasi” di Dunia Pendidikan

    Waduh, Masih Ada “Diskriminasi” di Dunia Pendidikan

    • calendar_month Rab, 9 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kendati banyak kemajuan di berbagai sektor pembangunan, masih terdapat beberapa aspek pelayanan hak dasar masyarakat yang mesti ditingkatkan. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Untuk bidang pendidikan, menurut Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Harimaturida, masih terdapat “diskriminasi”. Masih banyak sekolah–baik negeri maupun swasta–di daerah pinggiran yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. […]

expand_less