Breaking News
light_mode

Sintang Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

  • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak (KLA). Tujuannya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Selain itu, pembangunan melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA) ini untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tak hanya itu, kebijakan kabupaten/kota layak anak juga  bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak hak anak Indonesia, khususnya di Sintang dapat lebih dipastikan dan terjamin.

Sebab, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa maupun suatu daerah di masa depan. Apalagi, sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Tentunya mereka terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara kreatif, sederhana, dan ringkas.

“Kita komitmen dan terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak,” kata Asisten Administasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintan, Igor Nugroho ketika menghadiri Pengukuhan Forum Anak Kecamatan Sintang dan Sosialisasi Hak Anak serta Deklarasi Menuju Kecamatan Sintang Layak Anak di Aula Abdi Praja, Kantor Camat Sintang, Rabu (8/3/2023).

Untuk mewujudkan perihal tersebut, kata Igor Nugroho, terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhui. Dimana, pada tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 24 indikator yang harus dipenuhi.

Tentunya hal ini, menurut Igor Nugroho, didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster. Pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempa, pendidikan. Dan kelima adalah pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Jadi untuk mewujudkan KLA ini, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi daerah sebagai upaya percepatan KLA. Di dalam rencana aksi tersebut beberapa upaya atau program yang diajukan untuk mewujudkan Sintang layak anak, salah satunya dengan membentuk forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan,” pungkas Igor Nugroho. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Sarankan Disdikbud Selektif

    Dewan Sarankan Disdikbud Selektif

    • calendar_month Rab, 29 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar tidak mempermudah tenaga pendidik atau guru yang mengusulkan atau mengajukan pindah tugas. Mengingat kekurangan tenaga pendidikan atau guru masih menjadi persoalan utama di dunia pendidikan, khususnya di wilayah pedalaman Sintang. “Kalau ada yang mengusulkan pindah tugas, […]

  • Munas I APKSI Bahas Anjloknya Harga TBS dan Melambungnya Harga Pupuk

    Munas I APKSI Bahas Anjloknya Harga TBS dan Melambungnya Harga Pupuk

    • calendar_month Sab, 16 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Indonesia belakangan ini terjun bebas atau anjlok. Petani sawit di berbagai daerah menjerit, tak terkucali di Kabupaten Mempawah. Ditambah lagi harga pupuk melambung tinggi. Memperhatikan ihwal tersebut, Bupati Mempawah, Hj Erlina menghadiri Munas I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (APKSI), di Ancol Beach City Jakarta Utara, […]

  • Susun APBD 2019, Sutarmidji Minta Pendampingan KPK

    Susun APBD 2019, Sutarmidji Minta Pendampingan KPK

    • calendar_month Kam, 6 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menjabat sebagai Gubernur Kalbar tentunya tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Berbagai tantangan mesti dilalui. Olehkarenanya, Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2024, Sutarmidji-Ria Norsan saat ini sudah mulai mempersiapkan rencana untuk menyusun APBD Kalbar tahun anggaran 2019. Langkah itu dilakukan supaya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa menjawab permasalahan […]

  • Penyaluran PKH Sementara Ditunda, Dinsos Sintang Fokus Pendataan DTSEN
    OPD

    Penyaluran PKH Sementara Ditunda, Dinsos Sintang Fokus Pendataan DTSEN

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sintang mengatakan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk sementara waktu dihentikan atau dipending. Kebijakan ini diambil seiring dengan proses pendataan ulang yang tengah dilakukan, sebagai bagian dari implementasi program baru pemerintah pusat bernama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kepala Dinas Sosial Sintang, Ulidal Muhtar, mengatakan […]

  • JKN-KIS Bantu Siswani Araini dari Biaya Operasi Katarak dan Jantung

    JKN-KIS Bantu Siswani Araini dari Biaya Operasi Katarak dan Jantung

    • calendar_month Sen, 13 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serasa tidak pernah habis untuk dibicarakan masyarakat. Manfaat yang begitu besar juga dirasakan oleh yang berdomisili di Kabupaten Sintang ini. Ia bercerita, pada waktu pertama kali PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan tahun 2014 lalu, ia dan keluarganya langsung mendaftarkan diri menjadi Jaminan Kesehatan […]

  • Disdikbud Akui Banyak Sekolah di Pedalaman Sintang yang Belum Punya RDG
    OPD

    Disdikbud Akui Banyak Sekolah di Pedalaman Sintang yang Belum Punya RDG

    • calendar_month Jum, 11 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang, Yustinus mengakui bahwa persoalan rumah dinas guru (RDG) di daerah pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah. “Dari jumlah rumah dinas guru yang ada di Sintang ini, rata-rata masih banyak kekurangan ya. Artinya, masih banyak sekolah-sekolah juga yang belum punya rumah dinas,” kata Yustinus, […]

expand_less