Breaking News
light_mode

Sintang Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak

  • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak (KLA). Tujuannya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan.

Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menghormati dan memenuhi hak anak. Selain itu, pembangunan melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA) ini untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tak hanya itu, kebijakan kabupaten/kota layak anak juga  bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak hak anak Indonesia, khususnya di Sintang dapat lebih dipastikan dan terjamin.

Sebab, anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa maupun suatu daerah di masa depan. Apalagi, sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Tentunya mereka terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara kreatif, sederhana, dan ringkas.

“Kita komitmen dan terus berupaya mewujudkan Sintang menjadi kabupaten layak anak,” kata Asisten Administasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintan, Igor Nugroho ketika menghadiri Pengukuhan Forum Anak Kecamatan Sintang dan Sosialisasi Hak Anak serta Deklarasi Menuju Kecamatan Sintang Layak Anak di Aula Abdi Praja, Kantor Camat Sintang, Rabu (8/3/2023).

Untuk mewujudkan perihal tersebut, kata Igor Nugroho, terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhui. Dimana, pada tahun 2017 mengalami perubahan dari 31 indikator menjadi 24 indikator yang harus dipenuhi.

Tentunya hal ini, menurut Igor Nugroho, didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 kluster. Pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempa, pendidikan. Dan kelima adalah pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Jadi untuk mewujudkan KLA ini, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi daerah sebagai upaya percepatan KLA. Di dalam rencana aksi tersebut beberapa upaya atau program yang diajukan untuk mewujudkan Sintang layak anak, salah satunya dengan membentuk forum anak di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan,” pungkas Igor Nugroho. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 35 Hotel dan 114 Restoran Terima Dana Hibah dari Pusat

    35 Hotel dan 114 Restoran Terima Dana Hibah dari Pusat

    • calendar_month Kam, 10 Des 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 35 hotel dan 114 restoran di Kota Pontianak menerima dana hibah untuk Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) dari pemerintah pusat. Bantuan hibah tersebut berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Keuangan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, dana hibah yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Kota Pontianak totalnya sebesar Rp14 […]

  • Kubu Raya Sinergikan Program Desa Berdaya Sehat

    Kubu Raya Sinergikan Program Desa Berdaya Sehat

    • calendar_month Sen, 2 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan, pihaknya akan mensinergikan program kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kubu Raya dengan program ‘Desa Berdaya Sehat’ yang dirintis Pemuda Muhammadiyah. “Desa Berdaya Sehat merupakan sebuah terobosan yang harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, sangat terbuka dengan ide-ide kreatif termasuk dari kaum muda,” […]

  • Wabup Pagi Minta Program Bina Desa Dikolaborasikan dengan Pembangunan Daerah

    Wabup Pagi Minta Program Bina Desa Dikolaborasikan dengan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Rab, 7 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Program Bina Desa yang di dilaksanakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura disambut baik Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi. Wabup Pagi berharap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi desa sasaran. “Kami harap program Bina Desa ini juga mendatangkan manfaatkan besar, terutama dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa […]

  • 1.056 Pengendara Ditilang

    1.056 Pengendara Ditilang

    • calendar_month Jum, 11 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selama dua pekan Operasi Patuh Kapuas sejak 26 April 2018, Satlantas Polres Sintang menilang 1.065 pengendara. Paling banyak yang tidak membawa surat menyurat kendaraan bermotor. “Sejak hari pertama digelar, jumlah pelanggaran bertambah setiap harinya,” kesal Kasatlantas Polres Sintang, AKP Anton Satriadi, Jumat (11/5). Bila melihat jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Kapuas […]

  • Bantuan Ambulance dari Telkom, Wali Kota Harap Bermanfaat untuk Masyarakat

    Bantuan Ambulance dari Telkom, Wali Kota Harap Bermanfaat untuk Masyarakat

    • calendar_month Rab, 6 Jan 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa satu unit mobil ambulance dari PT Telkom Indonesia kepada Yayasan Hidayatullah. Serah terima mobil ambulance bertempat di depan Kantor Wali Kota, Rabu (6/1/2021). Edi berharap perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Kota Pontianak bisa menyalurkan CSR-nya sehingga memberikan manfaat langsung bagi […]

  • Pemda Diberi Keleluasaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

    Pemda Diberi Keleluasaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan akan melaksanakan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19. Ihwal tersebut diungkapkannya usai melakukan teleconference dengan Mendagri beserta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua […]

expand_less